• image
  • image
  • image
  • image

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin menilai, pemerintah sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam menyikapi kehadiran kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang belakangan ramai diperbincangkan.

Rafendi menambahkan, setidaknya, ada tiga pelanggaran yang dilakukan pemerintah terhadap para anggota dan mantan anggota Gafatar itu. Pertama, kata Rafendi, adalah pelanggaran hak sosial ekonomi.

"Mereka, kelompok orang yang punya usaha, harta benda, dan keluarga yang secara nyata mengalami penghancuran," ujar Rafendi di kantor HRWG, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2016).

Adapun pelanggaran kedua adalah pelanggaran hak berkeyakinan sesuai hati nurani. Hak tersebut, ujar dia, telah dijamin oleh konstitusi sehingga negara tak berhak untuk mencampuri persoalan beragama dan berorganisasi.

"Negara mempunyai peran untuk memfasilitasi agar semua agama bisa hidup rukun dan damai," ujarnya.

Sementara itu, pelanggaran ketiga, menurut dia, adalah pelanggaran hak kebebasan untuk bergerak dan mencari kehidupan.

 

Baca Selengkapnya di Kompas.com