• image
  • image
  • image
  • image

Sei Rampah, (Analisa)- Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka kegiatan penelitian Bhabinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap Kasat Binmas,Kapolsek dan Seluruh Bhabinkamtibmas Polsek jajaran Polres Sergai, Rabu (2/5) di Aula Patriatama Polres Sergai.

Kapolres Sergai AKBP Juliarman mengatakan, kegiatan penelitian tim Pusham Unimed ini dapat diikuti dengan sungguh sungguh, sehingga materi yang disampaikan oleh tim tentang pengawasan Dana Desa (Dana Desa) oleh Bhabinkamtibmas lebih Optimal. “Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan Kepolisian. Jadi Para Bha­bin­kamtibmas semua harus aktif, kawal dengan benar Dana Desa sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran Dana Desa,” ungkap Kapolres.

Ketua Tim Pusham Unimed Majda El Muhtaj menga­takan tujuan penelitianini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana peranan Bhabinkamtibmas dalam penga­wasan,pencegahan dan pengendalian DD serta memberi­kan rekomendasi kepada pimpinan Polri, sehingga pe­laksanaan tugas Bhabinkamtibmas kedepan dapat lebih efisien, efektif dan mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan DD.

Baca Selengkapnya di Harian.analisadaily 05 Mei 2018

 

Add a comment

Medan, (Analisa) - Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia cenderung rentan di masa-masa menjelang pemilu. Segenap pihak

perlu mengantisipasi momen ini agar tidak menjadi arena merusak kebebasan berekspresi dan berpen­dapat.

Hal itu menjadi salah satu hasil dari dialog tingkat tinggi ASEAN In­­ter­govemental Commision on Hu­man Right (AICHR) yang berte­makan me­ngatur kebebasan berekspre­si dalam era informasi yang digelar di Medan, Rabu-Kamis (11-12/4). Di­alog tersebut diikuti negara-negara ASEAN.

"Peraturan penjaminan kebebasan berekspresi tumbuh di sejumlah ne­gara tetapi pendekatan legalistik yang arahnya menghukum punya keterba­tasan karena belum mengarah pada pemberdayaan masyarakat sipil, pe­nguatan perlindungan untuk warga negara dan konsumen.

Secara kontek­stual, kecende­ru­ngan kerentanan ke­bebasan bereks­presi justru terjadi pada momen ter­tentu seperti pemilu.," ujar Dr Dinna Wisnu, Wakil Indonesia untuk AICHR.

Ia juga mengatakan pemilu seha­rusnya menjadi momen kebebasan berekspresi tumbuh dan menginspirasi banyak pihak namun momen tersebut justru menjadi momen munculnya disinformasi yang merusak kebebasan berekspresi.

Sedangkan terkait pendekatan lega­listik atau aturan yang diberlakukan masalah yang dihadapi negara-negara ASEAN hampir serupa. Peraturan yang dikembangkan di negara-negara ASEAN berbasis menghukum mem­buat peraturan memiliki keterbatasan. "Karena cenderung menerapkan hu­kuman, padahal masyarakatnya belum tentu paham.

Disepakati, pembatasan kebebasan berekspresi tidak boleh diganggu," tambahnya.

Untuk itu, pendekatan legislasi harus diikuti pemberdayaan yang cu­kup agar kalan kebebasan berekspresi terbuka lebar. Kebebasan berekspresi tidak da­pat dihambat dan membuat UU yang membatasi kebebasan be­rekspresi dengan memberi hukuman tidak me­nyelesaikan masalah. Dalam sejum­lah kasus, ujaran yang disam­paikan sese­orang dan menjadi masalah justru digunakan untuk tujuan ko­mersil.

Ujaran kebencian dan kebohongan informasi yang dilakukan kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab telah merusak kebebasan berekspresi dan seringkali kurang cepat dicegah dan dihentikan.

Baca Selengkapnya

Add a comment

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi besar.

Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi Amnesty International Indonesia, di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, masifnya agenda pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi patut diapresiasi. Namun, di lain pihak niat baik tersebut menggerus hak-hak dasar warga di berbagai daerah yang berujung pada kekerasan.

Tahun ini misalnya, tanah pertanian dan perumahan warga di Majalengka Jawa Barat dan Kulonprogo Yogyakarta digusur secara paksa untuk proyek bandara.

Petani yang melakukan protes ketika haknya dilanggar juga mengalami kekerasan dan terancam masuk bui.

"Ini adalah bentuk pelanggaran HAM by product yang disponsori oleh negara. Padahal pembangunan sejatinya harus ramah HAM, dan pembangunan yang melanggar HAM harus ditolak," kata Usman.

 

Untuk berita selengkapnya klik Laman Berita Kompas.com di sini

Add a comment

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kementerian Dalam Negeri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) setelah pelaksanaan Pilkada 2018.

KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut bahwa kepercayaan para penghayat kepercayaan bisa ditulis dalam KTP.

"Penerapan putusan MK ini akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada 27 Juni 2018," kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (9/4/2018).

(Baca juga : Pemerintah Siapkan KTP Khusus untuk Penghayat Kepercayaan)

Sebelum ada putusan MK, penghayat kepercayaan yang hendak membuat E-KTP harus memilih salah satu dari enam agama yang ada. Dengan putusan MK ini, penghayat kepercayaan akan mendapatkan E-KTP khusus yang berbeda dari penganut enam agama di indonesia. Kolom "Agama:" yang ada di E-KTP akan diganti kolom "Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa". Zudan mengatakan, sebelum menerapkan putusan MK tersebut, Kemendagri akan menyesuaikan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Selengkapnya klik di sini


Add a comment

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017.

Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi.

"Lima jenis maladministrasi terbanyak yang menerima di atas 500 laporan masyarakat," kata Ninik dalam paparannya di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).

Adapun lima maladministrasi terbanyak secara berturut-turut adalah dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur (1.714 laporan), dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan (1.355 laporan).

Kemudian, dugaan maladministrasi tidak kompeten menerima (802 laporan), dugaan maladministrasi penyalahgunaan wewenang (666 laporan), serta dugaan maladministrasi permintaan imbalan uang, barang dan jasa menerima (605 laporan).

Dalam tiga tahun terakhir, kata dia, pelapor masih didominasi oleh korban langsung.

"Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum memperoleh pelayanan publik dengan baik akan tetapi telah berperan aktif dalam pengawasan pelayanan publik dengan melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman RI," tuturnya.

Sedangkan pelapor kedua terbanyak juga masih didominasi inisiatif Ombudsman RI untuk melakukan investigasi dalam rangka berperan aktif melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pelayanan publik.

Berita selengkapnya klik:

http://nasional.kompas.com/read/2017/12/29/11404971/sepanjang-2017-ombudsman-terima-7999-laporan-masyarakat

(GD)

Add a comment