• image
  • image
  • image
  • image

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi besar.

Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi Amnesty International Indonesia, di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, masifnya agenda pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi patut diapresiasi. Namun, di lain pihak niat baik tersebut menggerus hak-hak dasar warga di berbagai daerah yang berujung pada kekerasan.

Tahun ini misalnya, tanah pertanian dan perumahan warga di Majalengka Jawa Barat dan Kulonprogo Yogyakarta digusur secara paksa untuk proyek bandara.

Petani yang melakukan protes ketika haknya dilanggar juga mengalami kekerasan dan terancam masuk bui.

"Ini adalah bentuk pelanggaran HAM by product yang disponsori oleh negara. Padahal pembangunan sejatinya harus ramah HAM, dan pembangunan yang melanggar HAM harus ditolak," kata Usman.

 

Untuk berita selengkapnya klik Laman Berita Kompas.com di sini

Add a comment

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017.

Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi.

"Lima jenis maladministrasi terbanyak yang menerima di atas 500 laporan masyarakat," kata Ninik dalam paparannya di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).

Adapun lima maladministrasi terbanyak secara berturut-turut adalah dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur (1.714 laporan), dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan (1.355 laporan).

Kemudian, dugaan maladministrasi tidak kompeten menerima (802 laporan), dugaan maladministrasi penyalahgunaan wewenang (666 laporan), serta dugaan maladministrasi permintaan imbalan uang, barang dan jasa menerima (605 laporan).

Dalam tiga tahun terakhir, kata dia, pelapor masih didominasi oleh korban langsung.

"Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum memperoleh pelayanan publik dengan baik akan tetapi telah berperan aktif dalam pengawasan pelayanan publik dengan melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman RI," tuturnya.

Sedangkan pelapor kedua terbanyak juga masih didominasi inisiatif Ombudsman RI untuk melakukan investigasi dalam rangka berperan aktif melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pelayanan publik.

Berita selengkapnya klik:

http://nasional.kompas.com/read/2017/12/29/11404971/sepanjang-2017-ombudsman-terima-7999-laporan-masyarakat

(GD)

Add a comment

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa, hak untuk tidak disiksa dalam situasi, kondisi dan dimanapun adalah salah satu hak non-derogable rights, hak yang melekat pada setiap orang, sekalipun telah dinyatakan sebagai tersangka. Namun realita yang terjadi bahwa potret kekerasan dan penyiksaan di lapangan penegakan hukum khususnya di Sumtera Utara masih menyisakan persoalan.

            Hal tersebut tercermin pada M. Dendi Hartono (21 tahun), yaitu seorang yang diduga melakukan tidak pidana curas merupakan korban penyiksaan. Dedi mendapatkan penyiksaan keji oleh aparat. Penyiksaan yang dilakukan kepadanya mengakibatkan kondisi Dendi saat ini terlihat sangat memprihatinkan, yaitu lembam di wajah, punggung, kaki sehingga korban sampai sulit untuk berjalan karena jari tengah kanan Dendi patah seraya tidak menandatangani secarcik kertas yang dipaksa oleh aparat.

            Tidak hanya itu, dalam kondisi yang memprihatinkan tersebut, Panasehat Hukum yang ditunjuk oleh keluarga Dendi ke Malpores Deli Serdang untuk menemui Dendi sampai saat ini tidak diperkenankan oleh Satreskrim yang menangani perkara bertemu dengan korban dengan alasan yang tidak jelas. Tentu saja hal ini telah memberikan potret buruk bagi penegak hukum karena setiap orang berhak atas akses bantuan hukum.

            Dengan kasus penyiksaan tersebut, dalam hal ini SIKAP mendesak Kapolda Sumatera Utara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berada di wilayah hukumnya. Begitu pula dengan Kapolres dan Kasat Reskrim yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik juga bertanggung jawab karena tidak dapat mengawasi tindakan jajarannya yang dalam kasus dugaan penyiksaan ini sudah mengarah kepada tindakan pidana. (ens)

 

 

            

Add a comment

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh Kanit Binmas dan perwakilan Bhabinkamtibmas polsek jajaran Polres Deliserdang, Selasa (28/11/2017) pukul 10.00 WIB, di Aula Tribrata Mapolres.
Tim Peneliti Pusham Unimed di ketua oleh Majda El Muhtaj, meneliti tentang Implementasi Perkap nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Kegiatan diawali sambutan Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK, Ia mengatakan kegiatan FGD sekaligus penelitian diharapkan dapat diikuti Bhabinkamtibmas dengan sungguh-sungguh, sesuai perintah Kapolri yang di kedepankan Kepolisian khususnya Polres adalah Bhabinkamtibmas.

“Masih banyak Bhabinkamtibmas yang belum menyadari bawah mereka adalah ujung tombak dari Kepolisian dengan adanya FGD dan penelitian ini diharapkan ujung tombak menjadi sangat tajam sehingga dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat dan Kepolisian,”

Majda El Muhtaj Ketua Tim Peneliti Pusham Unimed juga mengatakan pemilihan topik Penelitian dan FGD tentang Perpolisian Masyarakat dan Bhabinkamtibmas sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2017 dan pada hari ini adalah Polres ke empat yang dilaksanakan.

“Kita lakukan penelitian tentang Perkap nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang sudah berjalan hampir 5 tahun, kita ingin mengetahui sejauh mana Perkap ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman Kepolisian,” ujar Majda El Muhtaj.


Ia menambahkan dalam penelitian ini  ada beberapa Polres yang menjadi target penelitian diantaranya Polres terdekat dengan Polda, sedang dan jauh, pihaknya juga memilih menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara FGD bersama Kasat Bibinmas, Kanit dan Bhabinkamtibmas Polsek jajaran Polres Deliserdang.


Baca berita selengkapnya di tribratanews

Add a comment

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor Perkebunan Sawit, Pertanian dan Pangan” di Hotel Hermes Palace, Jalan Pemuda, Medan, Selasa (28/2/2017).

Pasalnya, Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi kedua dengan jumlah pengaduan kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terbanyak di Indonesia setelah Jakarta.

“Sumut nomor dua setelah Jakarta dalam kategori pengaduan terbanyak ke Komnas HAM. Dari 8.249 berkas pengaduan dan 746 kasus yang masuk kepada kami pada 2015, Sumut menduduki peringkat kedua terbanyak pengaduannya,” ungkap Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila di Medan, Selasa (28/2).

Noor Laila tampil sebagai pembicara pada diskusi publik digelar International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) terkait pentingnya prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian dan pangan.

Selain Noor Laila, diskusi ini juga menghadirkan pembicara lainnya, seperti Kepala Pusham unimed Majda El Muhtaj, dosen sosiologi USU Muba Sidauruk, dan Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provsu, Frans Bangun.

Baca Selengkapnya di PojokSatu.idSumut, Selasa, 28 Februari 2017

Add a comment