• image
  • image
  • image
  • image

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa, hak untuk tidak disiksa dalam situasi, kondisi dan dimanapun adalah salah satu hak non-derogable rights, hak yang melekat pada setiap orang, sekalipun telah dinyatakan sebagai tersangka. Namun realita yang terjadi bahwa potret kekerasan dan penyiksaan di lapangan penegakan hukum khususnya di Sumtera Utara masih menyisakan persoalan.

            Hal tersebut tercermin pada M. Dendi Hartono (21 tahun), yaitu seorang yang diduga melakukan tidak pidana curas merupakan korban penyiksaan. Dedi mendapatkan penyiksaan keji oleh aparat. Penyiksaan yang dilakukan kepadanya mengakibatkan kondisi Dendi saat ini terlihat sangat memprihatinkan, yaitu lembam di wajah, punggung, kaki sehingga korban sampai sulit untuk berjalan karena jari tengah kanan Dendi patah seraya tidak menandatangani secarcik kertas yang dipaksa oleh aparat.

            Tidak hanya itu, dalam kondisi yang memprihatinkan tersebut, Panasehat Hukum yang ditunjuk oleh keluarga Dendi ke Malpores Deli Serdang untuk menemui Dendi sampai saat ini tidak diperkenankan oleh Satreskrim yang menangani perkara bertemu dengan korban dengan alasan yang tidak jelas. Tentu saja hal ini telah memberikan potret buruk bagi penegak hukum karena setiap orang berhak atas akses bantuan hukum.

            Dengan kasus penyiksaan tersebut, dalam hal ini SIKAP mendesak Kapolda Sumatera Utara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berada di wilayah hukumnya. Begitu pula dengan Kapolres dan Kasat Reskrim yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik juga bertanggung jawab karena tidak dapat mengawasi tindakan jajarannya yang dalam kasus dugaan penyiksaan ini sudah mengarah kepada tindakan pidana. (ens)

 

 

            

Add a comment

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor Perkebunan Sawit, Pertanian dan Pangan” di Hotel Hermes Palace, Jalan Pemuda, Medan, Selasa (28/2/2017).

Pasalnya, Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi kedua dengan jumlah pengaduan kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terbanyak di Indonesia setelah Jakarta.

“Sumut nomor dua setelah Jakarta dalam kategori pengaduan terbanyak ke Komnas HAM. Dari 8.249 berkas pengaduan dan 746 kasus yang masuk kepada kami pada 2015, Sumut menduduki peringkat kedua terbanyak pengaduannya,” ungkap Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila di Medan, Selasa (28/2).

Noor Laila tampil sebagai pembicara pada diskusi publik digelar International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) terkait pentingnya prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian dan pangan.

Selain Noor Laila, diskusi ini juga menghadirkan pembicara lainnya, seperti Kepala Pusham unimed Majda El Muhtaj, dosen sosiologi USU Muba Sidauruk, dan Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provsu, Frans Bangun.

Baca Selengkapnya di PojokSatu.idSumut, Selasa, 28 Februari 2017

Add a comment

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk berkiprah secara optimal.

“Rakyat sudah ada sebelum negara. Akan tetapi, kenyataannya, negara belum sepenuhnya hadir untuk rakyat,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Rabu (3/8),  di Jakarta. Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran laporan hasil pemantauan “Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan , Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat”.

Acara tersebut diadakan oleh Komisis Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Penyusunan laporan melibatkan anggota komunitas penghayat penyintas diskriminasi berserta para pendamping, antara lain dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika.

Laporan mengumpulkan data kuantitatif kasus-kasus diskriminasi yang menimpa perempuan penghayat pada rentang tahun 2010 hingga 2015. Tim mengambil sampel dari sebelas komunitas, antara lain, Bayan Wetu Telu (Nusa Tenggara Barat), Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Kajang (Sulawesi Selatan), serta Musi (Sulawesi Utara).

“Pelanggarana berupa tidak diakuinya hak-hak sipil, disebut sebagai aliran sesat, pemaksaan berbusana sesuai agama mayoritas, kekerasan seksual, bahkan penghilangan nyawa,” ujar Kharirah Ali, Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Komnas Perempuan.

Diskriminasi dialami antara lain oleh Sarpin, warga Desa Kanakes Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Anaknya kesulitan memiliki akta kelahiran karena petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak mau menerima surat pernikahan Sarpin yang dikeluarkan oleh lembaga penghayat di wilayah tersebut. Akhirnya, akta kelahiran anak Sarpin hanya mencantumkan nama ibu.

Kharirah menjelaskan, apabila akta kelahiranhanya mencantumkan nama ibu anak tersebut dinilai sebagai anak tidak sah oleh masyarakat. Hal ini memberikan beban psikologis dan sosial bagi keluarga penghayat kepercayaan. Disamping itu, tanpa pencantuman nama ayah, anak akan mengalami kesulitan untuk mendapat hak waris.

“demikian pula dengan isteri. Ia menjadi rentan mengalami kekerasan, seperti penelantaran apabila pernikahannya tidak diakui oleh negara,” ujar Kharirah. (Selengkapnya) 

 

Sumber : Harian Kompas Edisi Kamis, 4 Agustus 2016

 

Add a comment


KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Kami prihatin atas kejadian ini, sebab itu hak warga yang terganggu, tergusur, teriksa dan teraniaya karena kekuasaan. Komnas HAM akan bantu perjuangkan,” ungkap anggota Komisioner Kom­nas HAM Bidang Pe­mantauan dan Penyelidikan Nata­lius Pigai SIP pa­da Analisa, Rabu (3/8) saat kunjungan ke Desa Lingga.

Terjadi bentrok hingga jatuhnya korban diduga karena penga­niayaan dilakukan dari oknum disayangkan, seharusnya sebagi anggota institusi kepolisian bisa bersikap lebih rele­van, dan bersikap memberi pelayan­an proteksi bagi warga bukan malah sebaliknya.

Tragedi penganiayaan menyebab­kan korban meninggal dilakukan oleh oknum merupakan catatan bu­ruk, berbahaya karena bisa meru­sak reputasi institusi. Karenanya kasus ini harus diusut tuntas agar jelas dan pelaku pelanggaran ditindak sesuai hukum.

Keberadaan Komnas HAM di Ka­ro sesuai tovoksi akan meng­ung­kap kasus ini yang dianggap tindakan menciderai, tidak mengayomi patut diproses hukum. Sebelum itu data-data dan keterangan akan di kum­pulkan baik, dari warga, Polres, Polda dan setelah terkumpul data maka reko­mendasi ataupun keputusan baru bisa diambil.

Kehadiran Komnas HAM dalam kasus ini bukan bekerja ber­dasarkan excuse (pembenaran/alasan) tapi se­suai fakda dan data. Dugaan penga­niayaan, pengancaman penyebab ke­matian warga Lingga jadi dasar kedatangan kita ke sini.

Telusur kasus ini Komnas pasti­kan bekerja secara objektif tidak tendensius pada pihak-pihak tertentu, membuka fakta sesungguhnya akan menggali fakta atau informasi dari semua pihak. (Baca selengkapnya) (EN)


Sumber Berita: Harian Analisa Kamis, 04 Agustus 2016

 

Add a comment

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in Indonesia, most of them for drug-related offences. He appealed to authorities to immediately reinstate a moratorium on the death penalty.

The executions will reportedly be carried out later this week at a high security prison on Nusa Kambangan island in central Java. The UN Human Rights Office expressed its deep concern about the lack of transparency throughout the process and compliance with fair trial guarantees, including the right to appeal.

“The increasing use of the death penalty in Indonesia is terribly worrying, and I urge the Government to immediately end this practice which is unjust and incompatible with human rights,” said Zeid. “I find it deeply disturbing that Indonesia has already executed 19 people since 2013, making it the most prolific executioner in South-East Asia.”

Indonesia suspended a four-year de facto moratorium on the death penalty in March 2013, in a decision that runs counter to an international trend towards the abolition of the death penalty.

Several of the individuals put to death in Indonesia since 2013 have been executed for drug-related offences.

The High Commissioner stressed that under international law, and in particular the International Covenant on Civil and Political Rights which Indonesia has ratified, in countries which have not abolished the death penalty, it may only be used for “the most serious crimes” which has been interpreted to mean only crimes involving intentional killing. Drug-related offences do not fall under this threshold of “most serious crimes”. Even then, the case has to meet stringent fair trial standards, including full transparency throughout the process.


For more information  http://www.ohchr.org

Add a comment