• image
  • image
  • image
  • image

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh Kanit Binmas dan perwakilan Bhabinkamtibmas polsek jajaran Polres Deliserdang, Selasa (28/11/2017) pukul 10.00 WIB, di Aula Tribrata Mapolres.
Tim Peneliti Pusham Unimed di ketua oleh Majda El Muhtaj, meneliti tentang Implementasi Perkap nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Kegiatan diawali sambutan Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK, Ia mengatakan kegiatan FGD sekaligus penelitian diharapkan dapat diikuti Bhabinkamtibmas dengan sungguh-sungguh, sesuai perintah Kapolri yang di kedepankan Kepolisian khususnya Polres adalah Bhabinkamtibmas.

“Masih banyak Bhabinkamtibmas yang belum menyadari bawah mereka adalah ujung tombak dari Kepolisian dengan adanya FGD dan penelitian ini diharapkan ujung tombak menjadi sangat tajam sehingga dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat dan Kepolisian,”

Majda El Muhtaj Ketua Tim Peneliti Pusham Unimed juga mengatakan pemilihan topik Penelitian dan FGD tentang Perpolisian Masyarakat dan Bhabinkamtibmas sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2017 dan pada hari ini adalah Polres ke empat yang dilaksanakan.

“Kita lakukan penelitian tentang Perkap nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang sudah berjalan hampir 5 tahun, kita ingin mengetahui sejauh mana Perkap ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman Kepolisian,” ujar Majda El Muhtaj.


Ia menambahkan dalam penelitian ini  ada beberapa Polres yang menjadi target penelitian diantaranya Polres terdekat dengan Polda, sedang dan jauh, pihaknya juga memilih menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara FGD bersama Kasat Bibinmas, Kanit dan Bhabinkamtibmas Polsek jajaran Polres Deliserdang.


Baca berita selengkapnya di tribratanews

Add a comment

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa, hak untuk tidak disiksa dalam situasi, kondisi dan dimanapun adalah salah satu hak non-derogable rights, hak yang melekat pada setiap orang, sekalipun telah dinyatakan sebagai tersangka. Namun realita yang terjadi bahwa potret kekerasan dan penyiksaan di lapangan penegakan hukum khususnya di Sumtera Utara masih menyisakan persoalan.

            Hal tersebut tercermin pada M. Dendi Hartono (21 tahun), yaitu seorang yang diduga melakukan tidak pidana curas merupakan korban penyiksaan. Dedi mendapatkan penyiksaan keji oleh aparat. Penyiksaan yang dilakukan kepadanya mengakibatkan kondisi Dendi saat ini terlihat sangat memprihatinkan, yaitu lembam di wajah, punggung, kaki sehingga korban sampai sulit untuk berjalan karena jari tengah kanan Dendi patah seraya tidak menandatangani secarcik kertas yang dipaksa oleh aparat.

            Tidak hanya itu, dalam kondisi yang memprihatinkan tersebut, Panasehat Hukum yang ditunjuk oleh keluarga Dendi ke Malpores Deli Serdang untuk menemui Dendi sampai saat ini tidak diperkenankan oleh Satreskrim yang menangani perkara bertemu dengan korban dengan alasan yang tidak jelas. Tentu saja hal ini telah memberikan potret buruk bagi penegak hukum karena setiap orang berhak atas akses bantuan hukum.

            Dengan kasus penyiksaan tersebut, dalam hal ini SIKAP mendesak Kapolda Sumatera Utara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berada di wilayah hukumnya. Begitu pula dengan Kapolres dan Kasat Reskrim yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik juga bertanggung jawab karena tidak dapat mengawasi tindakan jajarannya yang dalam kasus dugaan penyiksaan ini sudah mengarah kepada tindakan pidana. (ens)

 

 

            

Add a comment


KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Kami prihatin atas kejadian ini, sebab itu hak warga yang terganggu, tergusur, teriksa dan teraniaya karena kekuasaan. Komnas HAM akan bantu perjuangkan,” ungkap anggota Komisioner Kom­nas HAM Bidang Pe­mantauan dan Penyelidikan Nata­lius Pigai SIP pa­da Analisa, Rabu (3/8) saat kunjungan ke Desa Lingga.

Terjadi bentrok hingga jatuhnya korban diduga karena penga­niayaan dilakukan dari oknum disayangkan, seharusnya sebagi anggota institusi kepolisian bisa bersikap lebih rele­van, dan bersikap memberi pelayan­an proteksi bagi warga bukan malah sebaliknya.

Tragedi penganiayaan menyebab­kan korban meninggal dilakukan oleh oknum merupakan catatan bu­ruk, berbahaya karena bisa meru­sak reputasi institusi. Karenanya kasus ini harus diusut tuntas agar jelas dan pelaku pelanggaran ditindak sesuai hukum.

Keberadaan Komnas HAM di Ka­ro sesuai tovoksi akan meng­ung­kap kasus ini yang dianggap tindakan menciderai, tidak mengayomi patut diproses hukum. Sebelum itu data-data dan keterangan akan di kum­pulkan baik, dari warga, Polres, Polda dan setelah terkumpul data maka reko­mendasi ataupun keputusan baru bisa diambil.

Kehadiran Komnas HAM dalam kasus ini bukan bekerja ber­dasarkan excuse (pembenaran/alasan) tapi se­suai fakda dan data. Dugaan penga­niayaan, pengancaman penyebab ke­matian warga Lingga jadi dasar kedatangan kita ke sini.

Telusur kasus ini Komnas pasti­kan bekerja secara objektif tidak tendensius pada pihak-pihak tertentu, membuka fakta sesungguhnya akan menggali fakta atau informasi dari semua pihak. (Baca selengkapnya) (EN)


Sumber Berita: Harian Analisa Kamis, 04 Agustus 2016

 

Add a comment

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor Perkebunan Sawit, Pertanian dan Pangan” di Hotel Hermes Palace, Jalan Pemuda, Medan, Selasa (28/2/2017).

Pasalnya, Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi kedua dengan jumlah pengaduan kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terbanyak di Indonesia setelah Jakarta.

“Sumut nomor dua setelah Jakarta dalam kategori pengaduan terbanyak ke Komnas HAM. Dari 8.249 berkas pengaduan dan 746 kasus yang masuk kepada kami pada 2015, Sumut menduduki peringkat kedua terbanyak pengaduannya,” ungkap Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila di Medan, Selasa (28/2).

Noor Laila tampil sebagai pembicara pada diskusi publik digelar International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) terkait pentingnya prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian dan pangan.

Selain Noor Laila, diskusi ini juga menghadirkan pembicara lainnya, seperti Kepala Pusham unimed Majda El Muhtaj, dosen sosiologi USU Muba Sidauruk, dan Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provsu, Frans Bangun.

Baca Selengkapnya di PojokSatu.idSumut, Selasa, 28 Februari 2017

Add a comment

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk berkiprah secara optimal.

“Rakyat sudah ada sebelum negara. Akan tetapi, kenyataannya, negara belum sepenuhnya hadir untuk rakyat,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Rabu (3/8),  di Jakarta. Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran laporan hasil pemantauan “Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan , Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat”.

Acara tersebut diadakan oleh Komisis Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Penyusunan laporan melibatkan anggota komunitas penghayat penyintas diskriminasi berserta para pendamping, antara lain dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika.

Laporan mengumpulkan data kuantitatif kasus-kasus diskriminasi yang menimpa perempuan penghayat pada rentang tahun 2010 hingga 2015. Tim mengambil sampel dari sebelas komunitas, antara lain, Bayan Wetu Telu (Nusa Tenggara Barat), Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Kajang (Sulawesi Selatan), serta Musi (Sulawesi Utara).

“Pelanggarana berupa tidak diakuinya hak-hak sipil, disebut sebagai aliran sesat, pemaksaan berbusana sesuai agama mayoritas, kekerasan seksual, bahkan penghilangan nyawa,” ujar Kharirah Ali, Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Komnas Perempuan.

Diskriminasi dialami antara lain oleh Sarpin, warga Desa Kanakes Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Anaknya kesulitan memiliki akta kelahiran karena petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak mau menerima surat pernikahan Sarpin yang dikeluarkan oleh lembaga penghayat di wilayah tersebut. Akhirnya, akta kelahiran anak Sarpin hanya mencantumkan nama ibu.

Kharirah menjelaskan, apabila akta kelahiranhanya mencantumkan nama ibu anak tersebut dinilai sebagai anak tidak sah oleh masyarakat. Hal ini memberikan beban psikologis dan sosial bagi keluarga penghayat kepercayaan. Disamping itu, tanpa pencantuman nama ayah, anak akan mengalami kesulitan untuk mendapat hak waris.

“demikian pula dengan isteri. Ia menjadi rentan mengalami kekerasan, seperti penelantaran apabila pernikahannya tidak diakui oleh negara,” ujar Kharirah. (Selengkapnya) 

 

Sumber : Harian Kompas Edisi Kamis, 4 Agustus 2016

 

Add a comment
Prev Next

Pusham Unimed Meneliti di Polres Sergai

07-05-2018 Hits:396 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Sei Rampah, (Analisa)- Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka kegiatan penelitian Bhabinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri.................

Read more

Kebebasan Berekspresi Rentan Jelang Pemilu

16-04-2018 Hits:334 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Medan, (Analisa) - Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia cenderung rentan di masa-masa menjelang pemilu. Segenap pihak perlu mengantisipasi momen ini agar tidak menjadi arena merusak kebebasan berekspresi dan berpen­dapat. Hal itu menjadi salah.................

Read more

Warga Penghayat Kepercayaan Akan Dapat E-KTP Baru Setelah Pilkada 2018 Artikel …

12-04-2018 Hits:360 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kementerian Dalam Negeri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.................

Read more

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:1090 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:1133 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:1202 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:1487 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:1787 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:1479 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:1327 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more