• image
  • image
  • image
  • image

STUDENT PARTICIPANTS

For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration will be considered for student status.

GROUP REGISTRATIONS

For Groups Registration, we strongly recommend that you download and accomplish this form. 

EVENT DETAILS:

Conference Check-In (Payment, Attendance and Conference Kit):
Eve of the Conference (9 October 2016): 19:00-21:00 9 October 2016
First Day: Opens at 7:00

Conference Schedule:
First Day (October 10): 8:00-18:00 (Full Day)
Second Day (October 11): 8:00-18:00 (Full Day)
Third Day (October 12): 8:00-12:00 (Full Day)

About the Conference

Human rights in Southeast Asia is undergoing a difficult period where advances made in the past decade appear to have eroded away as states and private players act regressively. Examples include the military rule in Thailand, religious extremism in Indonesia, and the steady destruction of civil rights in Malaysia. More recently in the Philippines, a presidential candidate who ran on a patently anti-human rights platform won the majority vote. There are increasing threats to democratic freedoms, the rights of non-citizens, and the livelihood of those economically marginalized in the name of development. The effects of climate change pose a unique challenge to human rights, peace and security not only in the region but also globally. Though many businesses, governments and religious groups discursively embrace human rights, a lot more are actively involved in human rights violations.

For More Informarion Conference Registration

Add a comment

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini.

Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman mati ini tidak sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo saat kampanye lalu yang menjanjikan penghormatan terhadap HAM.

"Pemerintahan di bawahnya terus menunjukkan penolakan besar terhadap kewajiban HAM Indonesia dan jaminan perlindungan internasional yang harus dijalankan di semua kasus hukuman mati," tulis pernyataan resmi Amnesti International pada 25 Juli lalu.

Presiden Jokowi bahkan secara keras menyatakan akan menolak semua semua permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati untuk kasus-kasus narkotika, dengan menyatakan bahwa “kejahatan semacam ini tidak layak mendapatkan pengampunan”.

Di sisi lain, pihak berwenang Indonesia berulang kali menyatakan bahwa mereka menerapkan hukuman mati sesuai dengan hukum dan standar internasional, dengan mengklaim bahwa eksekusi mati dibutuhkan untuk melawan tingginya kasus-kasus kejahatan narkotika di negeri tersebut.

Namun, dalih tersebut dipatahkan Amnesty International. Lembaga yang fokus pada penegakan HAM di seluruh dunia ini menganggap tak ada bukti efek jera yang ditimbulkan dari hukuman mati.

Selain itu, kejahatan narkotika dianggap tidak memenuhi ambang batas kejahatan paling serius di mana penggunaan hukuman mati harus dilarang di bawah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Konvenan itu telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

Baca selengkapnya di Kompas.com


 

 

 

 

Add a comment

MONGABAY.CO.ID Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, disingkat CSR) belakangan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di industri lainnya.

Kekecualiannya adalah bank-bank asing yang kebetulan telah memiliki kebijakan keberlanjutan/CSR dari markas besar mereka.  Itupun, pengejawantahannya di Indonesia tentu tidak sama dengan apa yang mereka lakukan di negara asal mereka.  Studi dari Responsibank di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja bank-bank asing pun masih jauh panggang dari api.

Jelas hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.  Bank-bank di Indonesia perlu untuk berubah, karena keberlanjutan adalah keniscayaan yang tak terhindarkan, dan pilihan lainnya adalah kepunahan.  Seluruh kekuatan global dan lokal sangat tegas menunjukkan dukungan bagi dunia yang semakin ramah dan adil dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.  Dan dukungan itu bisa dirasakan sebagai tekanan oleh pihak-pihak yang enggan berubah, termasuk perusahaan perbankan.  Jadi, pilihannya adalah mengikuti—atau bahkan mendahului—arus  yang pasti datang, atau melawannya sekuat tenaga.

CSR dan Keberlanjutan Perbankan

Pertanyaannya adalah sebesar apa sesungguhnya komitmen bank-bank di Indonesia untuk mengadopsi keberlanjutan itu?  Komitmen itu sangatlah berat karena akan mensyaratkan seluruh proses bisnis ditinjau ulang untuk memastikan bahwa dampak yang timbul dari bisnis inti perbankan adalah keberlanjutan dan keadilan ekonomi-sosial-lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

CSR, sebagai proses untuk mencapai tujuan tersebut, mensyaratkan perusahaan untuk bertanggung jawab penuh atas dampak dari keputusan dan tindakannya.  Tidak seperti yang kebanyakan perusahaan di Indonesia yakini, CSR bukanlah donasi atau kegiatan filantropis, melainkan manajemen dampak bisnis.  Kalau bank memanfaatkan dana masyarakat untuk melakukan pembiayaan projek komersial dan konsumtif, maka tanggung jawab sosialnya adalah memastikan dampak dari pembiayaan itu.

 

Baca selengkapnya, Mongabay 12 July 2016

 

 

Add a comment

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan kepercayaan publik sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Pengamat kepolisian dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri medan (Unimed) Quadi Azam, mengatakan itu kepada waspada, Kamis (14/7). Dia mengomentari pernyataan Presiden Jokowi, yang memberikan dua tugas kepada Kapolri Tito Karnavian.

Saat melantik Tito Karnavian di Istana Negara, Rabu (17/7), Presien Jokowi, meminta Tito untuk menjaga persatuan , kekompakan, solidaritas internal Polri. Kemudian Presiden juga meminta Tito fokus melakukan roformasi Polri secara menyeluruh.

Sejalan dengan pernyataan Presiden, Quadi Azam mengatakan, Kapolri baru harus fokus untuk membenahi internal kepolisian. Menurutnya, kinerja kepolisian dalam hal pelayanan masyarakat sangat buruk, dan seakan tidak ada habisnya.

Katanya, pembenahan di berbagai tingkatan di kepolisian harus segera dilakukan. Karena ujung tombak pelayanan dapat dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di berbagai daerah.

Quadi Azam menilai, masih banyak terjadi pungutan liar terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Banyak contoh untuk ini. Seperti hal yang sudah wajar terjadi dan terkesan membudaya di kepolisian.

 

Baca selengkapnya, Waspada 16 Juli 2016

Add a comment

Pusham Unimed, Medan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar kegiatan diskusi dan buka puasa bersama pada Sabtu (25/06). Acara ini mengusung tema “Mendukung Kehidupan Setelah Penyiksaan” sebagai bentuk apresiasi terhadap hari anti penyiksaan yang jatuh pada tanggal 26 juni setiap tahunnya. Acara ini diadakan di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Jalan Wahid Hasyim No. 9 Medan.

Diskusi ini dihadiri peserta dari berbagai LSM, Pusat Studi serta mahasiswa. Diantaranya adalah Pusat Studi Hak Asasi Manusia Pusham Unimed, Pusaka Indonesia, Aliansi Sumut Bersatu (ASB), Hutan Rakyat Institute (HaRI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Serikat Mahasiswa Indonesia, Kompas.com, TVRI Sumut, CeritaMedan.com, Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), dan Law IFM.

Quadi Azam selaku ketua SIKAP menuturkan bahwa acara seremonial ini telah dilakukan sejak tahun 2010 . Hal ini dilatarbelakangi masih banyaknya kasus penyiksaan yang terjadi di daerah Sumatera Utara. Tanggal penting ini berangkat dari lahirnya Konvensi Anti Penyiksaan atau Convention Against Torture (CAT).

Acara diskusi ini dipantik oleh tiga orang pemantik diskusi diantaranya ialah M.Fahmi Siregar dari Pusham Unimed, Juni Aritonang dari Bakumsu, dan Agoes Perdana dari AJI Medan.

M.Fahmi Siregar menuturkan “hak bebas dari penyiksaan ini adalah hak yang mutlak dan Indonesia sendiri belum memiliki regulasi yang jelas terhadap pelarangan atau pembatasan terhadap penyiksaan”.

Melalui peringatan Hari Anti Penyiksaan, diharapkan semua dukungan baik dari pemerintah dan masyarakat luas untuk mendukung pemulihan bagi korban penyiksaan dan tidak ada lagi penyiksaan dalam bentuk apapun mewujudkan manusia yang bermartabat dan bangsa yang beradab. (gdl/yh)

 

 

 

Add a comment
Prev Next

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:214 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:330 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:427 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:322 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:385 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:346 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:386 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more

Polri Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

18-07-2016 Hits:445 Berita Anastasia Marbun

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan.................

Read more

Opini : Keniscayaan Transformasi menuju Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

12-07-2016 Hits:441 Berita Anastasia Marbun

MONGABAY.CO.ID — Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility,.................

Read more

Peringatan Hari Anti Penyiksaan

26-06-2016 Hits:490 Berita Yulita HTH

Pusham Unimed, Medan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar kegiatan diskusi dan buka puasa bersama pada Sabtu (25/06). Acara ini mengusung tema “Mendukung Kehidupan Setelah Penyiksaan” sebagai bentuk apresiasi.................

Read more