• image
  • image
  • image
  • image


KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Kami prihatin atas kejadian ini, sebab itu hak warga yang terganggu, tergusur, teriksa dan teraniaya karena kekuasaan. Komnas HAM akan bantu perjuangkan,” ungkap anggota Komisioner Kom­nas HAM Bidang Pe­mantauan dan Penyelidikan Nata­lius Pigai SIP pa­da Analisa, Rabu (3/8) saat kunjungan ke Desa Lingga.

Terjadi bentrok hingga jatuhnya korban diduga karena penga­niayaan dilakukan dari oknum disayangkan, seharusnya sebagi anggota institusi kepolisian bisa bersikap lebih rele­van, dan bersikap memberi pelayan­an proteksi bagi warga bukan malah sebaliknya.

Tragedi penganiayaan menyebab­kan korban meninggal dilakukan oleh oknum merupakan catatan bu­ruk, berbahaya karena bisa meru­sak reputasi institusi. Karenanya kasus ini harus diusut tuntas agar jelas dan pelaku pelanggaran ditindak sesuai hukum.

Keberadaan Komnas HAM di Ka­ro sesuai tovoksi akan meng­ung­kap kasus ini yang dianggap tindakan menciderai, tidak mengayomi patut diproses hukum. Sebelum itu data-data dan keterangan akan di kum­pulkan baik, dari warga, Polres, Polda dan setelah terkumpul data maka reko­mendasi ataupun keputusan baru bisa diambil.

Kehadiran Komnas HAM dalam kasus ini bukan bekerja ber­dasarkan excuse (pembenaran/alasan) tapi se­suai fakda dan data. Dugaan penga­niayaan, pengancaman penyebab ke­matian warga Lingga jadi dasar kedatangan kita ke sini.

Telusur kasus ini Komnas pasti­kan bekerja secara objektif tidak tendensius pada pihak-pihak tertentu, membuka fakta sesungguhnya akan menggali fakta atau informasi dari semua pihak. (Baca selengkapnya) (EN)


Sumber Berita: Harian Analisa Kamis, 04 Agustus 2016

 

Add a comment

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk berkiprah secara optimal.

“Rakyat sudah ada sebelum negara. Akan tetapi, kenyataannya, negara belum sepenuhnya hadir untuk rakyat,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Rabu (3/8),  di Jakarta. Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran laporan hasil pemantauan “Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan , Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat”.

Acara tersebut diadakan oleh Komisis Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Penyusunan laporan melibatkan anggota komunitas penghayat penyintas diskriminasi berserta para pendamping, antara lain dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika.

Laporan mengumpulkan data kuantitatif kasus-kasus diskriminasi yang menimpa perempuan penghayat pada rentang tahun 2010 hingga 2015. Tim mengambil sampel dari sebelas komunitas, antara lain, Bayan Wetu Telu (Nusa Tenggara Barat), Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Kajang (Sulawesi Selatan), serta Musi (Sulawesi Utara).

“Pelanggarana berupa tidak diakuinya hak-hak sipil, disebut sebagai aliran sesat, pemaksaan berbusana sesuai agama mayoritas, kekerasan seksual, bahkan penghilangan nyawa,” ujar Kharirah Ali, Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Komnas Perempuan.

Diskriminasi dialami antara lain oleh Sarpin, warga Desa Kanakes Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Anaknya kesulitan memiliki akta kelahiran karena petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak mau menerima surat pernikahan Sarpin yang dikeluarkan oleh lembaga penghayat di wilayah tersebut. Akhirnya, akta kelahiran anak Sarpin hanya mencantumkan nama ibu.

Kharirah menjelaskan, apabila akta kelahiranhanya mencantumkan nama ibu anak tersebut dinilai sebagai anak tidak sah oleh masyarakat. Hal ini memberikan beban psikologis dan sosial bagi keluarga penghayat kepercayaan. Disamping itu, tanpa pencantuman nama ayah, anak akan mengalami kesulitan untuk mendapat hak waris.

“demikian pula dengan isteri. Ia menjadi rentan mengalami kekerasan, seperti penelantaran apabila pernikahannya tidak diakui oleh negara,” ujar Kharirah. (Selengkapnya) 

 

Sumber : Harian Kompas Edisi Kamis, 4 Agustus 2016

 

Add a comment

STUDENT PARTICIPANTS

For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration will be considered for student status.

GROUP REGISTRATIONS

For Groups Registration, we strongly recommend that you download and accomplish this form. 

EVENT DETAILS:

Conference Check-In (Payment, Attendance and Conference Kit):
Eve of the Conference (9 October 2016): 19:00-21:00 9 October 2016
First Day: Opens at 7:00

Conference Schedule:
First Day (October 10): 8:00-18:00 (Full Day)
Second Day (October 11): 8:00-18:00 (Full Day)
Third Day (October 12): 8:00-12:00 (Full Day)

About the Conference

Human rights in Southeast Asia is undergoing a difficult period where advances made in the past decade appear to have eroded away as states and private players act regressively. Examples include the military rule in Thailand, religious extremism in Indonesia, and the steady destruction of civil rights in Malaysia. More recently in the Philippines, a presidential candidate who ran on a patently anti-human rights platform won the majority vote. There are increasing threats to democratic freedoms, the rights of non-citizens, and the livelihood of those economically marginalized in the name of development. The effects of climate change pose a unique challenge to human rights, peace and security not only in the region but also globally. Though many businesses, governments and religious groups discursively embrace human rights, a lot more are actively involved in human rights violations.

For More Informarion Conference Registration

Add a comment

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in Indonesia, most of them for drug-related offences. He appealed to authorities to immediately reinstate a moratorium on the death penalty.

The executions will reportedly be carried out later this week at a high security prison on Nusa Kambangan island in central Java. The UN Human Rights Office expressed its deep concern about the lack of transparency throughout the process and compliance with fair trial guarantees, including the right to appeal.

“The increasing use of the death penalty in Indonesia is terribly worrying, and I urge the Government to immediately end this practice which is unjust and incompatible with human rights,” said Zeid. “I find it deeply disturbing that Indonesia has already executed 19 people since 2013, making it the most prolific executioner in South-East Asia.”

Indonesia suspended a four-year de facto moratorium on the death penalty in March 2013, in a decision that runs counter to an international trend towards the abolition of the death penalty.

Several of the individuals put to death in Indonesia since 2013 have been executed for drug-related offences.

The High Commissioner stressed that under international law, and in particular the International Covenant on Civil and Political Rights which Indonesia has ratified, in countries which have not abolished the death penalty, it may only be used for “the most serious crimes” which has been interpreted to mean only crimes involving intentional killing. Drug-related offences do not fall under this threshold of “most serious crimes”. Even then, the case has to meet stringent fair trial standards, including full transparency throughout the process.


For more information  http://www.ohchr.org

Add a comment

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini.

Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman mati ini tidak sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo saat kampanye lalu yang menjanjikan penghormatan terhadap HAM.

"Pemerintahan di bawahnya terus menunjukkan penolakan besar terhadap kewajiban HAM Indonesia dan jaminan perlindungan internasional yang harus dijalankan di semua kasus hukuman mati," tulis pernyataan resmi Amnesti International pada 25 Juli lalu.

Presiden Jokowi bahkan secara keras menyatakan akan menolak semua semua permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati untuk kasus-kasus narkotika, dengan menyatakan bahwa “kejahatan semacam ini tidak layak mendapatkan pengampunan”.

Di sisi lain, pihak berwenang Indonesia berulang kali menyatakan bahwa mereka menerapkan hukuman mati sesuai dengan hukum dan standar internasional, dengan mengklaim bahwa eksekusi mati dibutuhkan untuk melawan tingginya kasus-kasus kejahatan narkotika di negeri tersebut.

Namun, dalih tersebut dipatahkan Amnesty International. Lembaga yang fokus pada penegakan HAM di seluruh dunia ini menganggap tak ada bukti efek jera yang ditimbulkan dari hukuman mati.

Selain itu, kejahatan narkotika dianggap tidak memenuhi ambang batas kejahatan paling serius di mana penggunaan hukuman mati harus dilarang di bawah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Konvenan itu telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

Baca selengkapnya di Kompas.com


 

 

 

 

Add a comment
Prev Next

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:109 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:125 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:165 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:425 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:575 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:644 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:598 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:533 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:579 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more