• image
  • image
  • image
  • image

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha C Nasir membantah informasi tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kopasus di KBRI terhadap anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang terlibat dalam rencana International Peoples Tribunal atau pengadilan rakyat terkait tragedi 1965. "Saya mengklarifikasi, juga ke KBRI di Den Haag, itu tidak benar," katanya, Kamis, 5 November 2015. "Di KBRI Belanda tidak ada kKpassus."

Arrmanatha juga membantah informasi yang menyatakan bahwa beasiswa bagi mahasiswa Indonesia di Belanda terlibat dalam pengadilan rakyat tragedi 1965 akan dicabut. "Beasiswa tersebut sebagian besar berasal dari pemerintah Belanda. Pemerintah Indonesia tidak berhak mencabut beasiswa itu," kata dia. "Indonesia negara demokrasi sehingga pemerintah tidak bisa melarang siapapun terlibat dalam kegiatan ini."

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa mahasiswa Indonesia yang terlibat dalam rencana pengadilan rakyat tragedi 1965 yang akan diselenggarakan di Den Haag pada 10-13 November 2015 mendapat intimidasi. Sebagian mahasiswa Indonesia yang tadinya akan datang terpaksa batal hadir dalam acara tersebut. Selain intimidasi, kabar tersebut juga menyatakan bahwa beasiswa para mahasiswa yang datang di acara itu nanti akan dihentikan.

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Leiden Gamal Satya Muhamad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. “Isu yang beredar tidaklah benar,” kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 4 November 2015.

Gamal mengatakan bahwa dia memang pernah meminta supaya teman-temannya untuk mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka dalam International People Tribunal (IPT) itu. Namun, ia membantah bahwa kabar intimidasi itu berasal dari dirinya atau PPI. “Saya memberi saran kepada teman-teman yang ikut sebagai relawan untuk mempertimbangkan kembali keikutsertaan dalam IPT, tapi tidak dengan pernyataan bahwa KBRI mengancam kami,” kata dia dalam pesan singkatnya.

Selain itu, dirinya juga tengah berkoordinasi dengan PPI di kota-kota lain terkait isu tersebut. “Saya juga sudah mengatakan kepada semua pengurus untuk mengklarifikasi bahwa berita ini tidak benar,” ujarnya.

Sejumlah aktivis hak asasi manusia, akademikus, dan jurnalis menggagas pembentukan pengadilan rakyat peristiwa 1965. Rencananya, pengadilan itu akan diadakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 11-13 November 2015. Menurut Nursyahbani Ktjasungkana, yang mengkoordinir tim pembentukan pengadilan rakyat 1965 (International People’s Tribunal on 1965 crimes against humanity in Indonesia–IPT 1965), IPT 1965 diadakan untuk membuktikan terjadinya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang selama ini tidak pernah diakui oleh negara.

Lebih lengkap lihat di Tempo.co

 

Add a comment

 Pusham Unimed Melakukan Penelitian di RSUD Dr. Pirngadi Medan

Foto bersama Peneliti Pusham Unimed dengan Staf RSUD Tanjung Pura Langkat


                                          Pusham Unimed Melakukan Penelitian di RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai

Pusham Unimed melakukan penelitian dengan judul “Pelayanan Kesehatan Berbasis HAM Di Sumatera Utara” dalam bentuk Focused Group Discussion (FGD) . Penelitian ini untuk melihat sejauh mana pemenuhan hak atas kesehatan yang dijamin oleh pemerintah melalui rumah sakit umum daerah (RSUD). Penelitian ini dilaksanakan di 3 RSUD yaitu RSUD Dr. Pirngadi Medan, RSUD Tanjung Pura Langkat dan RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelayanan kesehatan berbasis HAM yang dilakukan oleh RSUD di tiga kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Kemudian untuk mengetahui hambatan, tantangan dan capaian dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis HAM oleh RSUD di tiga kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, Serta untuk mengetahui upaya-upaya konkrit yang dilakukan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis HAM oleh RSUD di tiga kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

Penelitian pelayanan kesehatan berbasis HAM telah dilaksanakan Pusham Unimed di 3 RSUD yaitu RSUD Dr. Pirngadi Medan  (Senin, 19 Oktober 2015),  RSUD Tanjung Pura Langkat (Selasa, 20 Oktober 2015)dan RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai (Rabu, 21 Oktober 2015). Yang menjadi narasumber dalam FGD terdiri dari unsur pimpinan, pelayanan medis, keperawatan, penunjangan medis, komite medis, staf, administrasi dan keuangan. (yh)

 

Add a comment

DEPOK, KOMPAS.com — Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kerap mendapat sorotan karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Dengan melakukan kebiri, pemerintah dianggap tidak memperhatikan sisi kemanusiaan dari pelaku.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan bahwa kebiri dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual yang sudah bersifat adiktif. Dengan demikian, hukuman kebiri dianggap sebagai intervensi khusus yang dilakukan pemerintah terhadap kejahatan seksual.

"Bagaimana orang sudah adiksi kok butuh penyadaran. Maka, kebiri bagian dari gagasan kita untuk menimbulkan efek jera," kata Susanto dalam diskusi soal kebiri di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (5/11/2015).

Susanto menyadari bahwa hukuman kebiri sering diasosiasikan dengan pelanggaran HAM. Susanto menjelaskan soal HAM dari sudut pandang Indonesia terkait hukuman kebiri.

"Kalau kita bicara apakah kebiri melanggar HAM atau tidak, yang pasti bahwa tafsir HAM Indonesia sejatinya adalah kita secara otoritatif mengacu pada UUD 1945, kemudian belum bicara tentang UU HAM kita, yakni Pasal 73," kata Susanto.

Lihat lebih lengkap di Kompas, 5 November 2015

Add a comment

 

Pusham Unimed sukses menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Setengah Abad Korban Tragedi 1965’ dalam Stigma; Menggagas Jalan Menuju Keadilan Korban”, pada Kamis, 15 Oktober 2015 yang diadakan di Ruang Sidang Lantai III Gedung Fakultas Ilmu Sosial Kampus  Unimed, diskusi publik ini bertujuan untuk adanya pemetaan masalah bersama terkait korban tragedi kejahatan kemanusiaan 65’ di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, adanya strategi yang maju terkait upaya mendorong Negara untuk mengkonkritisasikan kewajiban konstitusionalnya terhadap wacana pemenuhan HAM di Indonesia, adanya pemahaman, setidaknya pada level korban atas strategis advokasi bersama untuk peristiwa 65’.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan korban, NGO yang konsen dalam isu HAM, akademisi dan media, yang berjumlah kurang lebih  50 orang peserta. Narasumber pada kegiatan Diskusi Publik adalah Diah Wahyuningsih Naat (Pakar Sejarah), M. Fahmi Siregar (BPPC Pusham Unimed) , Ayu Wahyuningrum (International People’s Tribunal 1965) dan dimoderatori oleh Quadi Azam (Pusham Unimed).

Ketua Ikohi Sumut Suwardi menyambut baik acara ini, beliau menyatakan bahwa “Diskusi ini penting bagi perjalanan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Negara sebagai pemangku dari kewajiban untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, polemik penegakkan HAM di Indonesia dirasa memang mekanisme, apakah soal mekanisme atau soal regulasi yang mampu menjangkau penuntasan kasus-kasus tersebut atau memang tidak ada will (kemauan) dari negara untuk menuntaskan kasus ini. Nah, saya kira ini menjadi diskusi yang menarik karena kejahatan peristiwa 65 menjadi sebuah polemik penting di nasional juga gagap gempita sebab ada yang melihat hal ini sebagai sebuah pro dan kontra. Nah, peristiwa 65 ini sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas Ham sehingga tahun 2012 bulan 7, kalau tidak salah mereka merekomendasikan atau menyampaikan sebuah kesimpulan bahwa peristiwa 65 merupakan kejahatan kemanusiaan yang terbagi dalam 9 bentuk. Nah, namun lagi-lagi ini negara masih abstain juga karena beberapa kali korban tersebut ingin melakukan pertemuan-pertemuan saja masih terjadi pukulan-pukulan dari beberapa pihak. Hal ini berbicara tentang hak-hak korban, terkait Komnas Ham, siapakah itu Komnas Ham? Komnas Ham ialah satu lembaga negara yang di danai oleh pajak Rakyat yang rekomendasinya dikularkan namun ini juga sulit dijalankan”, ucapnya

Kegiatan Diskusi Publik ini ditutup oleh Kepala Pusham Unimed, Majda El Muhtaj menyatakan bahwa “sesungguhnya kita mendapat informasi penting dimana IPT suatu pengadilan Rakyat yang mekanismenya banyak dipakai dibeberapa negara. Saya kira mekanisme yang dilakukan IPT merupakan mekanisme yang inovatif yang mana persoalannya adalah kita sering dicap tidak nasionalis, kita menjadi nasionalis dan menerangkan dan menjelaskan hal ini termasuk masalah P65,”ungkapnya.

 

Add a comment
Prev Next

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:109 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:125 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:165 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:425 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:575 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:644 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:598 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:533 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:579 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more