• image
  • image
  • image
  • image

 Pusham Unimed Melakukan Penelitian di RSUD Dr. Pirngadi Medan

Foto bersama Peneliti Pusham Unimed dengan Staf RSUD Tanjung Pura Langkat


                                          Pusham Unimed Melakukan Penelitian di RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai

Pusham Unimed melakukan penelitian dengan judul “Pelayanan Kesehatan Berbasis HAM Di Sumatera Utara” dalam bentuk Focused Group Discussion (FGD) . Penelitian ini untuk melihat sejauh mana pemenuhan hak atas kesehatan yang dijamin oleh pemerintah melalui rumah sakit umum daerah (RSUD). Penelitian ini dilaksanakan di 3 RSUD yaitu RSUD Dr. Pirngadi Medan, RSUD Tanjung Pura Langkat dan RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelayanan kesehatan berbasis HAM yang dilakukan oleh RSUD di tiga kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Kemudian untuk mengetahui hambatan, tantangan dan capaian dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis HAM oleh RSUD di tiga kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, Serta untuk mengetahui upaya-upaya konkrit yang dilakukan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis HAM oleh RSUD di tiga kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

Penelitian pelayanan kesehatan berbasis HAM telah dilaksanakan Pusham Unimed di 3 RSUD yaitu RSUD Dr. Pirngadi Medan  (Senin, 19 Oktober 2015),  RSUD Tanjung Pura Langkat (Selasa, 20 Oktober 2015)dan RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai (Rabu, 21 Oktober 2015). Yang menjadi narasumber dalam FGD terdiri dari unsur pimpinan, pelayanan medis, keperawatan, penunjangan medis, komite medis, staf, administrasi dan keuangan. (yh)

 

Add a comment

 

Pusham Unimed sukses menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Setengah Abad Korban Tragedi 1965’ dalam Stigma; Menggagas Jalan Menuju Keadilan Korban”, pada Kamis, 15 Oktober 2015 yang diadakan di Ruang Sidang Lantai III Gedung Fakultas Ilmu Sosial Kampus  Unimed, diskusi publik ini bertujuan untuk adanya pemetaan masalah bersama terkait korban tragedi kejahatan kemanusiaan 65’ di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, adanya strategi yang maju terkait upaya mendorong Negara untuk mengkonkritisasikan kewajiban konstitusionalnya terhadap wacana pemenuhan HAM di Indonesia, adanya pemahaman, setidaknya pada level korban atas strategis advokasi bersama untuk peristiwa 65’.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan korban, NGO yang konsen dalam isu HAM, akademisi dan media, yang berjumlah kurang lebih  50 orang peserta. Narasumber pada kegiatan Diskusi Publik adalah Diah Wahyuningsih Naat (Pakar Sejarah), M. Fahmi Siregar (BPPC Pusham Unimed) , Ayu Wahyuningrum (International People’s Tribunal 1965) dan dimoderatori oleh Quadi Azam (Pusham Unimed).

Ketua Ikohi Sumut Suwardi menyambut baik acara ini, beliau menyatakan bahwa “Diskusi ini penting bagi perjalanan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Negara sebagai pemangku dari kewajiban untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, polemik penegakkan HAM di Indonesia dirasa memang mekanisme, apakah soal mekanisme atau soal regulasi yang mampu menjangkau penuntasan kasus-kasus tersebut atau memang tidak ada will (kemauan) dari negara untuk menuntaskan kasus ini. Nah, saya kira ini menjadi diskusi yang menarik karena kejahatan peristiwa 65 menjadi sebuah polemik penting di nasional juga gagap gempita sebab ada yang melihat hal ini sebagai sebuah pro dan kontra. Nah, peristiwa 65 ini sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas Ham sehingga tahun 2012 bulan 7, kalau tidak salah mereka merekomendasikan atau menyampaikan sebuah kesimpulan bahwa peristiwa 65 merupakan kejahatan kemanusiaan yang terbagi dalam 9 bentuk. Nah, namun lagi-lagi ini negara masih abstain juga karena beberapa kali korban tersebut ingin melakukan pertemuan-pertemuan saja masih terjadi pukulan-pukulan dari beberapa pihak. Hal ini berbicara tentang hak-hak korban, terkait Komnas Ham, siapakah itu Komnas Ham? Komnas Ham ialah satu lembaga negara yang di danai oleh pajak Rakyat yang rekomendasinya dikularkan namun ini juga sulit dijalankan”, ucapnya

Kegiatan Diskusi Publik ini ditutup oleh Kepala Pusham Unimed, Majda El Muhtaj menyatakan bahwa “sesungguhnya kita mendapat informasi penting dimana IPT suatu pengadilan Rakyat yang mekanismenya banyak dipakai dibeberapa negara. Saya kira mekanisme yang dilakukan IPT merupakan mekanisme yang inovatif yang mana persoalannya adalah kita sering dicap tidak nasionalis, kita menjadi nasionalis dan menerangkan dan menjelaskan hal ini termasuk masalah P65,”ungkapnya.

 

Add a comment

MAKASSAR, KOMPAS - Kepala Seksi Pasca-Rehabilitas Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan, Eko Budiyono dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa pecandu narkoba (residen) yang tengah direhabilitas, Rabu (30/9/2015).

Dalam laporan tertanggal 30 September 2015 itu, Eko Budiyono dilapor mencabuli seorang residen berinisial DNF. Eko dilaporkan ke Polrestabes Makassar oleh ibu korban, berinisial IN. Perempuan itu melaporkan Eko Budiyono telah mencabuli anaknya di sekitar Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar.

Saat itu pelaku selaku pembina di tempat rehabilitasi (LP 4) menjanjikan kepada korban hanya akan menjalani rehabilitasi selama satu bulan dan mendapatkan fasilitas istimewa berupa bertemu keluarga korban dan pulang saat lebaran. Namun, semua itu akan diberikan jika DNF bersedia berhubungan badan.

Pelaku juga sering memperlihatkan alat kelaminnya kepada pasien-pasien perempuan yang direhabilitasi BNN Sulsel. Adapun saksi yang telah diperiksa penyidik Polrestabes Makassar sebanyak enam orang termasuk korban.

Sedangkan saksi-saksi yang telah diperiksa polisi dan juga menjadi korban berinisial AJ hanya disuruh memegang alat kelamin tersangka. Sementara saksi lainnya, RE sering diajak menginap di hotel namun RE selalu menolak ajakan berhubungan seks.

Kabid Humas Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi F Barung Mangera  membenarkan polisi telah menerima laporan dugaan pencabulan yang dilakukan pegawai BNN Sulsel. Namun kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar.

 

Baca selengkapnya KOMPAS, 01 Oktober 2015

Add a comment

 

Selasa, 06 Oktober 2015 Pusham Unimed sukses menyelenggarakan  Kegiatan Kuliah Umum dengan tema “ Peran Strategis Badan Narkotika Nasional dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba”, yang diadakan di Gedung Auditorium Kampus Unimed. Kuliah Umum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, untuk memberikan pemahaman pentingnya peran perguruan tinggi dalam pemberantasan narkoba di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, serta mendorong hadirnya inisiatif tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan perguruan tinggi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur yaitu Civitas Akademika Universitas Negeri Medan, unsur Kepolisian, dan unsur Media Massa yang berjumlah kurang lebih  1500 orang . Narasumber pada kegiatan Kuliah Umum adalah dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ., M.A.R.S (Deputi Rehabilitasi BNN RI) dan dimoderatori oleh M. Fahmi Siregar, S.H., M.H. (BPPC Pusham Unimed).

Kegiatan Kuliah Umum ini dibuka dengan kata sambutan oleh Rektor Unimed Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd menyambut baik acara ini dan mendorong seluruh mahasiswa untuk menjadi generasi muda bebas narkoba. Prof Syawal juga mengharapkan informasi yang didapatkan dalam kuliah umum ini tidak hanya berhenti pada peningkatan pemahaman tentang rehabilitasi narkoba, akan tetapi lebih dari itu dapat melakukan berbagai kegiatan inovatif dalam pengkajian-pengkajian ilmiah dalam menangani rehabilitasi tersebut. “Peserta yang hadir harus mampu mengajak kawan sejawatnya, keluarga, dan lingkungannya untuk bersama-sama menjauhi narkoba”, ucapnya.

Kepala Pusham Unimed, Majda El Muhtaj menyatakan bahwa “Melalui kuliah umum ini kita dapat memahami bahwa masyarakat harus mendukung penegak hukum agar narkoba tidak semakin menyebarluas di Indonesia”. Lebih jauh beliau juga menyampaikan “Melalui Kuliah umum ini dapat kita ketahui bahwa masyarakat harus mendukung penegak hukum agar narkoba tidak semakin menyebarluas di Indonesia,”ungkapnya.

Add a comment

Liputan6.com, Jakarta - Masalah narkoba di DKI Jakarta sedang menjadi sorotan. Anggota band Slank, Ridho memiliki tips agar peredaran narkoba dapat diminimalisir di ibukota. Menurut dia, caranya bukan dengan melakukan pembatasan waktu operasional diskotek.

"Caranya adalah aparat hukum yang mesti ditingkatkan. Bukan solusi dengan pembatasan jam diskotek. Hanya orang bodoh saja yang setuju dengan itu menurut gue," kata Ridho, di Balaikota, Jakarta, Minggu 4 Oktober 2015.

"‎Enggak masuk akal (pembatasan jam diskotek). Kita punya aparat hukum, gunakan aparat hukum dengan benar," tambah dia.

‎Ridho membagikan tips meminimalisir narkoba setelah pemutaran film nasional berjudul 'Slank Nggak Ada Matinya'. Film itu mengisahkan perjalanan Slank keluar dari jerat narkoba.

"Gue yakin bahwa narkoba enggak akan bisa habis 100 persen, tapi harus diredam.‎ Sebuah message narkoba bukan solusi untuk orang berkarya," tegas Ridho.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan, pembatasan jam diskotek tidak akan berakibat pada berkurangnya pemakaian narkoba. Akan lebih terasa bila dibuat aturan 2 kali ketahuan ada narkoba, diskotek tersebut langsung ditutup.

"Saya mau kalimat lebih keras, kalau ketemu ada yang pakai atau bawa narkoba 2 kali saja, itu tempat ditutup," kata Ahok.

Baca Selengkapnya Liputan6.com

 

Add a comment
Prev Next

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:215 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:331 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:428 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:323 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:386 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:347 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:387 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more

Polri Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

18-07-2016 Hits:446 Berita Anastasia Marbun

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan.................

Read more

Opini : Keniscayaan Transformasi menuju Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

12-07-2016 Hits:442 Berita Anastasia Marbun

MONGABAY.CO.ID — Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility,.................

Read more

Peringatan Hari Anti Penyiksaan

26-06-2016 Hits:491 Berita Yulita HTH

Pusham Unimed, Medan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar kegiatan diskusi dan buka puasa bersama pada Sabtu (25/06). Acara ini mengusung tema “Mendukung Kehidupan Setelah Penyiksaan” sebagai bentuk apresiasi.................

Read more