• image
  • image
  • image
  • image

 Diberikan juga untuk War Djamil SH

 

Medan, Analisa – Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) memberikan piagam penghargaan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) yang diterima oleh Ketua Drs M Syahrir dan piagam kepada Direktur Lembaga Diklat PWI Sumut, War Djamil SH, sesaat sebelum acara Pendidikan Pers di gedung PWI Sumut, Jalan Adinegoro Medan, Sabtu (21/11).

Menurut Kepala Pusham Unimed, Majda El Muhtaj M.Hum, dua piagam tersebut diberikan dengan pertimbangan, PWI Sumut sjejak 2006 terus menyelenggarakan kegiatan terkait penerapan jurnalisme berbasis HAM melalui lembaga Diklat PWI Sumut.

“Hal tersebut tergolong istimewa karena termasuk sebagai bagian dari upaya penegakan HAM. Khusus untuk kalangan pers, hal tersebut sangat penting terutama dalam peliputan dan sajian isi media, artinya media ikut memperhatikan sisi-sisi HAM,” ujarnya.

 Sementara, menurut Majda, pemberian penghargaan kepada Direktur Lembaga Diklat PWI Sumut, War Djamil SH karena telah memprakarsai materi jurnalisme berbasis HAM dalam berbagai kegiatan jurnalistik, baik dalam seminar diskusi pers dan diklat jurnalistik. Sejak tahun 2006 semasa menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah PWI Sumut hingga menjadi Direktur Lembaga Diklat PWI Sumut periode 2012-2015.

“Pusham Unimed sangat menghargai hal ini sehingga para wartawan dapat memahami dan mendalami sakaligus mempraktikkan butir-butir jurnalisme berbasis HAM. 



Baca selengkapnya, Analisa 23 Nopember 2015

 

Add a comment

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha C Nasir membantah informasi tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kopasus di KBRI terhadap anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang terlibat dalam rencana International Peoples Tribunal atau pengadilan rakyat terkait tragedi 1965. "Saya mengklarifikasi, juga ke KBRI di Den Haag, itu tidak benar," katanya, Kamis, 5 November 2015. "Di KBRI Belanda tidak ada kKpassus."

Arrmanatha juga membantah informasi yang menyatakan bahwa beasiswa bagi mahasiswa Indonesia di Belanda terlibat dalam pengadilan rakyat tragedi 1965 akan dicabut. "Beasiswa tersebut sebagian besar berasal dari pemerintah Belanda. Pemerintah Indonesia tidak berhak mencabut beasiswa itu," kata dia. "Indonesia negara demokrasi sehingga pemerintah tidak bisa melarang siapapun terlibat dalam kegiatan ini."

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa mahasiswa Indonesia yang terlibat dalam rencana pengadilan rakyat tragedi 1965 yang akan diselenggarakan di Den Haag pada 10-13 November 2015 mendapat intimidasi. Sebagian mahasiswa Indonesia yang tadinya akan datang terpaksa batal hadir dalam acara tersebut. Selain intimidasi, kabar tersebut juga menyatakan bahwa beasiswa para mahasiswa yang datang di acara itu nanti akan dihentikan.

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Leiden Gamal Satya Muhamad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. “Isu yang beredar tidaklah benar,” kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 4 November 2015.

Gamal mengatakan bahwa dia memang pernah meminta supaya teman-temannya untuk mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka dalam International People Tribunal (IPT) itu. Namun, ia membantah bahwa kabar intimidasi itu berasal dari dirinya atau PPI. “Saya memberi saran kepada teman-teman yang ikut sebagai relawan untuk mempertimbangkan kembali keikutsertaan dalam IPT, tapi tidak dengan pernyataan bahwa KBRI mengancam kami,” kata dia dalam pesan singkatnya.

Selain itu, dirinya juga tengah berkoordinasi dengan PPI di kota-kota lain terkait isu tersebut. “Saya juga sudah mengatakan kepada semua pengurus untuk mengklarifikasi bahwa berita ini tidak benar,” ujarnya.

Sejumlah aktivis hak asasi manusia, akademikus, dan jurnalis menggagas pembentukan pengadilan rakyat peristiwa 1965. Rencananya, pengadilan itu akan diadakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 11-13 November 2015. Menurut Nursyahbani Ktjasungkana, yang mengkoordinir tim pembentukan pengadilan rakyat 1965 (International People’s Tribunal on 1965 crimes against humanity in Indonesia–IPT 1965), IPT 1965 diadakan untuk membuktikan terjadinya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang selama ini tidak pernah diakui oleh negara.

Lebih lengkap lihat di Tempo.co

 

Add a comment
Prev Next

Pusham Unimed Meneliti di Polres Sergai

07-05-2018 Hits:176 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Sei Rampah, (Analisa)- Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka kegiatan penelitian Bhabinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri.................

Read more

Kebebasan Berekspresi Rentan Jelang Pemilu

16-04-2018 Hits:170 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Medan, (Analisa) - Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia cenderung rentan di masa-masa menjelang pemilu. Segenap pihak perlu mengantisipasi momen ini agar tidak menjadi arena merusak kebebasan berekspresi dan berpen­dapat. Hal itu menjadi salah.................

Read more

Warga Penghayat Kepercayaan Akan Dapat E-KTP Baru Setelah Pilkada 2018 Artikel …

12-04-2018 Hits:162 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kementerian Dalam Negeri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.................

Read more

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:949 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:1001 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:1039 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:1297 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:1535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:1340 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:1180 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more