• image
  • image
  • image
  • image

Medan, TRIBUN - M Habil (13), bocah yatim piatu anak pasangan almarhum Kecik dan Idah terpaksa hidup di jalanan lantaran kerap mendapatkan perlakuan kasar dari om dan tantenya. Selama lima tahun di jalanan, Habil yang cuma mengenyam pendidikan hingga kelas 3 sekolah dasar ini terpaksa ikut menjadi kernet angkutan kota (angkot) di kawasan Percut Seituan.

Saat ditemui Tribun di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Habil yang ditemani Azzam, dari Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (Unimed) mengaku terpaksa hidup di jalanan karena kerap mendapatkan perlakuan kasar dari om dan tantenya bernama Nambas dan Eni.

"Setelah orangtua saya meninggal, saya sempat tinggal sama om dan tante saya," katanya, Kamis (14/1/2016) siang.

Sejak mendapat perlakuan kasar itu, Habil yang seorang diri lebih memilih tinggal di rumah-rumah penduduk. Kadangkala, kata Habil, ia tidur di atas angkutan kota yang ada di terminal di seputaran Percut Seituan.

 

Baca selengkapnya Tribun Medan, 14 Januari 2016

 

Add a comment
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penyelesaian kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu tuntas pada pertengahan 2016.

Hal itu dikatakan Luhut, Kamis (7/1/2016), di Jakarta.

"Jadi berharap pertengahan tahun ini sudah selesai," kata Luhut di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, saat ini Kejaksaan Agung dan Kemenko Polhukam sedang mengupayakan penyelesaian dengan teknis non yudisial karena penyelesaian pelanggaran berat HAM tidak bisa dibawa ke ranah yudisial.

Alasannya, karena tak ada alat bukti.

"Non yudisial, karena kalau yudisial tidak akan ketemu nanti. Tapi kalau yudisial alat buktinya di mana," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, penyelesaian kasus ini karena tak ingin generasi mendatang membawa beban masa lalu.

Pemerintah, lanjut Luhut, tengah menyusun pernyataan terkait Gerakan 30 September 1965.

"Kita lagi nyusun yang pas, mungkin, menyesalkan terjadinya peristiwa gelap dalam sejarah Indonesia dan kita berharap kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan," jelas Luhut.

Dia berharap pernyataan itu membuat Pemerintah Indonesia tidak perlu menyampaikan permintaan maaf.
 

 

 

 

 

Add a comment

Analisa, Medan – Hak Asasi Manusia (HAM) perlu dihargai dan dihormati. Wartawan merupakan profesi yang sering bersinggungan dengan HAM dalam pemberitaannya.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed), Majda El Muhtaj M Hum saat memberi sambutan pada acara Pendidikan dan Pelatihan di Gedung PWI Sumut, Jalan Adinegoro, Sabtu (21/11).

“Organisasi profesi jurnalis sangat konsen dengan HAM. Hal tersebut memang perlu diterapkan,” ungkapnya.

Menurutnya, wartawan bukanlah pembela HAM. Namun di banyak kasus, jurnalis melalui medianya memberitakan kejadian-kejadian dan pembelaan terhadap pelanggaran hak manusia yang paling mendasar tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan pemerintahan yang menghargai HAM tergantung pada media. Profesi jurnalis harus mampu menciptakan dan menginspirasi perubahan ke arah lebih baik. Media memiliki  kesempatan untuk menambah kepedulian masyarakat terhadap HAM dan sebagai aktor demokrasi utama. (dani)


Analisa, 24 Nopember 2015

Add a comment

 * Kepala Pusham: Tidak Ada Masalah, * Untuk Mengurangi Kejahatan Jalanan


SIB, Medan - Pakar Hukum Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum, mendukung adanya berita tentang Kepolisian Daerah Metro Jaya yang menegaskan akan menembak di tempat bagi pelaku kejahatan bersenjata api (senpi).

"Mungkin evaluasi pihak kepolisian sangat didukung karena demi keamanan masyarakat yang luas," katanya, Rabu (18/11) lalu.

Tembak di tempat, lanjut dia, bukan hanya untuk mematikan pelaku kejahatan yang menggunakan senpi. Tapi, pihak kepolisian memiliki tehnik agar melumpuhkan para pelaku kejahatan yang mengacam keselamatan masyarakat maupun petugas.

"Banyak cara atau tehnik polisi untuk menembak," sebut dia.

Tindakan tembak di tempat ini dilakukan untuk meminimalisir aksi kejahatan yang menggunakan senpi yang saat ini sangat marak terjadi. "Hal ini untuk meminimalisir aksi-aksi kejahatan yang terjadi," sebutnya.

Ia mengatakan, pemberlakuan tembak di tempat ditujukan agar membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan. Sebab, aksi kejahatan disertai tindak kekerasan jika tidak disertai dengan sanksi keras, maka akan terus terjadi.

"Kepolisian dalam hal ini harus tegas dalam bertindak, mengingat aksi kejahatan dan perampokan yang terjadi sangat menghawatirkan," katanya.

Diharapkan, masyarakat juga ikut mendukung pihak kepolisian melakukan tindakan ini. "Masyarakat atau elemen lain ikut berperan dalam memberantas pelaku kejahatan jalanan," terangnya.

Dia menambahkan, dengan banyaknya peredaran senpi legal maupun legal saat ini, pihak kepolisian lebih meningkatkan razia rutinitas. "Razia rutinitas dan pemeriksaan izin terhadap pemilik senpi," tambah dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Hak Azazi Manusia (Pusham) Unimed Majda El Muhtaj, juga mendukung adanya berita tentang kepolisian Metro Jaya yang menegaskan kalau akan melakukan tindakan tegas untuk menembak di tempat bagi pelaku menggunakan senpi.

"Iya, hal itu tidak ada masalah selama sesuai prosedur dan kepentingan keamanan masyarakat," ujarnya.


Baca selengkapnya, HarianSIB 24 Nopember 2015

 

Add a comment

MedanBisnis, Medan - Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PWI Sumut) menerima Piagam Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed).

Piagam penghargaan tersebut diserahkan Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj MHum pada acara Pendidikan Pers "Jurnalisme Berbasis HAM" diselenggarakan Lembaga Diklat PWI Sumut atas dukungan Asian Agri Group di Aula Lantai 2 Gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro No.4 Medan, Sabtu (21/11).

Piagam Peduli HAM juga diserahkan kepada Direktur Lembaga Pendidikan dan Latihan (Diklat) PWI Sumut H War Djamil SH.

Menurut Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj, dua piagam tersebut diberikan dengan pertimbangan PWI Sumut sejak 2006 terus menerus menyelenggarakan kegiatan terkait penerapan jurnalisme berbasis HAM melalui Lembaga Diklat PWI Sumut.

"Peran PWI Sumut tergolong istimewa sebagai bagian dari penegakam HAM. Apalagi khusus untuk kalangan pers hal tersebut sanga penting terutama dalam peliputan dan sajian isi media. Artinya media ikut memperhatikan sisi-sisi HAM," kata Majda.

Khusus kepada Direktur Lembaga Diklat PWI Sumut, kata Majda, piagam diberikan karena memprakarsai materi jurnalisme berbasis HAM dalam berbagai kegiatan jurnalistik.

"Dalam kegiatan seminar, diskusi pers dan Diklat jurnalistik, materi jurnalisme berbasis HAM tetap diterapkan. Prakarsa ini dimulai sejak 2006 dan makin intensif dalam periode 2012-2015," katanya.

Pusham Unimed, lanjut Majda, sangat menghargai prakarsa ini sehingga para wartawan dapat memahami dan mendalami sekaligus mempraktikkan butir-butir jurnalisme berbasis HAM.


Baca selengkapnya, MedanBisnis 23 Nopember 2015

Add a comment
Prev Next

Pusham Unimed Meneliti di Polres Sergai

07-05-2018 Hits:176 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Sei Rampah, (Analisa)- Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka kegiatan penelitian Bhabinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri.................

Read more

Kebebasan Berekspresi Rentan Jelang Pemilu

16-04-2018 Hits:170 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Medan, (Analisa) - Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia cenderung rentan di masa-masa menjelang pemilu. Segenap pihak perlu mengantisipasi momen ini agar tidak menjadi arena merusak kebebasan berekspresi dan berpen­dapat. Hal itu menjadi salah.................

Read more

Warga Penghayat Kepercayaan Akan Dapat E-KTP Baru Setelah Pilkada 2018 Artikel …

12-04-2018 Hits:162 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kementerian Dalam Negeri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.................

Read more

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:949 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:1001 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:1039 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:1297 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:1535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:1340 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:1180 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more