• image
  • image
  • image
  • image

 Bagi bapak/ibu yang bersedia mengirimkan tulisannya untuk dimuat dalam Jurnal Humanitas Pusham Unimed edisi Vol. VI No. 2 Desember 2015. Berikut kami lampirkan ToR Jurnal Humanitas Pusham Unimed edisi Vol. VI No. 2 Desember 2015 dan Pedoman Penulisan.

 

ToR Jurnal Humanitas Pusham Unimed edisi Vol. VI No. 2 Desember 2015.          

Pedoman Penulisan Pedoman Penulisan Humanitas; Jurnal Kajian & Pendidikan Ham.

 

 

 

Add a comment

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha C Nasir membantah informasi tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kopasus di KBRI terhadap anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang terlibat dalam rencana International Peoples Tribunal atau pengadilan rakyat terkait tragedi 1965. "Saya mengklarifikasi, juga ke KBRI di Den Haag, itu tidak benar," katanya, Kamis, 5 November 2015. "Di KBRI Belanda tidak ada kKpassus."

Arrmanatha juga membantah informasi yang menyatakan bahwa beasiswa bagi mahasiswa Indonesia di Belanda terlibat dalam pengadilan rakyat tragedi 1965 akan dicabut. "Beasiswa tersebut sebagian besar berasal dari pemerintah Belanda. Pemerintah Indonesia tidak berhak mencabut beasiswa itu," kata dia. "Indonesia negara demokrasi sehingga pemerintah tidak bisa melarang siapapun terlibat dalam kegiatan ini."

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa mahasiswa Indonesia yang terlibat dalam rencana pengadilan rakyat tragedi 1965 yang akan diselenggarakan di Den Haag pada 10-13 November 2015 mendapat intimidasi. Sebagian mahasiswa Indonesia yang tadinya akan datang terpaksa batal hadir dalam acara tersebut. Selain intimidasi, kabar tersebut juga menyatakan bahwa beasiswa para mahasiswa yang datang di acara itu nanti akan dihentikan.

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Leiden Gamal Satya Muhamad mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. “Isu yang beredar tidaklah benar,” kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 4 November 2015.

Gamal mengatakan bahwa dia memang pernah meminta supaya teman-temannya untuk mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka dalam International People Tribunal (IPT) itu. Namun, ia membantah bahwa kabar intimidasi itu berasal dari dirinya atau PPI. “Saya memberi saran kepada teman-teman yang ikut sebagai relawan untuk mempertimbangkan kembali keikutsertaan dalam IPT, tapi tidak dengan pernyataan bahwa KBRI mengancam kami,” kata dia dalam pesan singkatnya.

Selain itu, dirinya juga tengah berkoordinasi dengan PPI di kota-kota lain terkait isu tersebut. “Saya juga sudah mengatakan kepada semua pengurus untuk mengklarifikasi bahwa berita ini tidak benar,” ujarnya.

Sejumlah aktivis hak asasi manusia, akademikus, dan jurnalis menggagas pembentukan pengadilan rakyat peristiwa 1965. Rencananya, pengadilan itu akan diadakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 11-13 November 2015. Menurut Nursyahbani Ktjasungkana, yang mengkoordinir tim pembentukan pengadilan rakyat 1965 (International People’s Tribunal on 1965 crimes against humanity in Indonesia–IPT 1965), IPT 1965 diadakan untuk membuktikan terjadinya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang selama ini tidak pernah diakui oleh negara.

Lebih lengkap lihat di Tempo.co

 

Add a comment

DEPOK, KOMPAS.com — Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kerap mendapat sorotan karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Dengan melakukan kebiri, pemerintah dianggap tidak memperhatikan sisi kemanusiaan dari pelaku.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan bahwa kebiri dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual yang sudah bersifat adiktif. Dengan demikian, hukuman kebiri dianggap sebagai intervensi khusus yang dilakukan pemerintah terhadap kejahatan seksual.

"Bagaimana orang sudah adiksi kok butuh penyadaran. Maka, kebiri bagian dari gagasan kita untuk menimbulkan efek jera," kata Susanto dalam diskusi soal kebiri di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (5/11/2015).

Susanto menyadari bahwa hukuman kebiri sering diasosiasikan dengan pelanggaran HAM. Susanto menjelaskan soal HAM dari sudut pandang Indonesia terkait hukuman kebiri.

"Kalau kita bicara apakah kebiri melanggar HAM atau tidak, yang pasti bahwa tafsir HAM Indonesia sejatinya adalah kita secara otoritatif mengacu pada UUD 1945, kemudian belum bicara tentang UU HAM kita, yakni Pasal 73," kata Susanto.

Lihat lebih lengkap di Kompas, 5 November 2015

Add a comment
Prev Next

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:215 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:331 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:428 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:323 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:386 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:347 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:387 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more

Polri Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

18-07-2016 Hits:446 Berita Anastasia Marbun

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan.................

Read more

Opini : Keniscayaan Transformasi menuju Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

12-07-2016 Hits:442 Berita Anastasia Marbun

MONGABAY.CO.ID — Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility,.................

Read more

Peringatan Hari Anti Penyiksaan

26-06-2016 Hits:491 Berita Yulita HTH

Pusham Unimed, Medan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar kegiatan diskusi dan buka puasa bersama pada Sabtu (25/06). Acara ini mengusung tema “Mendukung Kehidupan Setelah Penyiksaan” sebagai bentuk apresiasi.................

Read more