• image
  • image
  • image
  • image

 

TERM OF REFERENCE (TOR)

HUMANITAS; JURNAL KAJIAN & PENDIDIKAN HAM

VOL VII, NO. 1 JUNI 2016

_____________________


Latar Belakang

Ketentuan  Pasal  5  ayat  (3)  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM menegaskan  bahwa  setiap  orang  yang  termasuk  kelompok  masyarakat  yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.  Penjelasan  ketentuan  ini  menyatakan,  yang  dimaksud  dengan  "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.Ketentuan ini.

Melalui  ketentuan  ini  semakin  jelas  bahwa  kelompok  rentan  memiliki kedudukan  yang  jelas  dalam  HAM.  Kerentanan  atas  berbagai  pelanggaran  HAM  bagi kelompok  rentan  meniscayakan  negara  untuk  memberikan  perlindungan  dan pemenuhan HAM secara maksimal. Ruang pelanggaran HAM kepada kelompok rentan sangat  dimungkinkan  terjadi  karena  bukan  saja  persepsi  yang  acapkali  salah memandang mereka, tetapi juga tidak jarang kebijakan negara mengabaikan eksistensi kelompok  rentan.  Minimnya  partisipasi  kelompok  rentan  dalam  proses  pengambilan kebijakan negara  sesungguhnya terjadi  karena  kuatnya  daya dukung pola diskriminatif terhadap kelompok rentan. Terkendalanya akses pada pendidikan, kesehatan, informasidan  keadilan  membuat  kelompok  rentan  menjadi  semakin  berada  dalam  posisi  yang marjinal

Hadirnya Perpres  No.  75  Tahun  2015  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  HAM Tahun 2015-2019 memperkuat arah dan kebijakan HAM Pemerintah Indonesia  dalam melindungi kelompok rentan. Ketentuan ini menegaskan sebagai berikut:

Pasal-Pasal tersebut bermakna bahwa penghormatan,  pelindungan,  pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan pelindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan,  anak,  pengungsi,  masyarakat  adat,  dan  pekerja  migran.  Tanggung  jawab pemerintah  di  bidang  Hak  Asasi  Manusia  dilaksanakan  tanpa  memandang  pembedaan manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnis,  kelompok,  golongan,  status  sosial,  status ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  dan  keyakinan  politik  tertentu  dalam  mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kini, satu tahun telah berjalan pemerintahan di bawah Presiden RI Joko Widodo  dan  Wapres  Jusuf  Kalla.  Bagaimana  dan  sejauhmana  implementasi perlindungan  dan  pemenuhan  HAM  yang  menjadi  kewajiban  negara  mampu memberikan  penguatan  bagi  arah  dan  masa  depan  pembangunan  nasional Indonesia,  khususnya  bagi  kelompok  rentan,  menjadi  isu  penting  yang  akan dibentangkan dalam jurnal ilmiah HUMANITAS edisi Vol. VII No. 1 Tahun 2016.

 

Pusham Unimed mengundang saudara saudari untuk turut berkontribusi menyumbangkan karya ilmiahnya dalam bentuk jurnal ilmiah HUMANITAS edisi Vol. VII No. 1 Tahun 2016 Pusham Unimed dengan “Aksi HAM terhadap kelompok rentan.” Informasi selengkapnya silahkan unduh ToR dan panduan penulisan dibawah ini.


  1. Term of Reference (ToR) Humanitas; Jurnal Kajian & Pendidikan HAM
  2. Panduan Penulisan
Add a comment
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penyelesaian kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu tuntas pada pertengahan 2016.

Hal itu dikatakan Luhut, Kamis (7/1/2016), di Jakarta.

"Jadi berharap pertengahan tahun ini sudah selesai," kata Luhut di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, saat ini Kejaksaan Agung dan Kemenko Polhukam sedang mengupayakan penyelesaian dengan teknis non yudisial karena penyelesaian pelanggaran berat HAM tidak bisa dibawa ke ranah yudisial.

Alasannya, karena tak ada alat bukti.

"Non yudisial, karena kalau yudisial tidak akan ketemu nanti. Tapi kalau yudisial alat buktinya di mana," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, penyelesaian kasus ini karena tak ingin generasi mendatang membawa beban masa lalu.

Pemerintah, lanjut Luhut, tengah menyusun pernyataan terkait Gerakan 30 September 1965.

"Kita lagi nyusun yang pas, mungkin, menyesalkan terjadinya peristiwa gelap dalam sejarah Indonesia dan kita berharap kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan," jelas Luhut.

Dia berharap pernyataan itu membuat Pemerintah Indonesia tidak perlu menyampaikan permintaan maaf.
 

 

 

 

 

Add a comment

Medan, TRIBUN - M Habil (13), bocah yatim piatu anak pasangan almarhum Kecik dan Idah terpaksa hidup di jalanan lantaran kerap mendapatkan perlakuan kasar dari om dan tantenya. Selama lima tahun di jalanan, Habil yang cuma mengenyam pendidikan hingga kelas 3 sekolah dasar ini terpaksa ikut menjadi kernet angkutan kota (angkot) di kawasan Percut Seituan.

Saat ditemui Tribun di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Habil yang ditemani Azzam, dari Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (Unimed) mengaku terpaksa hidup di jalanan karena kerap mendapatkan perlakuan kasar dari om dan tantenya bernama Nambas dan Eni.

"Setelah orangtua saya meninggal, saya sempat tinggal sama om dan tante saya," katanya, Kamis (14/1/2016) siang.

Sejak mendapat perlakuan kasar itu, Habil yang seorang diri lebih memilih tinggal di rumah-rumah penduduk. Kadangkala, kata Habil, ia tidur di atas angkutan kota yang ada di terminal di seputaran Percut Seituan.

 

Baca selengkapnya Tribun Medan, 14 Januari 2016

 

Add a comment

 * Kepala Pusham: Tidak Ada Masalah, * Untuk Mengurangi Kejahatan Jalanan


SIB, Medan - Pakar Hukum Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum, mendukung adanya berita tentang Kepolisian Daerah Metro Jaya yang menegaskan akan menembak di tempat bagi pelaku kejahatan bersenjata api (senpi).

"Mungkin evaluasi pihak kepolisian sangat didukung karena demi keamanan masyarakat yang luas," katanya, Rabu (18/11) lalu.

Tembak di tempat, lanjut dia, bukan hanya untuk mematikan pelaku kejahatan yang menggunakan senpi. Tapi, pihak kepolisian memiliki tehnik agar melumpuhkan para pelaku kejahatan yang mengacam keselamatan masyarakat maupun petugas.

"Banyak cara atau tehnik polisi untuk menembak," sebut dia.

Tindakan tembak di tempat ini dilakukan untuk meminimalisir aksi kejahatan yang menggunakan senpi yang saat ini sangat marak terjadi. "Hal ini untuk meminimalisir aksi-aksi kejahatan yang terjadi," sebutnya.

Ia mengatakan, pemberlakuan tembak di tempat ditujukan agar membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan. Sebab, aksi kejahatan disertai tindak kekerasan jika tidak disertai dengan sanksi keras, maka akan terus terjadi.

"Kepolisian dalam hal ini harus tegas dalam bertindak, mengingat aksi kejahatan dan perampokan yang terjadi sangat menghawatirkan," katanya.

Diharapkan, masyarakat juga ikut mendukung pihak kepolisian melakukan tindakan ini. "Masyarakat atau elemen lain ikut berperan dalam memberantas pelaku kejahatan jalanan," terangnya.

Dia menambahkan, dengan banyaknya peredaran senpi legal maupun legal saat ini, pihak kepolisian lebih meningkatkan razia rutinitas. "Razia rutinitas dan pemeriksaan izin terhadap pemilik senpi," tambah dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Hak Azazi Manusia (Pusham) Unimed Majda El Muhtaj, juga mendukung adanya berita tentang kepolisian Metro Jaya yang menegaskan kalau akan melakukan tindakan tegas untuk menembak di tempat bagi pelaku menggunakan senpi.

"Iya, hal itu tidak ada masalah selama sesuai prosedur dan kepentingan keamanan masyarakat," ujarnya.


Baca selengkapnya, HarianSIB 24 Nopember 2015

 

Add a comment
Prev Next

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:109 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:125 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:165 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:425 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:575 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:644 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:598 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:533 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:579 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more