• image
  • image
  • image
  • image
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penyelesaian kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu tuntas pada pertengahan 2016.

Hal itu dikatakan Luhut, Kamis (7/1/2016), di Jakarta.

"Jadi berharap pertengahan tahun ini sudah selesai," kata Luhut di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, saat ini Kejaksaan Agung dan Kemenko Polhukam sedang mengupayakan penyelesaian dengan teknis non yudisial karena penyelesaian pelanggaran berat HAM tidak bisa dibawa ke ranah yudisial.

Alasannya, karena tak ada alat bukti.

"Non yudisial, karena kalau yudisial tidak akan ketemu nanti. Tapi kalau yudisial alat buktinya di mana," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, penyelesaian kasus ini karena tak ingin generasi mendatang membawa beban masa lalu.

Pemerintah, lanjut Luhut, tengah menyusun pernyataan terkait Gerakan 30 September 1965.

"Kita lagi nyusun yang pas, mungkin, menyesalkan terjadinya peristiwa gelap dalam sejarah Indonesia dan kita berharap kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan," jelas Luhut.

Dia berharap pernyataan itu membuat Pemerintah Indonesia tidak perlu menyampaikan permintaan maaf.
 

 

 

 

 

Add a comment

 * Kepala Pusham: Tidak Ada Masalah, * Untuk Mengurangi Kejahatan Jalanan


SIB, Medan - Pakar Hukum Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum, mendukung adanya berita tentang Kepolisian Daerah Metro Jaya yang menegaskan akan menembak di tempat bagi pelaku kejahatan bersenjata api (senpi).

"Mungkin evaluasi pihak kepolisian sangat didukung karena demi keamanan masyarakat yang luas," katanya, Rabu (18/11) lalu.

Tembak di tempat, lanjut dia, bukan hanya untuk mematikan pelaku kejahatan yang menggunakan senpi. Tapi, pihak kepolisian memiliki tehnik agar melumpuhkan para pelaku kejahatan yang mengacam keselamatan masyarakat maupun petugas.

"Banyak cara atau tehnik polisi untuk menembak," sebut dia.

Tindakan tembak di tempat ini dilakukan untuk meminimalisir aksi kejahatan yang menggunakan senpi yang saat ini sangat marak terjadi. "Hal ini untuk meminimalisir aksi-aksi kejahatan yang terjadi," sebutnya.

Ia mengatakan, pemberlakuan tembak di tempat ditujukan agar membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan. Sebab, aksi kejahatan disertai tindak kekerasan jika tidak disertai dengan sanksi keras, maka akan terus terjadi.

"Kepolisian dalam hal ini harus tegas dalam bertindak, mengingat aksi kejahatan dan perampokan yang terjadi sangat menghawatirkan," katanya.

Diharapkan, masyarakat juga ikut mendukung pihak kepolisian melakukan tindakan ini. "Masyarakat atau elemen lain ikut berperan dalam memberantas pelaku kejahatan jalanan," terangnya.

Dia menambahkan, dengan banyaknya peredaran senpi legal maupun legal saat ini, pihak kepolisian lebih meningkatkan razia rutinitas. "Razia rutinitas dan pemeriksaan izin terhadap pemilik senpi," tambah dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Hak Azazi Manusia (Pusham) Unimed Majda El Muhtaj, juga mendukung adanya berita tentang kepolisian Metro Jaya yang menegaskan kalau akan melakukan tindakan tegas untuk menembak di tempat bagi pelaku menggunakan senpi.

"Iya, hal itu tidak ada masalah selama sesuai prosedur dan kepentingan keamanan masyarakat," ujarnya.


Baca selengkapnya, HarianSIB 24 Nopember 2015

 

Add a comment

MedanBisnis, Medan - Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PWI Sumut) menerima Piagam Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed).

Piagam penghargaan tersebut diserahkan Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj MHum pada acara Pendidikan Pers "Jurnalisme Berbasis HAM" diselenggarakan Lembaga Diklat PWI Sumut atas dukungan Asian Agri Group di Aula Lantai 2 Gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro No.4 Medan, Sabtu (21/11).

Piagam Peduli HAM juga diserahkan kepada Direktur Lembaga Pendidikan dan Latihan (Diklat) PWI Sumut H War Djamil SH.

Menurut Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj, dua piagam tersebut diberikan dengan pertimbangan PWI Sumut sejak 2006 terus menerus menyelenggarakan kegiatan terkait penerapan jurnalisme berbasis HAM melalui Lembaga Diklat PWI Sumut.

"Peran PWI Sumut tergolong istimewa sebagai bagian dari penegakam HAM. Apalagi khusus untuk kalangan pers hal tersebut sanga penting terutama dalam peliputan dan sajian isi media. Artinya media ikut memperhatikan sisi-sisi HAM," kata Majda.

Khusus kepada Direktur Lembaga Diklat PWI Sumut, kata Majda, piagam diberikan karena memprakarsai materi jurnalisme berbasis HAM dalam berbagai kegiatan jurnalistik.

"Dalam kegiatan seminar, diskusi pers dan Diklat jurnalistik, materi jurnalisme berbasis HAM tetap diterapkan. Prakarsa ini dimulai sejak 2006 dan makin intensif dalam periode 2012-2015," katanya.

Pusham Unimed, lanjut Majda, sangat menghargai prakarsa ini sehingga para wartawan dapat memahami dan mendalami sekaligus mempraktikkan butir-butir jurnalisme berbasis HAM.


Baca selengkapnya, MedanBisnis 23 Nopember 2015

Add a comment

Analisa, Medan – Hak Asasi Manusia (HAM) perlu dihargai dan dihormati. Wartawan merupakan profesi yang sering bersinggungan dengan HAM dalam pemberitaannya.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed), Majda El Muhtaj M Hum saat memberi sambutan pada acara Pendidikan dan Pelatihan di Gedung PWI Sumut, Jalan Adinegoro, Sabtu (21/11).

“Organisasi profesi jurnalis sangat konsen dengan HAM. Hal tersebut memang perlu diterapkan,” ungkapnya.

Menurutnya, wartawan bukanlah pembela HAM. Namun di banyak kasus, jurnalis melalui medianya memberitakan kejadian-kejadian dan pembelaan terhadap pelanggaran hak manusia yang paling mendasar tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan pemerintahan yang menghargai HAM tergantung pada media. Profesi jurnalis harus mampu menciptakan dan menginspirasi perubahan ke arah lebih baik. Media memiliki  kesempatan untuk menambah kepedulian masyarakat terhadap HAM dan sebagai aktor demokrasi utama. (dani)


Analisa, 24 Nopember 2015

Add a comment

 Diberikan juga untuk War Djamil SH

 

Medan, Analisa – Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) memberikan piagam penghargaan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) yang diterima oleh Ketua Drs M Syahrir dan piagam kepada Direktur Lembaga Diklat PWI Sumut, War Djamil SH, sesaat sebelum acara Pendidikan Pers di gedung PWI Sumut, Jalan Adinegoro Medan, Sabtu (21/11).

Menurut Kepala Pusham Unimed, Majda El Muhtaj M.Hum, dua piagam tersebut diberikan dengan pertimbangan, PWI Sumut sjejak 2006 terus menyelenggarakan kegiatan terkait penerapan jurnalisme berbasis HAM melalui lembaga Diklat PWI Sumut.

“Hal tersebut tergolong istimewa karena termasuk sebagai bagian dari upaya penegakan HAM. Khusus untuk kalangan pers, hal tersebut sangat penting terutama dalam peliputan dan sajian isi media, artinya media ikut memperhatikan sisi-sisi HAM,” ujarnya.

 Sementara, menurut Majda, pemberian penghargaan kepada Direktur Lembaga Diklat PWI Sumut, War Djamil SH karena telah memprakarsai materi jurnalisme berbasis HAM dalam berbagai kegiatan jurnalistik, baik dalam seminar diskusi pers dan diklat jurnalistik. Sejak tahun 2006 semasa menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah PWI Sumut hingga menjadi Direktur Lembaga Diklat PWI Sumut periode 2012-2015.

“Pusham Unimed sangat menghargai hal ini sehingga para wartawan dapat memahami dan mendalami sakaligus mempraktikkan butir-butir jurnalisme berbasis HAM. 



Baca selengkapnya, Analisa 23 Nopember 2015

 

Add a comment
Prev Next

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:105 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:220 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:293 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:256 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:319 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:287 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:311 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more

Polri Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

18-07-2016 Hits:364 Berita Anastasia Marbun

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan.................

Read more

Opini : Keniscayaan Transformasi menuju Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

12-07-2016 Hits:362 Berita Anastasia Marbun

MONGABAY.CO.ID — Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility,.................

Read more

Peringatan Hari Anti Penyiksaan

26-06-2016 Hits:413 Berita Yulita HTH

Pusham Unimed, Medan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar kegiatan diskusi dan buka puasa bersama pada Sabtu (25/06). Acara ini mengusung tema “Mendukung Kehidupan Setelah Penyiksaan” sebagai bentuk apresiasi.................

Read more