• image
  • image
  • image
  • image

TEMPO.COJakarta - Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan dalam era kebebasan pers saat ini, masih banyak media yang dapat menjaga integritas dan tidak dipengaruhi oleh pemilik media. Pernyataan tersebut disampaikan Bagir Manan untuk memperingati Hari Pers Nasional ke 70 yang jatuh pada hari ini, Selasa, 9 Februari 2016.


“Tidak semua media bergantung pada pemiliknya. Yang diboncengi kepentingan kan cuma beberapa dari sekian banyak. Masa itu jadi gambaran pers Indonesia? Masih banyak pers yang tidak dikendalikan pemiliknya yang orang politik,” kata Bagir saat dihubungi Tempo.

Menurut Bagir, media boleh berpolitik. Bahkan,media memiliki kebebasan untuk bersikap politik. “Itu bagian dari independensi, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip jurnalisme, dan tetap berpegang pada fakta dan berimbang,” katanya.

Bagir juga mengatakan sebagai sebuah badan usaha, media tidak dapat lepas dari motif ekonominya. Yang penting, kata dia, para pekerja media dapat profesional. “Integritas wartawannya, integritas pengelola newsroom, harus dijaga. Kalau itu ditegakkan, pemilik tidak akan mendikte pers,” katanya menegaskan.

Baca Selengkapnya Tempo.co

 

Add a comment

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, sedikitnya ada sejumlah 47 pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Luhut mengatakan, ada 10 hingga 12 pasal yang akan direvisi. Namun, ia menolak membeberkan bagian apa saja yang akan direvisi.

Luhut mengatakan bahwa dia akan melakukan pengecekan ulang sebelum diserahkan kepada Presiden.

"Jangan dulu lah orang belum selesai. Besok pukul 4 sore masih mau kami cek lagi. Nanti kalau masih belum lagi, Jumat cek lagi," ujar Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2016).

Luhut membantah jika ada tudingan dari pihak-pihak yang menyatakan bahwa ada upaya pembatasan Hak Asasi Manusia dalam poin revisi UU itu.

Ia menegaskan, tak ada keinginan untuk represif dari pemerintah.

"Kami enggak membikin satu perubahan yg aneh-aneh, jadi yang sifatnya universal," tutur Luhut.

"Kita ini terlalu banyak dibatasi oleh istilah demokrasi. Kita terlalu demokratis sehingga pendulum kita itu terlalu banyak tekanan. Sekarang kita mau bawa pendulum itu ke tengah-tengah," ujarnya.

Ia menargetkan, draf revisi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo Senin pekan depan. Presiden nantinya akan memeriksa draf tersebut baru kemudian akan disampaikan ke DPR.

Menurut Luhut, revisi UU Antiterorisme ini merupakan inisiatif pemerintah bersama DPR. Dukungan untuk memperkuat pencegahan aksi terorisme juga mendapat dukungan dari seluruh pimpinan lembaga negara. 

Presiden Jokowi telah memutuskan memilih revisi Undang-undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindang Pidana Terorisme dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya aksi terorisme.

Revisi UU itu diharapkan selesai pada tahun ini. 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan, fungsi pencegahan akan ditingkatkan dengan diperluasnya kewenangan penindakan.

 

Baca Selengkapnya Kompas.com

Add a comment

 

TERM OF REFERENCE (TOR)

HUMANITAS; JURNAL KAJIAN & PENDIDIKAN HAM

VOL VII, NO. 1 JUNI 2016

_____________________


Latar Belakang

Ketentuan  Pasal  5  ayat  (3)  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM menegaskan  bahwa  setiap  orang  yang  termasuk  kelompok  masyarakat  yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.  Penjelasan  ketentuan  ini  menyatakan,  yang  dimaksud  dengan  "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.Ketentuan ini.

Melalui  ketentuan  ini  semakin  jelas  bahwa  kelompok  rentan  memiliki kedudukan  yang  jelas  dalam  HAM.  Kerentanan  atas  berbagai  pelanggaran  HAM  bagi kelompok  rentan  meniscayakan  negara  untuk  memberikan  perlindungan  dan pemenuhan HAM secara maksimal. Ruang pelanggaran HAM kepada kelompok rentan sangat  dimungkinkan  terjadi  karena  bukan  saja  persepsi  yang  acapkali  salah memandang mereka, tetapi juga tidak jarang kebijakan negara mengabaikan eksistensi kelompok  rentan.  Minimnya  partisipasi  kelompok  rentan  dalam  proses  pengambilan kebijakan negara  sesungguhnya terjadi  karena  kuatnya  daya dukung pola diskriminatif terhadap kelompok rentan. Terkendalanya akses pada pendidikan, kesehatan, informasidan  keadilan  membuat  kelompok  rentan  menjadi  semakin  berada  dalam  posisi  yang marjinal

Hadirnya Perpres  No.  75  Tahun  2015  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  HAM Tahun 2015-2019 memperkuat arah dan kebijakan HAM Pemerintah Indonesia  dalam melindungi kelompok rentan. Ketentuan ini menegaskan sebagai berikut:

Pasal-Pasal tersebut bermakna bahwa penghormatan,  pelindungan,  pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan pelindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan,  anak,  pengungsi,  masyarakat  adat,  dan  pekerja  migran.  Tanggung  jawab pemerintah  di  bidang  Hak  Asasi  Manusia  dilaksanakan  tanpa  memandang  pembedaan manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnis,  kelompok,  golongan,  status  sosial,  status ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  dan  keyakinan  politik  tertentu  dalam  mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kini, satu tahun telah berjalan pemerintahan di bawah Presiden RI Joko Widodo  dan  Wapres  Jusuf  Kalla.  Bagaimana  dan  sejauhmana  implementasi perlindungan  dan  pemenuhan  HAM  yang  menjadi  kewajiban  negara  mampu memberikan  penguatan  bagi  arah  dan  masa  depan  pembangunan  nasional Indonesia,  khususnya  bagi  kelompok  rentan,  menjadi  isu  penting  yang  akan dibentangkan dalam jurnal ilmiah HUMANITAS edisi Vol. VII No. 1 Tahun 2016.

 

Pusham Unimed mengundang saudara saudari untuk turut berkontribusi menyumbangkan karya ilmiahnya dalam bentuk jurnal ilmiah HUMANITAS edisi Vol. VII No. 1 Tahun 2016 Pusham Unimed dengan “Aksi HAM terhadap kelompok rentan.” Informasi selengkapnya silahkan unduh ToR dan panduan penulisan dibawah ini.


  1. Term of Reference (ToR) Humanitas; Jurnal Kajian & Pendidikan HAM
  2. Panduan Penulisan
Add a comment

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin menilai, pemerintah sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam menyikapi kehadiran kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang belakangan ramai diperbincangkan.

Rafendi menambahkan, setidaknya, ada tiga pelanggaran yang dilakukan pemerintah terhadap para anggota dan mantan anggota Gafatar itu. Pertama, kata Rafendi, adalah pelanggaran hak sosial ekonomi.

"Mereka, kelompok orang yang punya usaha, harta benda, dan keluarga yang secara nyata mengalami penghancuran," ujar Rafendi di kantor HRWG, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2016).

Adapun pelanggaran kedua adalah pelanggaran hak berkeyakinan sesuai hati nurani. Hak tersebut, ujar dia, telah dijamin oleh konstitusi sehingga negara tak berhak untuk mencampuri persoalan beragama dan berorganisasi.

"Negara mempunyai peran untuk memfasilitasi agar semua agama bisa hidup rukun dan damai," ujarnya.

Sementara itu, pelanggaran ketiga, menurut dia, adalah pelanggaran hak kebebasan untuk bergerak dan mencari kehidupan.

 

Baca Selengkapnya di Kompas.com

Add a comment
Prev Next

Pusham Unimed Meneliti di Polres Sergai

07-05-2018 Hits:176 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Sei Rampah, (Analisa)- Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka kegiatan penelitian Bhabinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri.................

Read more

Kebebasan Berekspresi Rentan Jelang Pemilu

16-04-2018 Hits:170 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Medan, (Analisa) - Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia cenderung rentan di masa-masa menjelang pemilu. Segenap pihak perlu mengantisipasi momen ini agar tidak menjadi arena merusak kebebasan berekspresi dan berpen­dapat. Hal itu menjadi salah.................

Read more

Warga Penghayat Kepercayaan Akan Dapat E-KTP Baru Setelah Pilkada 2018 Artikel …

12-04-2018 Hits:162 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kementerian Dalam Negeri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.................

Read more

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:949 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:1001 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:1039 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:1297 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:1535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:1340 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:1180 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more