• image
  • image
  • image
  • image

Pusham.unimed.ac.id, 15 Maret 2016 Stasiun TVRI Sumatera Utara  diramaikan oleh beberapa kalangan terdiri dari Petani, Buruh, Aktivis Mahasiswa dan para Akademisi Kampus, yang beraliansi atas nama Masyarakat Sipil di TVRI Sumut, ada pun kegiatan yang dilaksanakan adalah Panggung Budaya dan Dialog Publik bertema “Save TVRI Sumut” yang mana dihadiri sebanyak 300 peserta.

Siaran TVRI Sumatera Utara yang selama ini telah menanyangkan berbagai berita seputar masyarakat Sumatera Utara seperti Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sumatera Utara.

Letak Posisi Gedung TVRI Sumut yang berada di tengah-tengah gedung yang sangat tinggi atas pembangunan gedung  itu TVRI mengeluhkan kenyamanan khususnya pada siaran langsung yang akan mereka lakukan.

TVRI sebagai penyalur siaran Publik ketika berdirinya degung Podomoro, TVRI pun mengalami kendala yakni terhambatnya sinyal dari TVRI ke pemancaran yang berada di Bandar Baru. Oleh karenanya ketika isu ini didengar oleh beberapa pimpinan Ormas, NGO, dan Akademisi serta Praktisi maka inisiatif yang timbul adalah mendorong agar keluhan yang dialami TVRI dapat diselesaikan dengan arif dan berkeadilan, agar TVRI tetap dapat menayangkan siaran Live ke publik seperti biasanya. Aliansi ini dinamakan dengan “Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Peduli TVRI” yang dikordinatori oleh Prof. Dr. Hasyim Purba, M.Hum.

Sebagaimana pendapat Prof. Dr. Hasyim Purba, M.Hum bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam bentuk kampanye dukungan kami terhadap penyelamatan siaran publik TVRI Sumut, karena TVRI merupakan siaran milik publik maka dengan ini kami menuntut semua kalangan agar menghormati dan menjunjung tinggi Hak Atas Informasi secara Live dan itu merupakan Hak Masyarakat untuk mendapatkannya. Lanjut beliau kegiatan ini ada dua acara yang kita tempuh yakni Acara Non Litigasi yakni dalam bentuk Panggung Budaya dan Dialog Publik seperti yang dilaksanakan hari ini dan Litigasi yakni menggugat Podomoro melalui mekanisme CLS (Citizen Law Suit) melalui pengadilan. Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Prof. Bungaran Antonius Simanjuntak, Zahrin Piliang (Ketua KPAID), Cut Mutia Atiqah (Ketua KPID Sumut), Prof. HM Hatta (Ketua MUI Kota Medan) dan perwakilan dari pemirsa TVRI.  (AM)

Add a comment

 

Pusham.unimed.ac.id- Sekitar 500 warga Desa Medan Estate dan Desa Bandar Khalifah berdemonstrasi didepan PT. Semen Merah Putih, Medan, Jum’at (11/3/2016). Mereka meminta agar PT. Semen Merah Putih untuk segera memperbaiki Jalan Pasar V Desa Medan Estate yang rusak parah.

Ketua demostrasi, Ustad Indra Suheri mengatakan, jika tuntutan warga tidak segera dikabulkan, maka masyarakat akan siap untuk melakukan aksi demonstrasi kembali, bahkan tidak hanya sekali namun dua atau sampai tiga kali.

“Tuntutan warga Desa Medan Estate dan Desa Bandar Khalifah hari ini adalah untuk menyuarakan dua tuntutan, mengembalikan fungsi jalan poros desa dan segera perbaikan kerusakan jalam” kata Ustad Indra saat melakukan demo.

Selain warga desa, ikut serta organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI Sumut), Lembaga Pemerhati Lingkungan dan organisasi mahasiswa yang dari Universitas Negeri Medan, Universitas Medan Area dan Universitas Islam  Negeri Sumatera Utara.

Tidak hanya aksi demonstrasi, warga juga memasang portal jalan untuk menghalagi truk PT. Semen Merah Putih melewati halan karena membawa beban beran hingga jalan aspal yang dibagun dengan APBD tahun 2007, kini berubah kemabli menjadi tanah yang berdebu tebal.

Masyarakat meminta agar pemerintah untuk memperhatikan kondisi jalan Pasar V dan menindak lanjuti aki masyarakat dan bukan melindungi korporasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan penghormatan hak masyarakat. (yh)

 

 

 

Add a comment

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah segera membuat regulasi tentang pidana penyiksaan.

Ketua Komnas HAM Nur Kholis menilai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas mengatur tentang penyiksaan, khususnya yang melibatkan otoritas pemerintahan.

"Beda penganiayaan dan torture (penyiksaan). Torture kategorinya melibatkan elemen negara, dan bentuknya lebih kejam, menurunkan harkat dan martabat seseorang," ujar Nur Kholis dalam seminar di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2016).

Menurut Nur Kholis, selama ini penyiksaan di tempat-tempat di mana otiritas pemerintah sangat kuat. Misalnya, di bidang penegakan hukum seperti lembaga pemasyarakatan.

Atau di tempat-tempat lain seperti panti sosial, yang relasi kekuasaan begitu kuat, sementara korban sangat lemah.

Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan, harus ada mekanisme yang memadai untuk memmastikan pelaku  penyiksaan diproses secara hukum.

Menurut Roi, pasal penyiksaan sebenarnya sudah lama ingin dimasukan dalam draf revisi KUHP.   

 

Baca selengkapnya, Kompas 24 Februari 2016

 

 

Add a comment

Jantho, (Analisa). Pendidikan hak asasi manusia (HAM) bagi anggota Polri dapat memberi kekuatan baru bagi profesi ini karena persoalan HAM selalu menjadi perhatian internasional sehingga polisi harus bisa menciptakan dan memberikan perdamaian berbasis HAM di tengah masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan (Unimed), Majda El Muhtaj, saat memberikan materi HAM dalam “Pembekalan Siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Brigadir Polri 2015” di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Seulawah Polda Aceh, Kamis, (25/2).

“Polisi tidak semata-mata melawan kejahatan, tetapi harus bisa menciptakan dan memberikan perdamaian. Pendidikan HAM akan memberi kekuatan baru bagi polisi. Dengan HAM akan menyelamatkan profesi ini,” katanya.

Harus diakui, tugas polisi merupakan tugas berat karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Polisi harus selalu melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat setiap saat sehingga rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM.

Masyarakat harus tunduk pada hukum. Sehingga kepolisian sebagai bagian dari negara bertanggung jawab menegakkan hukum. Dengan kondisi seperti ini, polisi menjadi lembaga yang independen, dan bisa menciptakan stabilitas dan akuntabilitas.

Langkah Maju

Menurut Majda, upaya SPN Seulawah memberikan pembekalan materi HAM kepada anggota baru Polri merupakan langkah maju. Dia  berharap SPN di daerah lain bisa memasukkan materi HAM dalam pendidikan siswa baru Polri. Pendidikan HAM juga dapat ditindaklanjuti dalam berbagai pelatihan anggota Polri menyangkut materi pidana.

Baca Selengkapnya Analisa, Jumat, 26 Februari 2016

Add a comment

 

Masyarakat Lumban Sitorus masih terus memperjuangkan hak atas tanas warisan Jior Sisada-sada dengan luas 36 hekta dan Silosung 6 hektar dari leluhur mereka Op. Guru Datu Sumalanggak Sitorus yang berada di Lumban Sitorus, Kecamatan Parmaksian, Toba Samosir.

Pasalnya, tanah adat kini menjadi lahan berdirinya PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang bergantian nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) tidak urung juga melakukan pembayaran ganti rugi yang seharusnya dilakukan sejak 1985, namun pihak IIU hanya melakukan ganti rugi kepada warga empat desa.

Ketua Persatuan Masyarakat Adat Desa Lumban Sitorus, Esran Sitorus, menuturkan,  sejak tahun 1985, masyarakat adat Lumban Sitorus sudah berkali-kali mempertanyakan kejelasan status tanah ini kepada pihak pemerintah, baik pemerintah Taput ketika masih berada dalam wilayah administrasi Tapanuli Utara, hingga saat telah mekar menjadi kabupaten Toba Samosir.

“Namun hingga saat ini kejelasan status dan pengakuan dari pemerintah terhadap tanah adat tersebut belum ada. Sebaliknya pemerintah dan perusahaan mengatakan telah memberikan ganti rugi tanah tersebut kepada masyarakat. Terhadap pernyataan pemerintah dan perusahaan tersebut masyarakat adat Lumban Sitorus dengan tegas mengatakan bahwa sampai saat ini mereka belum pernah mendapatkan ganti rugi apapun atas tanah tersebut.

Karena tak ada kejelasan, masyarakat adat Lumban Sitoru berulang kali melakukan protes terhadap PT TPL bahkan terjadi aksi kriminalisasi terhadap Esran Sitorus dan akhirnya Pengadilan Balige menyatakan vonis bebas terhadap Esran Sitorus.

Masyarakat terus melakukan upayapengembalian lahan dengan melakukan audiensi ke Komisi A DPRD Sumatera Utara, Senin, 15 Februari 2016. “Kami berharap pemerintah (eksekutif dan legislatif) di tingkat kabupaten, propinsi sampai pusat mendengar tuntutan mereka dan pro-aktif menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi”, tambah Esran.

Masyarakat adat Lumban Sitorus berharap agar pemerintah melindungi masyarakat adat serta menghentikan bentuk kriminalisasi yang dilakukan kepada masyarakat adat yang memperjuangankan ha katas tanah adatnya. Serta perlindungan dari aparat keamanan kepada masyarakat bukan alat keamanan untuk perusahaan semata dan bertindak represif kepada warga adat. (YH)

Add a comment
Prev Next

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:109 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:125 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:165 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:425 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:575 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:644 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:598 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:533 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:579 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more