• image
  • image
  • image
  • image

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah segera membuat regulasi tentang pidana penyiksaan.

Ketua Komnas HAM Nur Kholis menilai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas mengatur tentang penyiksaan, khususnya yang melibatkan otoritas pemerintahan.

"Beda penganiayaan dan torture (penyiksaan). Torture kategorinya melibatkan elemen negara, dan bentuknya lebih kejam, menurunkan harkat dan martabat seseorang," ujar Nur Kholis dalam seminar di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2016).

Menurut Nur Kholis, selama ini penyiksaan di tempat-tempat di mana otiritas pemerintah sangat kuat. Misalnya, di bidang penegakan hukum seperti lembaga pemasyarakatan.

Atau di tempat-tempat lain seperti panti sosial, yang relasi kekuasaan begitu kuat, sementara korban sangat lemah.

Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan, harus ada mekanisme yang memadai untuk memmastikan pelaku  penyiksaan diproses secara hukum.

Menurut Roi, pasal penyiksaan sebenarnya sudah lama ingin dimasukan dalam draf revisi KUHP.   

 

Baca selengkapnya, Kompas 24 Februari 2016

 

 

Add a comment

 

Masyarakat Lumban Sitorus masih terus memperjuangkan hak atas tanas warisan Jior Sisada-sada dengan luas 36 hekta dan Silosung 6 hektar dari leluhur mereka Op. Guru Datu Sumalanggak Sitorus yang berada di Lumban Sitorus, Kecamatan Parmaksian, Toba Samosir.

Pasalnya, tanah adat kini menjadi lahan berdirinya PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang bergantian nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) tidak urung juga melakukan pembayaran ganti rugi yang seharusnya dilakukan sejak 1985, namun pihak IIU hanya melakukan ganti rugi kepada warga empat desa.

Ketua Persatuan Masyarakat Adat Desa Lumban Sitorus, Esran Sitorus, menuturkan,  sejak tahun 1985, masyarakat adat Lumban Sitorus sudah berkali-kali mempertanyakan kejelasan status tanah ini kepada pihak pemerintah, baik pemerintah Taput ketika masih berada dalam wilayah administrasi Tapanuli Utara, hingga saat telah mekar menjadi kabupaten Toba Samosir.

“Namun hingga saat ini kejelasan status dan pengakuan dari pemerintah terhadap tanah adat tersebut belum ada. Sebaliknya pemerintah dan perusahaan mengatakan telah memberikan ganti rugi tanah tersebut kepada masyarakat. Terhadap pernyataan pemerintah dan perusahaan tersebut masyarakat adat Lumban Sitorus dengan tegas mengatakan bahwa sampai saat ini mereka belum pernah mendapatkan ganti rugi apapun atas tanah tersebut.

Karena tak ada kejelasan, masyarakat adat Lumban Sitoru berulang kali melakukan protes terhadap PT TPL bahkan terjadi aksi kriminalisasi terhadap Esran Sitorus dan akhirnya Pengadilan Balige menyatakan vonis bebas terhadap Esran Sitorus.

Masyarakat terus melakukan upayapengembalian lahan dengan melakukan audiensi ke Komisi A DPRD Sumatera Utara, Senin, 15 Februari 2016. “Kami berharap pemerintah (eksekutif dan legislatif) di tingkat kabupaten, propinsi sampai pusat mendengar tuntutan mereka dan pro-aktif menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi”, tambah Esran.

Masyarakat adat Lumban Sitorus berharap agar pemerintah melindungi masyarakat adat serta menghentikan bentuk kriminalisasi yang dilakukan kepada masyarakat adat yang memperjuangankan ha katas tanah adatnya. Serta perlindungan dari aparat keamanan kepada masyarakat bukan alat keamanan untuk perusahaan semata dan bertindak represif kepada warga adat. (YH)

Add a comment

Pusham Unimed merencanakan penelitian terkait dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Remisi Sebagai Pedoman Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia khususnya Implementasi dari PP tersebut pada Lapas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumut. Untuk itu pada 11 Februari 2016 Pusham Unimed melakukan audiensi ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara untuk meminta izin kepada Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara agar memberi izin dalam melakukan penelitian dienam Lapas yakni Lapas kelas I Tanjung Gusta Medan; Lapas Kelas II A Binjai; Lapas Kelas II B Lubuk Pakam; Lapas Kelas IIA Pematang Siantar; Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku; dan Lapas Kelas IIA Rantau Prapat.

Dalam sambutannya Ajub Suratman, BC.IP., S.Pd., M.Si (Kakanwil Kemenkumham Sumut) menyambut positif audiensi dan mendukung penelitian ini serta memberitahu kepada Kalapas-kalapas dan memfasilitasi selama penelitian itu berlangsung terkait PP No. 99 Tahun 2012 dienam LAPAS di lingkungan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara, selain itu Kakanwil berkomitmen untuk memberikan data yang berkaitan dengan penelitian itu nanti dan siap berkordinasi jika ada.

Dalam sambutannya Kepala Pusham Unimed, Majda El Muhtaj menyatakan audiensi ini nantinya akan berlanjut pada pelaksanaan penelitian dengan judul “ Esensi dan Urgensi PP No. 99 Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Indonesia”. Penelitian tersebut bertujuan diantaranya untuk mengetahui esensi dan urgensi PP No. 99 Tahun 2012, dan juga untuk mengetahui hambatan, tantangan serta untuk menemukan solusi yang nantinya akan ditegakkan sesuai dengan PP No. 99 Tahun 2012 di enam Lapas di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara.

Dalam audiensi itu  turut serta hadir Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, Kadiv Pemasyarakatan Hukum dan HAM, Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Kalapas Lubuk Pakam, dan yang mewakili Kalapas Binjai dan Labuhan Ruku, Majda El Muhtaj (Kepala Pusham Unimed), Quadi  Azam (Peneliti Pusham Unimed), Fazli Rahman (Peneliti Pusham Unimed).

 

Add a comment

As a nation based on Pancasila including faith in one God, there is no place for sinful sexual deviants. This is the message we have been hearing since a gay counseling service at the University of Indonesia was banned last month.

Panic is spreading about a “movement” that seeks to convert heterosexual youth among those with apparently little exposure to lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people. Such anxiety has always been endorsed by religious figures. But we are now most alarmed by the stigma of LGBT citizens that has been endorsed by ministers and even the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). After meeting with the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the KPI said it had banned “promotion” of “LGBT lifestyle” and activities from television programs. However, Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan has asserted that LGBT people are citizens with equal rights.

Although President Joko “Jokowi” Widodo campaigned on ensuring “the state’s presence”, the state is increasingly provoking stigma and discrimination against minorities. In January authorities swiftly facilitated the eviction of members of Fajar Nusantara Movement (Gafatar), alleged to be a deviant faith group. Then the Indonesian Ulema Council (MUI) issued a fatwa proclaiming them as heretic; another edict on LGBT people is also expected.

Official rejection and formal restriction of LGBT activities is a dangerous signal of even wider state embrace of moral and religious-related demands. Hundreds of bylaws regulate behavior and morality, as well as restrict minorities. Church and state is a lethal mix. At this rate we’ll soon be back to burning witches; three Ahmadiyah minority members were killed in Banten in February 2011.

Jokowi’s silence about such divisive issues is increasingly endangering minorities, who are being kicked out of their homes here and there. Such events occurred during the 10 years under then president Susilo Bambang Yudhoyono, but Jokowi was entrusted to make a difference.

Proponents of curbing LGBT activities or people insist they are all for protecting citizens’ rights and advocate efforts to “guide” LGBT people away from “deviance” — despite grossly lacking evidence about “cured” sexual orientation. Haedar Nashir, leader of Indonesia’s second-largest Islamic organization, Muhammadiyah, has warned that no one should subject LGBT people to violence.


See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/18/editorial-stop-provoking-stigma.html#sthash.2kt7xumm.dpuf

 

As a nation based on Pancasila including faith in one God, there is no place for sinful sexual deviants. This is the message we have been hearing since a gay counseling service at the University of Indonesia was banned last month.

Panic is spreading about a “movement” that seeks to convert heterosexual youth among those with apparently little exposure to lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people. Such anxiety has always been endorsed by religious figures. But we are now most alarmed by the stigma of LGBT citizens that has been endorsed by ministers and even the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). After meeting with the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the KPI said it had banned “promotion” of “LGBT lifestyle” and activities from television programs. However, Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan has asserted that LGBT people are citizens with equal rights.

Although President Joko “Jokowi” Widodo campaigned on ensuring “the state’s presence”, the state is increasingly provoking stigma and discrimination against minorities. In January authorities swiftly facilitated the eviction of members of Fajar Nusantara Movement (Gafatar), alleged to be a deviant faith group. Then the Indonesian Ulema Council (MUI) issued a fatwa proclaiming them as heretic; another edict on LGBT people is also expected.

Official rejection and formal restriction of LGBT activities is a dangerous signal of even wider state embrace of moral and religious-related demands. Hundreds of bylaws regulate behavior and morality, as well as restrict minorities. Church and state is a lethal mix. At this rate we’ll soon be back to burning witches; three Ahmadiyah minority members were killed in Banten in February 2011.

Jokowi’s silence about such divisive issues is increasingly endangering minorities, who are being kicked out of their homes here and there. Such events occurred during the 10 years under then president Susilo Bambang Yudhoyono, but Jokowi was entrusted to make a difference.

Proponents of curbing LGBT activities or people insist they are all for protecting citizens’ rights and advocate efforts to “guide” LGBT people away from “deviance” — despite grossly lacking evidence about “cured” sexual orientation. Haedar Nashir, leader of Indonesia’s second-largest Islamic organization, Muhammadiyah, has warned that no one should subject LGBT people to violence.

Yet those who bully for whatever reason continue to find further justification to intimidate any “deviant” minority. Without strong state defense of minorities, many would nod to the other part of Haedar’s statement — that “human rights are not universal”, but depend on the context of a nation, despite the Constitution’s incorporation of UN human rights conventions.
- See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/18/editorial-stop-provoking-stigma.html#sthash.2kt7xumm.dpuf
As a nation based on Pancasila including faith in one God, there is no place for sinful sexual deviants. This is the message we have been hearing since a gay counseling service at the University of Indonesia was banned last month.

Panic is spreading about a “movement” that seeks to convert heterosexual youth among those with apparently little exposure to lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people. Such anxiety has always been endorsed by religious figures. But we are now most alarmed by the stigma of LGBT citizens that has been endorsed by ministers and even the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). After meeting with the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the KPI said it had banned “promotion” of “LGBT lifestyle” and activities from television programs. However, Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan has asserted that LGBT people are citizens with equal rights.

Although President Joko “Jokowi” Widodo campaigned on ensuring “the state’s presence”, the state is increasingly provoking stigma and discrimination against minorities. In January authorities swiftly facilitated the eviction of members of Fajar Nusantara Movement (Gafatar), alleged to be a deviant faith group. Then the Indonesian Ulema Council (MUI) issued a fatwa proclaiming them as heretic; another edict on LGBT people is also expected.

Official rejection and formal restriction of LGBT activities is a dangerous signal of even wider state embrace of moral and religious-related demands. Hundreds of bylaws regulate behavior and morality, as well as restrict minorities. Church and state is a lethal mix. At this rate we’ll soon be back to burning witches; three Ahmadiyah minority members were killed in Banten in February 2011.

Jokowi’s silence about such divisive issues is increasingly endangering minorities, who are being kicked out of their homes here and there. Such events occurred during the 10 years under then president Susilo Bambang Yudhoyono, but Jokowi was entrusted to make a difference.

Proponents of curbing LGBT activities or people insist they are all for protecting citizens’ rights and advocate efforts to “guide” LGBT people away from “deviance” — despite grossly lacking evidence about “cured” sexual orientation. Haedar Nashir, leader of Indonesia’s second-largest Islamic organization, Muhammadiyah, has warned that no one should subject LGBT people to violence.

Yet those who bully for whatever reason continue to find further justification to intimidate any “deviant” minority. Without strong state defense of minorities, many would nod to the other part of Haedar’s statement — that “human rights are not universal”, but depend on the context of a nation, despite the Constitution’s incorporation of UN human rights conventions.
- See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/18/editorial-stop-provoking-stigma.html#sthash.2kt7xumm.dpuf
As a nation based on Pancasila including faith in one God, there is no place for sinful sexual deviants. This is the message we have been hearing since a gay counseling service at the University of Indonesia was banned last month.

Panic is spreading about a “movement” that seeks to convert heterosexual youth among those with apparently little exposure to lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people. Such anxiety has always been endorsed by religious figures. But we are now most alarmed by the stigma of LGBT citizens that has been endorsed by ministers and even the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). After meeting with the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the KPI said it had banned “promotion” of “LGBT lifestyle” and activities from television programs. However, Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan has asserted that LGBT people are citizens with equal rights.

Although President Joko “Jokowi” Widodo campaigned on ensuring “the state’s presence”, the state is increasingly provoking stigma and discrimination against minorities. In January authorities swiftly facilitated the eviction of members of Fajar Nusantara Movement (Gafatar), alleged to be a deviant faith group. Then the Indonesian Ulema Council (MUI) issued a fatwa proclaiming them as heretic; another edict on LGBT people is also expected.

Official rejection and formal restriction of LGBT activities is a dangerous signal of even wider state embrace of moral and religious-related demands. Hundreds of bylaws regulate behavior and morality, as well as restrict minorities. Church and state is a lethal mix. At this rate we’ll soon be back to burning witches; three Ahmadiyah minority members were killed in Banten in February 2011.

Jokowi’s silence about such divisive issues is increasingly endangering minorities, who are being kicked out of their homes here and there. Such events occurred during the 10 years under then president Susilo Bambang Yudhoyono, but Jokowi was entrusted to make a difference.

Proponents of curbing LGBT activities or people insist they are all for protecting citizens’ rights and advocate efforts to “guide” LGBT people away from “deviance” — despite grossly lacking evidence about “cured” sexual orientation. Haedar Nashir, leader of Indonesia’s second-largest Islamic organization, Muhammadiyah, has warned that no one should subject LGBT people to violence.

Yet those who bully for whatever reason continue to find further justification to intimidate any “deviant” minority. Without strong state defense of minorities, many would nod to the other part of Haedar’s statement — that “human rights are not universal”, but depend on the context of a nation, despite the Constitution’s incorporation of UN human rights conventions.
- See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/18/editorial-stop-provoking-stigma.html#sthash.2kt7xumm.dpuf
Add a comment

TEMPO.COJakarta - Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan dalam era kebebasan pers saat ini, masih banyak media yang dapat menjaga integritas dan tidak dipengaruhi oleh pemilik media. Pernyataan tersebut disampaikan Bagir Manan untuk memperingati Hari Pers Nasional ke 70 yang jatuh pada hari ini, Selasa, 9 Februari 2016.


“Tidak semua media bergantung pada pemiliknya. Yang diboncengi kepentingan kan cuma beberapa dari sekian banyak. Masa itu jadi gambaran pers Indonesia? Masih banyak pers yang tidak dikendalikan pemiliknya yang orang politik,” kata Bagir saat dihubungi Tempo.

Menurut Bagir, media boleh berpolitik. Bahkan,media memiliki kebebasan untuk bersikap politik. “Itu bagian dari independensi, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip jurnalisme, dan tetap berpegang pada fakta dan berimbang,” katanya.

Bagir juga mengatakan sebagai sebuah badan usaha, media tidak dapat lepas dari motif ekonominya. Yang penting, kata dia, para pekerja media dapat profesional. “Integritas wartawannya, integritas pengelola newsroom, harus dijaga. Kalau itu ditegakkan, pemilik tidak akan mendikte pers,” katanya menegaskan.

Baca Selengkapnya Tempo.co

 

Add a comment
Prev Next

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:215 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:331 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:428 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:323 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:386 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:347 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:387 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more

Polri Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

18-07-2016 Hits:446 Berita Anastasia Marbun

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan.................

Read more

Opini : Keniscayaan Transformasi menuju Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

12-07-2016 Hits:442 Berita Anastasia Marbun

MONGABAY.CO.ID — Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility,.................

Read more

Peringatan Hari Anti Penyiksaan

26-06-2016 Hits:491 Berita Yulita HTH

Pusham Unimed, Medan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar kegiatan diskusi dan buka puasa bersama pada Sabtu (25/06). Acara ini mengusung tema “Mendukung Kehidupan Setelah Penyiksaan” sebagai bentuk apresiasi.................

Read more