• image
  • image
  • image
  • image

NEW YORK, Kompas — Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengumumkan penyelidikan menyeluruh terkait tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan pasukan perdamaian asal Perancis, Gabon, dan Burundi di Republik Afrika Tengah.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, seperti dilaporkan harian Kompas, Jumat (1/4/2016), menyatakan, PBB telah menerima sejumlah tuduhan baru kasus pelecehan seksual, di antaranya melibatkan anak perempuan berusia 14 tahun.

PBB dalam siaran persnya menyatakan telah mengirimkan tim penyidik yang dipimpin misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah atau MINUSCA ke Perfektur Kemo.

"Jumlah kasus dan tuduhan yang sangat menyedihkan ini masih belum bisa dipastikan. Tim telah mengidentifikasi kontingen Burundi dan Gabon," demikian PBB.

Sementara tuduhan yang ditujukan pada pasukan Perancis, Sangaris, di wilayah yang sama, masih diselidiki.

"Para korban saat ini sedang diwawancarai. Mereka akan memperoleh dukungan psikososial dan medis," kata PBB dalam siaran persnya.

Siaran pers itu juga menyebutkan, pejabat PBB telah bertemu dengan Duta Besar Burundi di PBB Albert Shingiro. Pejabat yang sama juga akan bertemu dengan perwakilan Gabon.

Selama penyidikan berlangsung, pasukan Gabon dan Burundi tidak diperkenankan keluar dari barak.

"Tuduhan adalah tuduhan. Kita harus menunggu hasil investigasi tim nasional. Sikap kami terhadap pelecehan seksual adalah tanpa ampun," ujar Shingiro.

Puluhan tuduhan

Sebelum ini sudah terdapat puluhan tuduhan yang ditujukan pada pasukan perdamaian di Afrika Tengah, di mana MINUSCA mengambil alih otoritas dari pasukan Uni Afrika pada September 2014.

Perancis juga sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah tuduhan yang ditujukan pada pasukan Sangaris, yang sejak tahun lalu tidak lagi berada di bawah komando PBB.

 

Baca selengkapnya, Kompas 01 April 2016

Add a comment

Pusham.unimed.ac.id, 15 Maret 2016 Stasiun TVRI Sumatera Utara  diramaikan oleh beberapa kalangan terdiri dari Petani, Buruh, Aktivis Mahasiswa dan para Akademisi Kampus, yang beraliansi atas nama Masyarakat Sipil di TVRI Sumut, ada pun kegiatan yang dilaksanakan adalah Panggung Budaya dan Dialog Publik bertema “Save TVRI Sumut” yang mana dihadiri sebanyak 300 peserta.

Siaran TVRI Sumatera Utara yang selama ini telah menanyangkan berbagai berita seputar masyarakat Sumatera Utara seperti Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sumatera Utara.

Letak Posisi Gedung TVRI Sumut yang berada di tengah-tengah gedung yang sangat tinggi atas pembangunan gedung  itu TVRI mengeluhkan kenyamanan khususnya pada siaran langsung yang akan mereka lakukan.

TVRI sebagai penyalur siaran Publik ketika berdirinya degung Podomoro, TVRI pun mengalami kendala yakni terhambatnya sinyal dari TVRI ke pemancaran yang berada di Bandar Baru. Oleh karenanya ketika isu ini didengar oleh beberapa pimpinan Ormas, NGO, dan Akademisi serta Praktisi maka inisiatif yang timbul adalah mendorong agar keluhan yang dialami TVRI dapat diselesaikan dengan arif dan berkeadilan, agar TVRI tetap dapat menayangkan siaran Live ke publik seperti biasanya. Aliansi ini dinamakan dengan “Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Peduli TVRI” yang dikordinatori oleh Prof. Dr. Hasyim Purba, M.Hum.

Sebagaimana pendapat Prof. Dr. Hasyim Purba, M.Hum bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam bentuk kampanye dukungan kami terhadap penyelamatan siaran publik TVRI Sumut, karena TVRI merupakan siaran milik publik maka dengan ini kami menuntut semua kalangan agar menghormati dan menjunjung tinggi Hak Atas Informasi secara Live dan itu merupakan Hak Masyarakat untuk mendapatkannya. Lanjut beliau kegiatan ini ada dua acara yang kita tempuh yakni Acara Non Litigasi yakni dalam bentuk Panggung Budaya dan Dialog Publik seperti yang dilaksanakan hari ini dan Litigasi yakni menggugat Podomoro melalui mekanisme CLS (Citizen Law Suit) melalui pengadilan. Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Prof. Bungaran Antonius Simanjuntak, Zahrin Piliang (Ketua KPAID), Cut Mutia Atiqah (Ketua KPID Sumut), Prof. HM Hatta (Ketua MUI Kota Medan) dan perwakilan dari pemirsa TVRI.  (AM)

Add a comment

Jumat, 18 Maret 2016 | 22:53

Analisadaily (Medan) - Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) akan melakukan kegiatan penelitian tentang media dan pendidikan HAM dengan studi kasus organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Sumatera Utara.

Hal itu dikemukakan Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj saat melakukan audiensi ke PWI Sumut diterima Ketuanya H Hermansjah SE didampingi sejumlah unsur pengurus di gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro No.4 Medan, Jumat (18/3).

Pengurus PWI Sumut yang mendampingi Hermansjah antara lain Wakil Ketua Bidang Organisasi Drs Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal Rudi Surya SH, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Drs Eddy Syahputra Sormin MSi, Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama Drs H Agus S Lubis, Wakil Sekretaris II Jalaluddin, dan Bendahara Zul Anwar Marbun.

Menurut Majda, penelitian Pusham Unimed difokuskan pada peran strategis PWI dalam pendidikan HAM khususnya di PWI Provinsi Sumut, PWI Kota Binjai, PWI Kabupaten Deli Serdang, PWI Kabupaten Labuhan Batu, PWI Kabupaten Asahan, PWI Kota Pematang Siantar, dan PWI Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Baca Selengkapnya di Analisa, 18 Maret 2016

Add a comment

 

Pusham.unimed.ac.id- Sekitar 500 warga Desa Medan Estate dan Desa Bandar Khalifah berdemonstrasi didepan PT. Semen Merah Putih, Medan, Jum’at (11/3/2016). Mereka meminta agar PT. Semen Merah Putih untuk segera memperbaiki Jalan Pasar V Desa Medan Estate yang rusak parah.

Ketua demostrasi, Ustad Indra Suheri mengatakan, jika tuntutan warga tidak segera dikabulkan, maka masyarakat akan siap untuk melakukan aksi demonstrasi kembali, bahkan tidak hanya sekali namun dua atau sampai tiga kali.

“Tuntutan warga Desa Medan Estate dan Desa Bandar Khalifah hari ini adalah untuk menyuarakan dua tuntutan, mengembalikan fungsi jalan poros desa dan segera perbaikan kerusakan jalam” kata Ustad Indra saat melakukan demo.

Selain warga desa, ikut serta organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI Sumut), Lembaga Pemerhati Lingkungan dan organisasi mahasiswa yang dari Universitas Negeri Medan, Universitas Medan Area dan Universitas Islam  Negeri Sumatera Utara.

Tidak hanya aksi demonstrasi, warga juga memasang portal jalan untuk menghalagi truk PT. Semen Merah Putih melewati halan karena membawa beban beran hingga jalan aspal yang dibagun dengan APBD tahun 2007, kini berubah kemabli menjadi tanah yang berdebu tebal.

Masyarakat meminta agar pemerintah untuk memperhatikan kondisi jalan Pasar V dan menindak lanjuti aki masyarakat dan bukan melindungi korporasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan penghormatan hak masyarakat. (yh)

 

 

 

Add a comment
Prev Next

Pusham Unimed Meneliti di Polres Sergai

07-05-2018 Hits:176 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Sei Rampah, (Analisa)- Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka kegiatan penelitian Bhabinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri.................

Read more

Kebebasan Berekspresi Rentan Jelang Pemilu

16-04-2018 Hits:170 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Medan, (Analisa) - Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia cenderung rentan di masa-masa menjelang pemilu. Segenap pihak perlu mengantisipasi momen ini agar tidak menjadi arena merusak kebebasan berekspresi dan berpen­dapat. Hal itu menjadi salah.................

Read more

Warga Penghayat Kepercayaan Akan Dapat E-KTP Baru Setelah Pilkada 2018 Artikel …

12-04-2018 Hits:162 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kementerian Dalam Negeri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.................

Read more

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:949 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:1001 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:1039 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:1297 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:1535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:1340 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:1180 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more