• image
  • image
  • image
  • image

NEW YORK, Kompas — Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengumumkan penyelidikan menyeluruh terkait tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan pasukan perdamaian asal Perancis, Gabon, dan Burundi di Republik Afrika Tengah.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, seperti dilaporkan harian Kompas, Jumat (1/4/2016), menyatakan, PBB telah menerima sejumlah tuduhan baru kasus pelecehan seksual, di antaranya melibatkan anak perempuan berusia 14 tahun.

PBB dalam siaran persnya menyatakan telah mengirimkan tim penyidik yang dipimpin misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah atau MINUSCA ke Perfektur Kemo.

"Jumlah kasus dan tuduhan yang sangat menyedihkan ini masih belum bisa dipastikan. Tim telah mengidentifikasi kontingen Burundi dan Gabon," demikian PBB.

Sementara tuduhan yang ditujukan pada pasukan Perancis, Sangaris, di wilayah yang sama, masih diselidiki.

"Para korban saat ini sedang diwawancarai. Mereka akan memperoleh dukungan psikososial dan medis," kata PBB dalam siaran persnya.

Siaran pers itu juga menyebutkan, pejabat PBB telah bertemu dengan Duta Besar Burundi di PBB Albert Shingiro. Pejabat yang sama juga akan bertemu dengan perwakilan Gabon.

Selama penyidikan berlangsung, pasukan Gabon dan Burundi tidak diperkenankan keluar dari barak.

"Tuduhan adalah tuduhan. Kita harus menunggu hasil investigasi tim nasional. Sikap kami terhadap pelecehan seksual adalah tanpa ampun," ujar Shingiro.

Puluhan tuduhan

Sebelum ini sudah terdapat puluhan tuduhan yang ditujukan pada pasukan perdamaian di Afrika Tengah, di mana MINUSCA mengambil alih otoritas dari pasukan Uni Afrika pada September 2014.

Perancis juga sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah tuduhan yang ditujukan pada pasukan Sangaris, yang sejak tahun lalu tidak lagi berada di bawah komando PBB.

 

Baca selengkapnya, Kompas 01 April 2016

Add a comment

Jumat, 18 Maret 2016 | 22:53

Analisadaily (Medan) - Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) akan melakukan kegiatan penelitian tentang media dan pendidikan HAM dengan studi kasus organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Sumatera Utara.

Hal itu dikemukakan Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj saat melakukan audiensi ke PWI Sumut diterima Ketuanya H Hermansjah SE didampingi sejumlah unsur pengurus di gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro No.4 Medan, Jumat (18/3).

Pengurus PWI Sumut yang mendampingi Hermansjah antara lain Wakil Ketua Bidang Organisasi Drs Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal Rudi Surya SH, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Drs Eddy Syahputra Sormin MSi, Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama Drs H Agus S Lubis, Wakil Sekretaris II Jalaluddin, dan Bendahara Zul Anwar Marbun.

Menurut Majda, penelitian Pusham Unimed difokuskan pada peran strategis PWI dalam pendidikan HAM khususnya di PWI Provinsi Sumut, PWI Kota Binjai, PWI Kabupaten Deli Serdang, PWI Kabupaten Labuhan Batu, PWI Kabupaten Asahan, PWI Kota Pematang Siantar, dan PWI Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Baca Selengkapnya di Analisa, 18 Maret 2016

Add a comment

 

Pusham.unimed.ac.id- Sekitar 500 warga Desa Medan Estate dan Desa Bandar Khalifah berdemonstrasi didepan PT. Semen Merah Putih, Medan, Jum’at (11/3/2016). Mereka meminta agar PT. Semen Merah Putih untuk segera memperbaiki Jalan Pasar V Desa Medan Estate yang rusak parah.

Ketua demostrasi, Ustad Indra Suheri mengatakan, jika tuntutan warga tidak segera dikabulkan, maka masyarakat akan siap untuk melakukan aksi demonstrasi kembali, bahkan tidak hanya sekali namun dua atau sampai tiga kali.

“Tuntutan warga Desa Medan Estate dan Desa Bandar Khalifah hari ini adalah untuk menyuarakan dua tuntutan, mengembalikan fungsi jalan poros desa dan segera perbaikan kerusakan jalam” kata Ustad Indra saat melakukan demo.

Selain warga desa, ikut serta organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI Sumut), Lembaga Pemerhati Lingkungan dan organisasi mahasiswa yang dari Universitas Negeri Medan, Universitas Medan Area dan Universitas Islam  Negeri Sumatera Utara.

Tidak hanya aksi demonstrasi, warga juga memasang portal jalan untuk menghalagi truk PT. Semen Merah Putih melewati halan karena membawa beban beran hingga jalan aspal yang dibagun dengan APBD tahun 2007, kini berubah kemabli menjadi tanah yang berdebu tebal.

Masyarakat meminta agar pemerintah untuk memperhatikan kondisi jalan Pasar V dan menindak lanjuti aki masyarakat dan bukan melindungi korporasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan penghormatan hak masyarakat. (yh)

 

 

 

Add a comment

Pusham.unimed.ac.id, 15 Maret 2016 Stasiun TVRI Sumatera Utara  diramaikan oleh beberapa kalangan terdiri dari Petani, Buruh, Aktivis Mahasiswa dan para Akademisi Kampus, yang beraliansi atas nama Masyarakat Sipil di TVRI Sumut, ada pun kegiatan yang dilaksanakan adalah Panggung Budaya dan Dialog Publik bertema “Save TVRI Sumut” yang mana dihadiri sebanyak 300 peserta.

Siaran TVRI Sumatera Utara yang selama ini telah menanyangkan berbagai berita seputar masyarakat Sumatera Utara seperti Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sumatera Utara.

Letak Posisi Gedung TVRI Sumut yang berada di tengah-tengah gedung yang sangat tinggi atas pembangunan gedung  itu TVRI mengeluhkan kenyamanan khususnya pada siaran langsung yang akan mereka lakukan.

TVRI sebagai penyalur siaran Publik ketika berdirinya degung Podomoro, TVRI pun mengalami kendala yakni terhambatnya sinyal dari TVRI ke pemancaran yang berada di Bandar Baru. Oleh karenanya ketika isu ini didengar oleh beberapa pimpinan Ormas, NGO, dan Akademisi serta Praktisi maka inisiatif yang timbul adalah mendorong agar keluhan yang dialami TVRI dapat diselesaikan dengan arif dan berkeadilan, agar TVRI tetap dapat menayangkan siaran Live ke publik seperti biasanya. Aliansi ini dinamakan dengan “Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Peduli TVRI” yang dikordinatori oleh Prof. Dr. Hasyim Purba, M.Hum.

Sebagaimana pendapat Prof. Dr. Hasyim Purba, M.Hum bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam bentuk kampanye dukungan kami terhadap penyelamatan siaran publik TVRI Sumut, karena TVRI merupakan siaran milik publik maka dengan ini kami menuntut semua kalangan agar menghormati dan menjunjung tinggi Hak Atas Informasi secara Live dan itu merupakan Hak Masyarakat untuk mendapatkannya. Lanjut beliau kegiatan ini ada dua acara yang kita tempuh yakni Acara Non Litigasi yakni dalam bentuk Panggung Budaya dan Dialog Publik seperti yang dilaksanakan hari ini dan Litigasi yakni menggugat Podomoro melalui mekanisme CLS (Citizen Law Suit) melalui pengadilan. Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Prof. Bungaran Antonius Simanjuntak, Zahrin Piliang (Ketua KPAID), Cut Mutia Atiqah (Ketua KPID Sumut), Prof. HM Hatta (Ketua MUI Kota Medan) dan perwakilan dari pemirsa TVRI.  (AM)

Add a comment

Jantho, (Analisa). Pendidikan hak asasi manusia (HAM) bagi anggota Polri dapat memberi kekuatan baru bagi profesi ini karena persoalan HAM selalu menjadi perhatian internasional sehingga polisi harus bisa menciptakan dan memberikan perdamaian berbasis HAM di tengah masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan (Unimed), Majda El Muhtaj, saat memberikan materi HAM dalam “Pembekalan Siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Brigadir Polri 2015” di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Seulawah Polda Aceh, Kamis, (25/2).

“Polisi tidak semata-mata melawan kejahatan, tetapi harus bisa menciptakan dan memberikan perdamaian. Pendidikan HAM akan memberi kekuatan baru bagi polisi. Dengan HAM akan menyelamatkan profesi ini,” katanya.

Harus diakui, tugas polisi merupakan tugas berat karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Polisi harus selalu melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat setiap saat sehingga rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM.

Masyarakat harus tunduk pada hukum. Sehingga kepolisian sebagai bagian dari negara bertanggung jawab menegakkan hukum. Dengan kondisi seperti ini, polisi menjadi lembaga yang independen, dan bisa menciptakan stabilitas dan akuntabilitas.

Langkah Maju

Menurut Majda, upaya SPN Seulawah memberikan pembekalan materi HAM kepada anggota baru Polri merupakan langkah maju. Dia  berharap SPN di daerah lain bisa memasukkan materi HAM dalam pendidikan siswa baru Polri. Pendidikan HAM juga dapat ditindaklanjuti dalam berbagai pelatihan anggota Polri menyangkut materi pidana.

Baca Selengkapnya Analisa, Jumat, 26 Februari 2016

Add a comment
Prev Next

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:105 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:220 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:293 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:256 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:319 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:287 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:311 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more

Polri Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

18-07-2016 Hits:364 Berita Anastasia Marbun

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan.................

Read more

Opini : Keniscayaan Transformasi menuju Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

12-07-2016 Hits:362 Berita Anastasia Marbun

MONGABAY.CO.ID — Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility,.................

Read more

Peringatan Hari Anti Penyiksaan

26-06-2016 Hits:413 Berita Yulita HTH

Pusham Unimed, Medan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar kegiatan diskusi dan buka puasa bersama pada Sabtu (25/06). Acara ini mengusung tema “Mendukung Kehidupan Setelah Penyiksaan” sebagai bentuk apresiasi.................

Read more