• image
  • image
  • image
  • image

"Bila memang benar Densus 88 menghilangkan nyawa siyono dengan melanggar prosedur ? maka kasus kematian siyono merupakan pelanggaran HAM berat. Jadi siapakah sebenarnya teroris ?"


The Jakarta Post - The sinister circumstances surrounding the death of suspected terrorist Siyono and the blatant cover-up attempts by the police are no trifles. They reflect a serious loophole in the national strategy to combat terrorism that, if not immediately addressed, would only jeopardize our freedom and put us at a greater risk of terrorist attacks.

The war on terrorism is neither quick nor cheap. It is folly if we decide to prolong and exacerbate it further by allowing the police’s counterterrorism squad, the Special Detachment, or Densus 88, to casually use heavy-handed tactics or, worse, totally illegal and unconstitutional approaches to clamp down on local terrorist cells. Not only does it risk radicalizing more Muslims, it gravely compromises our civil liberties.

The police, therefore, must adequately answer the lingering questions that arose following an independent autopsy initiated by the country’s prominent Muslim organization Muhammadiyah and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) on Siyono.

The autopsy, conducted by members of the Indonesian Forensics Physicians Organization, concluded that Siyono’s body had not been examined before. This finding contradicted the police’s statement that they had carried out their own autopsy and found that Siyono succumbed to his wounds after a scuffle with Densus 88 officers when trying to escape, a claim that the forensics team proved wrong. The examination did not find any sign that Siyono had defended himself.  

So who was lying? The police or Muhammadiyah/Komnas HAM? During the press conference to announce the autopsy results, Siyono’s grieving widow, Suratmi, said she was given Rp 100 million (US$7,598) by the police, which many allege was a bribery attempt to silence her.

Of course, Suratmi could be lying, but where did she get Rp 100 million from just to frame the police? And why would Muhammadiyah and Komnas HAM make up such a damning allegation when the autopsy findings are incriminating enough to press the police to come clean on what transpired before Siyono’s death?

Muhammadiyah and Komnas HAM should not be the only institutions pushing for transparency and accountability with regard to Siyono’s highly suspicious death. Other Muslim organizations, moderate or liberal, should make the same demands for this is not about defending or having sympathy for “terrorists”. We need to do this to protect our civil rights, to reject any form of unwarranted state violence and to ensure that no citizen can be convicted of any crime without due process.

Nahdlatul Ulama (NU) chairman Said Aqil Siradj’s statement that he believed in the police’s claims about the Siyono case is at best premature. The police are not the most credible institution in the country.

 

 

Baca selengkapnya, Jakarta Post 14 April 2016

 

Add a comment

Medan, Analisa - Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PWI Sumut) terkait penelitian tentang media dan pendidikan HAM di gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro No.4 Medan, Senin (4/4).

FGD yang dipandu langsung Kepala Pusham Unimed, Majda El Muhtaj, diikuti sejumlah Pengurus PWI Sumut, yakni Ketua Hermansjah, Sekretaris Dewan Kehormatan War Djamil, Wakil Ketua Bidang Organisasi Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal Rudi Surya, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Wilfrid B Sinaga, Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama Agus S Lubis, Sekretaris Edward Thahir, Wakil Sekretaris II Jalaluddin, dan Bendahara Zul Anwar Marbun.

Menurut Majda, penelitian Pusham Unimed difokuskan pada peran strategis PWI dalam pendidikan HAM, khususnya di PWI Provinsi Sumut, PWI Kota Binjai, PWI Kabupaten Deli Serdang, PWI Kabupaten Labuhan Batu, PWI Kabupaten Asahan, dan PWI Kota Pematang Siantar.

Tujuan penelitian, kata Majda, pertama untuk mengetahui kondisi pendidikan HAM di PWI Sumut dan di enam PWI Kabupaten/Kota di Sumut. Kedua, untuk mengetahui hambatan, tantangan dan capaian dalam mengimplementasikan relasi media dan pendidikan HAM.

Dan ketiga, untuk mengetahui upaya-upaya konkrit yang dilakukan dalam pendidikan HAM.

Untuk pelaksanaan FGD selanjutnya, kata Majda, dijadwalkan dilaksanakan di PWI Kota Binjai 6 April 2016, PWI Kabupaten Deli Serdang 7 April 2016, PWI Kabupaten Labuhan Batu 12 April 2016, PWI Kabupaten Asahan 13 April 2016, dan di PWI Kota Pematang Siantar 14 April 2016.

 

 

Baca selengkapnya, Analisa 4 April 2016

 

Add a comment

NEW YORK, Kompas — Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengumumkan penyelidikan menyeluruh terkait tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan pasukan perdamaian asal Perancis, Gabon, dan Burundi di Republik Afrika Tengah.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, seperti dilaporkan harian Kompas, Jumat (1/4/2016), menyatakan, PBB telah menerima sejumlah tuduhan baru kasus pelecehan seksual, di antaranya melibatkan anak perempuan berusia 14 tahun.

PBB dalam siaran persnya menyatakan telah mengirimkan tim penyidik yang dipimpin misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah atau MINUSCA ke Perfektur Kemo.

"Jumlah kasus dan tuduhan yang sangat menyedihkan ini masih belum bisa dipastikan. Tim telah mengidentifikasi kontingen Burundi dan Gabon," demikian PBB.

Sementara tuduhan yang ditujukan pada pasukan Perancis, Sangaris, di wilayah yang sama, masih diselidiki.

"Para korban saat ini sedang diwawancarai. Mereka akan memperoleh dukungan psikososial dan medis," kata PBB dalam siaran persnya.

Siaran pers itu juga menyebutkan, pejabat PBB telah bertemu dengan Duta Besar Burundi di PBB Albert Shingiro. Pejabat yang sama juga akan bertemu dengan perwakilan Gabon.

Selama penyidikan berlangsung, pasukan Gabon dan Burundi tidak diperkenankan keluar dari barak.

"Tuduhan adalah tuduhan. Kita harus menunggu hasil investigasi tim nasional. Sikap kami terhadap pelecehan seksual adalah tanpa ampun," ujar Shingiro.

Puluhan tuduhan

Sebelum ini sudah terdapat puluhan tuduhan yang ditujukan pada pasukan perdamaian di Afrika Tengah, di mana MINUSCA mengambil alih otoritas dari pasukan Uni Afrika pada September 2014.

Perancis juga sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah tuduhan yang ditujukan pada pasukan Sangaris, yang sejak tahun lalu tidak lagi berada di bawah komando PBB.

 

Baca selengkapnya, Kompas 01 April 2016

Add a comment

Jumat, 18 Maret 2016 | 22:53

Analisadaily (Medan) - Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) akan melakukan kegiatan penelitian tentang media dan pendidikan HAM dengan studi kasus organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Sumatera Utara.

Hal itu dikemukakan Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj saat melakukan audiensi ke PWI Sumut diterima Ketuanya H Hermansjah SE didampingi sejumlah unsur pengurus di gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro No.4 Medan, Jumat (18/3).

Pengurus PWI Sumut yang mendampingi Hermansjah antara lain Wakil Ketua Bidang Organisasi Drs Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal Rudi Surya SH, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Drs Eddy Syahputra Sormin MSi, Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama Drs H Agus S Lubis, Wakil Sekretaris II Jalaluddin, dan Bendahara Zul Anwar Marbun.

Menurut Majda, penelitian Pusham Unimed difokuskan pada peran strategis PWI dalam pendidikan HAM khususnya di PWI Provinsi Sumut, PWI Kota Binjai, PWI Kabupaten Deli Serdang, PWI Kabupaten Labuhan Batu, PWI Kabupaten Asahan, PWI Kota Pematang Siantar, dan PWI Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Baca Selengkapnya di Analisa, 18 Maret 2016

Add a comment
Prev Next

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:109 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:125 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:165 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:425 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:575 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:644 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:598 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:533 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:579 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more