• image
  • image
  • image
  • image

QUO VADIS CALEG TERPIDANA KORUPSI

    Di tengah usaha perubahan UU Pemilu, muncul wacana narapidana koruptor tidak dapat menjadi calon legislatif (caleg). Pendapat ini didasarkan karena tindak pidana korupsi merupakan pengecualian dari Putusan MK terkait dibolehkannya mantan narapidana menjadi caleg melalu Putusan MKRI No. 4/PUU-VII/2009 pada 24 Maret 2009. Pada putusan MK ini ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Dengan demikian maka ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat:

Add a comment

Read more: QUO VADIS CALEG TERPIDANA KORUPSI?

Term of Reference (ToR)
KULIAH UMUM
“Kemitraan Polisi dan Masyarakat;
Implementasi Program Perpolisian Masyarakat di Sumatera Utara”

Latar Belakang
Akhir tahun 2011 merupakan hal yang sangat tidak baik bagi lembaga kepolisisan RI, dikarenakan sering terjadi kasus – kasus yang menyangkut anggota Polri. Ini diperkuat dengan pengakuan Ketua Komnas HAM,  bahwa Polri berada di posisi teratas yang diadukan oleh masyarakat yaitu sebanyak 1.272 Pengaduan, disusul oleh kasus yang menyangkut perusahaan, dan pertanahan. Kejadian ini sesungguhnya menciderai korp Polri sebagai garda terdepan dalam mengembalikan kehidupan masyarakat yang tentram dan

Add a comment

Read more: Term of Reference (ToR) KULIAH UMUM “Kemitraan...

 Meskipun wacana HAM telah menggelinding deras di Indonesia, namun kenyataannya masih ditemukan kendala akademis dalam memposisikan kajian HAM ke dalam penelitian ilmiah.

Kenyataan ini mengharuskan perlu adanya wacana untuk membuka cakrawala pendekatan studi HAM secara multidisipliner. Apalagi sampai sejauh ini pemahaman terhadap persoalan HAM di tengah masyarakat dinilai masih cukup rendah.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan Majda El Muhtaj pada workshop Pengembangan Payung Penelitian HAM di ruang pertemuan lantai II, Gedung Lemlit Unimed, Rabu (2/11). 

 Dengan kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dalam melihat kajian HAM secara akademis dan membekali calon-calon peneliti dalam melakukan penelitian HAM, ujar Majda yang didampingi ketua panitia M Fahmi Siregar.

Dikatakan, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari upaya merekonstruksi bentuk dan ragam penelitian HAM dalam bentuk payung penelitian di lingkungan Lemlit Unimed. Penelitian HAM dilakukan dengan mengacu pada instrumen-instrumen HAM internasional dan nasional serta langkah-langkah teknis dalam menguatkan pondasi pendekatan multidisipliner dalam penelitian HAM. 

Payung penelitian HAM ini, kata Majda, merupakan pedoman yang dijadikan acuan praktis dalam melakukan penelitian HAM di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. 

"Penelitian HAM itu juga berperan penting dalam membantu nalar ideologis calon peneliti dalam mengembangkan konsep pembangunan berbasis HAM (human rights-based approach to development) dan penerapannya di Indonesia dan Sumatera Utara," ungkapnya.

Kasus Tanah

Lebih lanjut M Fahmi yang juga Bendahara Pusham Unimed mengatakan,pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) didominasi persoalan lahan. Sayangnya dalam penyelesaian kasus tanah yang merugikan masyarakat itu banyak yang tidak jelas penyelesaiannya.

"Seperti lahan di daerah Kualanamu yang sebagian masih dalam tahap pembebasan. Itu adalah salah satu kasusnya," ujarnya.

Dia mengatakan, pembebasan lahan selalu menjadi persoalan di Sumut ini. Meski pembebasan lahan yang dimaksud pemerintah baik, akan tetapi pemerintah juga sebaiknya memperhatikan dan mempertimbangkan hak rakyat terutama terkait ganti rugi yang sesuai.

"Meskipun kalau dilihat, itu untuk kepentingan banyak orang seperti pembebasan lahan Bandara Kualanamu. Tapi hak yang punya lahan juga harus disesuaikan juga ganti ruginya," ujarnya.

Terkait dengan masih rendahnya pemahaman HAM itu, Fahmi mencontohkan jumlah laporan yang masuk ke Komnas HAM tahun lalu sekitar 6.000 laporan. 

Tapi setelah diteliti ternyata hanya 15 laporan yang berkenaan dengan persoalan HAM. Begitupun, kata dia, dari 15 kasus tersebut hanya tujuh kasus yang ditindak lanjuti.

Hadir sebagai narasumber Eddyanto Salimin (Sekretaris Lemlit Unimed), Azizul Kholis (Sekretaris Dewan Riset Daerah Propinsi Sumatera Utara) dan Majda El Muhtaj (Kepala Pusham Unimed).

sumber: analisadaily.com

Add a comment

TERM OF REFERENCE(TOR)

 HUMANITAS; JURNAL KAJIAN & PENDIDIKAN HAM

 PUSHAM UNIMED, VOL III, NO. 1 TAHUN 2012

Pendahuluan

 
Patut  dipahami  bahwa  pendidikan  HAM  merupakan  gerakaninternasional.  PBB  telah  menjadikan  pendidikan  HAM  sebagai  sebuahmainstreamingyang  memungkinkan terbentuknya  budaya  HAM. Negara-negarayang  bergabung  dalam  Uni  Eropa  memiliki  kemajuan  yang  signifikan.  Tahun2009  Dewan  Eropa  melahirkan  Piagam  tentang  Pendidikan  BagiKewarganegaraan  Demokratis  dan  Pendidikan  HAM  (Council  of Europe Charteron  Education  for  Democratic  Citizenship  and  Human  Rights  Education).Pendidikan HAM dalam terminologi Dewan Eropa adalah sebagai berikut:

 

Klik untuk berikutnya....

 

Add a comment

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) mendukung dan mengapresiasi sikap Pemerintah RI meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Para Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD).

Selasa (18/10), DPR bersama Pemerintah menyepakati untuk mengesahkan CRPD ke dalam hukum nasional Indonesia dalam bentuk undang-undang. Dengan langkah tersebut berarti Indonesia secara resmi telah menjadi Negara Pihak (State Party) dalam CRPD sehingga ketundukan atas prosedur dan mekanisme hukum HAM internasional menjadi keniscayaan. Sikap ini patut didukung dan diapresiasi dalam upaya mendorong langkah-langkah akseleratif perlindungan dan penemuhan HAM bagi penyandang disabilitas.

Persoalan disabilitas acapkali dipahami sebagai bentuk kelemahan dan keterbelakangan. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak mendapatkan porsi perlindungan dan pemenuhan HAM secara maksimal. Paradigma yang salah terhadap disabilitas telah sempurna melanggengkan ragam diskriminasi yang potensial dan aktual bagi penyandang disabilitas.

 

Ketentuan Pasal 4 CRPD menyatakan dengan tegas, States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability (Negara pihak perlu memastikan agar para penyandang disabilitas menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun karena disabilitas).

Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj, mengatakan, regulasi Indonesia tentang penyandang disabilitas juga sangat minim. “Bayangkan sampai sejauh ini Indonesia hanya memiliki UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat”, ujar Majda.

 

Tentu saja, dengan pengesahan CRPD, langkah pertama dan utama yang mesti dilakukan adalah mengkaji ulang segala ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut agar penyandang disabilitas benar-benar diposisikan sebagai manusia bermartabat yang melekat pada mereka HAM.

 

Lebih lanjut Majda El Muhtaj, menjelaskan, CRPD menetapkan tujuh prinsip yang mesti diperhatikan bagi para penyandang disabilitas, yakni (1) penghormatan atas martabat yang dimiliki, otonomi dan kemandirian individu; (2) non-diskriminasi; (3) partisipasi secara penuh dan efektif dan inklusi/keikutsertaan dalam masyarakat; (4) penghormatan atas perbedaan dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari kemanusiaan dan keragaman manusia; (5) kesempatan yang sama; (6) aksesibilitas; (7) kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan (8) penghormatan atas kapasitas anak penyandang disabilitas dan hak mereka untuk mempertahankan identitasnya.

 

CRPD disahkan Majelis Umum PBB pada 13 Desember 2006 dan mulai berlaku sejak 3 Mei 1998. Indonesia secara resmi turut serta menandatangani CRPD pada 30 Maret 2007.

 

“Sampai saat ini 144 negara sebagai penandatangan dan 84 negara peratifikasi CRPD. Begitupun, lagi-lagi penting ditegaskan bahwa pengesahan CRPD bukanlah akhir dari segalanya”, ucap Majda.

 

Indonesia tercatat telah meratifikasi beberapa instrumen pokok HAM internasional, seperti ICESCR 1966 melalui UU No. 11 Tahun 2005; ICCPR 1966 melalui UU No. 12 Tahun 2005; CERD 1969 melalui UU No. 22 Tahun 1999; CEDAW 1981 melalui UU No. 7 Tahun 1984; CAT 1987 melalui UU No. 5 Tahun 1998; dan CRC 1989 melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Namun demikian dalam realitasnya kemajuan normative ini belum juga mampu menampakkan perkembangan perlindungan dan pemenuhan HAM yang signifikan dan maksimal.

 

Persoalan utamanya adalah Pemerintah apalagi Pemerintahan Daerah tidak cerdas dan belum memiliki pemahaman yang utuh tentang pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam perspektif HAM. Kebaikan hati dalam bentuk tindakan-tindakan parsial dan karitatif masih membayangi ragam kebijakan. Padahal, pada diri negara, terutama pemerintah, melekat tanggung jawab dan kewajiban HAM, yakni kewajiban menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect) dan memenuhi (obligation to fulfill) sebagai kewajiban konstitusional sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945.

“Secara khusus, ini adalah tantangan nyata kepemimpinan Presiden SBY memasuki paruh kedua di akhir masa jabatannya sebagai kepala negara dan pemerintahan Indonesia untuk benar-benar merealisasikan HAM, khususnya bagi para penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan pelanggaran HAM di Indonesia”, pungkas Majda.

Add a comment
Prev Next

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:109 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:125 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:165 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:425 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:575 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:644 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:598 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:533 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:579 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more