• image
  • image
  • image
  • image

 Meskipun wacana HAM telah menggelinding deras di Indonesia, namun kenyataannya masih ditemukan kendala akademis dalam memposisikan kajian HAM ke dalam penelitian ilmiah.

Kenyataan ini mengharuskan perlu adanya wacana untuk membuka cakrawala pendekatan studi HAM secara multidisipliner. Apalagi sampai sejauh ini pemahaman terhadap persoalan HAM di tengah masyarakat dinilai masih cukup rendah.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan Majda El Muhtaj pada workshop Pengembangan Payung Penelitian HAM di ruang pertemuan lantai II, Gedung Lemlit Unimed, Rabu (2/11). 

 Dengan kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dalam melihat kajian HAM secara akademis dan membekali calon-calon peneliti dalam melakukan penelitian HAM, ujar Majda yang didampingi ketua panitia M Fahmi Siregar.

Dikatakan, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari upaya merekonstruksi bentuk dan ragam penelitian HAM dalam bentuk payung penelitian di lingkungan Lemlit Unimed. Penelitian HAM dilakukan dengan mengacu pada instrumen-instrumen HAM internasional dan nasional serta langkah-langkah teknis dalam menguatkan pondasi pendekatan multidisipliner dalam penelitian HAM. 

Payung penelitian HAM ini, kata Majda, merupakan pedoman yang dijadikan acuan praktis dalam melakukan penelitian HAM di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. 

"Penelitian HAM itu juga berperan penting dalam membantu nalar ideologis calon peneliti dalam mengembangkan konsep pembangunan berbasis HAM (human rights-based approach to development) dan penerapannya di Indonesia dan Sumatera Utara," ungkapnya.

Kasus Tanah

Lebih lanjut M Fahmi yang juga Bendahara Pusham Unimed mengatakan,pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) didominasi persoalan lahan. Sayangnya dalam penyelesaian kasus tanah yang merugikan masyarakat itu banyak yang tidak jelas penyelesaiannya.

"Seperti lahan di daerah Kualanamu yang sebagian masih dalam tahap pembebasan. Itu adalah salah satu kasusnya," ujarnya.

Dia mengatakan, pembebasan lahan selalu menjadi persoalan di Sumut ini. Meski pembebasan lahan yang dimaksud pemerintah baik, akan tetapi pemerintah juga sebaiknya memperhatikan dan mempertimbangkan hak rakyat terutama terkait ganti rugi yang sesuai.

"Meskipun kalau dilihat, itu untuk kepentingan banyak orang seperti pembebasan lahan Bandara Kualanamu. Tapi hak yang punya lahan juga harus disesuaikan juga ganti ruginya," ujarnya.

Terkait dengan masih rendahnya pemahaman HAM itu, Fahmi mencontohkan jumlah laporan yang masuk ke Komnas HAM tahun lalu sekitar 6.000 laporan. 

Tapi setelah diteliti ternyata hanya 15 laporan yang berkenaan dengan persoalan HAM. Begitupun, kata dia, dari 15 kasus tersebut hanya tujuh kasus yang ditindak lanjuti.

Hadir sebagai narasumber Eddyanto Salimin (Sekretaris Lemlit Unimed), Azizul Kholis (Sekretaris Dewan Riset Daerah Propinsi Sumatera Utara) dan Majda El Muhtaj (Kepala Pusham Unimed).

sumber: analisadaily.com

Add a comment

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) mendukung dan mengapresiasi sikap Pemerintah RI meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Para Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD).

Selasa (18/10), DPR bersama Pemerintah menyepakati untuk mengesahkan CRPD ke dalam hukum nasional Indonesia dalam bentuk undang-undang. Dengan langkah tersebut berarti Indonesia secara resmi telah menjadi Negara Pihak (State Party) dalam CRPD sehingga ketundukan atas prosedur dan mekanisme hukum HAM internasional menjadi keniscayaan. Sikap ini patut didukung dan diapresiasi dalam upaya mendorong langkah-langkah akseleratif perlindungan dan penemuhan HAM bagi penyandang disabilitas.

Persoalan disabilitas acapkali dipahami sebagai bentuk kelemahan dan keterbelakangan. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak mendapatkan porsi perlindungan dan pemenuhan HAM secara maksimal. Paradigma yang salah terhadap disabilitas telah sempurna melanggengkan ragam diskriminasi yang potensial dan aktual bagi penyandang disabilitas.

 

Ketentuan Pasal 4 CRPD menyatakan dengan tegas, States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability (Negara pihak perlu memastikan agar para penyandang disabilitas menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun karena disabilitas).

Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj, mengatakan, regulasi Indonesia tentang penyandang disabilitas juga sangat minim. “Bayangkan sampai sejauh ini Indonesia hanya memiliki UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat”, ujar Majda.

 

Tentu saja, dengan pengesahan CRPD, langkah pertama dan utama yang mesti dilakukan adalah mengkaji ulang segala ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut agar penyandang disabilitas benar-benar diposisikan sebagai manusia bermartabat yang melekat pada mereka HAM.

 

Lebih lanjut Majda El Muhtaj, menjelaskan, CRPD menetapkan tujuh prinsip yang mesti diperhatikan bagi para penyandang disabilitas, yakni (1) penghormatan atas martabat yang dimiliki, otonomi dan kemandirian individu; (2) non-diskriminasi; (3) partisipasi secara penuh dan efektif dan inklusi/keikutsertaan dalam masyarakat; (4) penghormatan atas perbedaan dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari kemanusiaan dan keragaman manusia; (5) kesempatan yang sama; (6) aksesibilitas; (7) kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan (8) penghormatan atas kapasitas anak penyandang disabilitas dan hak mereka untuk mempertahankan identitasnya.

 

CRPD disahkan Majelis Umum PBB pada 13 Desember 2006 dan mulai berlaku sejak 3 Mei 1998. Indonesia secara resmi turut serta menandatangani CRPD pada 30 Maret 2007.

 

“Sampai saat ini 144 negara sebagai penandatangan dan 84 negara peratifikasi CRPD. Begitupun, lagi-lagi penting ditegaskan bahwa pengesahan CRPD bukanlah akhir dari segalanya”, ucap Majda.

 

Indonesia tercatat telah meratifikasi beberapa instrumen pokok HAM internasional, seperti ICESCR 1966 melalui UU No. 11 Tahun 2005; ICCPR 1966 melalui UU No. 12 Tahun 2005; CERD 1969 melalui UU No. 22 Tahun 1999; CEDAW 1981 melalui UU No. 7 Tahun 1984; CAT 1987 melalui UU No. 5 Tahun 1998; dan CRC 1989 melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Namun demikian dalam realitasnya kemajuan normative ini belum juga mampu menampakkan perkembangan perlindungan dan pemenuhan HAM yang signifikan dan maksimal.

 

Persoalan utamanya adalah Pemerintah apalagi Pemerintahan Daerah tidak cerdas dan belum memiliki pemahaman yang utuh tentang pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam perspektif HAM. Kebaikan hati dalam bentuk tindakan-tindakan parsial dan karitatif masih membayangi ragam kebijakan. Padahal, pada diri negara, terutama pemerintah, melekat tanggung jawab dan kewajiban HAM, yakni kewajiban menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect) dan memenuhi (obligation to fulfill) sebagai kewajiban konstitusional sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945.

“Secara khusus, ini adalah tantangan nyata kepemimpinan Presiden SBY memasuki paruh kedua di akhir masa jabatannya sebagai kepala negara dan pemerintahan Indonesia untuk benar-benar merealisasikan HAM, khususnya bagi para penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan pelanggaran HAM di Indonesia”, pungkas Majda.

Add a comment

MEDAN - Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (PPKn FIS Unimed) berhasil meraih juara ketiga dalam Kompetisi Debat PKn Tingkat Nasional di Universitas Negeri Malang pada 19-20 November lalu. Peserta dalam kegiatan ini adalah seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Pemenang pertama dan kedua masing-masing adalah Universitas Negeri Mulawarman, Kalimantan Timur dan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

 

Muhammad Taufiq Hidayah Tanjung dan Eka Azwin Lubis yang tampil mewakili Unimed menyatakan rasa haru dan bangga atas prestasi ini. Terus terang kompetisi ini sangat prestisius. Banyak peserta yang tampil dengan baik. Alhamdulillah, juri memberikan penilaian yang obyektif dan Unimed berhasil meraih predikat pemenang ketiga tingkat nasional. Makalah pertama yang kami sajikan terkait dengan pelanggaran HAM dalam kasus penggusuran warga masyarakat di Desa Pasar VI, Kualanamu, Deli Serdang.

 

Sebagai mahasiswa PPKN FIS Unimed dan staf di Pusham Unimed, pihaknya terus mengikuti perkembangan pembangunan bandara Kualanamu dan dari berbagai informasi yang kami dapatkan, pelanggaran HAM terjadi dalam kasus penggusuran warga masyarakat di sana. Ganti rugi dan kompensasi yang tidak bermartabat membuat kehidupan masyarakat berada dalam pilihan yang sulit. Padahal, sejatinya pembangunan tidak bisa dilepaskan dari perlindungan dan pemenuhan HAM.

 

Debat tingkat nasional diselenggarakan setiap tahunn. Dan untuk tahun ini  menghadirkan tema-tema aktual, seperti pemberantasan korupsi, perlindungan buruh migran, peran strategis intelijen negara, perlindungan HAM serta jender. Setiap peserta memilih dalam posisi sebagai pro atau kontra dengan waktu masing-masingnya selama 30 menit untuk mempertahankan argumentasinya.

 

Pimpinan Jurusan PPKn FIS Unimed, Parlaungan Gabriel Siahaan, mengatakan, prestasi ini sangat membanggakan jurusan PPKn FIS Unimed. Kami terus mendorong agar mahasiswa/mahasiswi terus meningkatkan prestasinya, baik di kancah lokal, nasional, regional dan internasional. Arief Wahyudi, Sekretaris Pusham Unimed, mengungkapan rasa bangganya atas kemampuan mahasiswa yang juga keduanya merupakan staf Pusham Unimed. Semoga sikap kritis dan keberanian mereka mampu diteladani oleh mahasiswa Unimed lainnya. Pembantu Rektor II Unimed, Khairul Azmi, juga mengucapkan terima kasih dan bangga atas prestasi adik-adik mahasiswa PPKn FIS Unimed

Add a comment

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) menggelar focused group discussion/diskusi kelompok terbatas (FGD) dengan mengundang pengajar-pengajar HAM di wilayah Pulau Sumatera, termasuk Pusham Unimed.

 

Kegiatan ini dilaksanakan kemarin di Medan. FGD ini juga diselenggarakan secara simultan di beberapa wilayah di Indonesia, yakni Medan untuk wilayah Sumatera; Yogyakarta untuk wilayah Jawa dan Balikpapan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

 

Menurut Eko Riyadi, Direktur Pusham UII, Yogyakarta, Pusham UII telah bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway, dalam menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia.” Buku tersebut awalnya disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik, khususnya para dosen pengajar mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia pada Fakultas Hukum di berbagai universitas se-Indonesia.

 

Pada saat itu, tulis Eko dalam rilisnya, buku hak asasi manusia sangat langka, sedangkan mata kuliah hukum hak asasi manusia di beberapa kampus telah menjadi mata kuliah yang wajib dipelajari oleh mahasiswa. Oleh karena itu, terasa bahwa buku tersebut sangat penting bagi para akademisi dan mahasiswa.

 

Dalam suasana itu, mesti ada perubahan-perubahan materi pada buku ajar tersebut sehingga akan bersesuaian dengan konteksnya saat ini. Selain itu, buku ajar tersebut sangat mungkin diperbaiki metode penulisannya sehingga akan lebih nyaman dan mudah dipahami bagi pembacanya. ”FGD ini merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan peran strategis perguruan tinggi dalam merespons isu-isu HAM di Indonesia,” tegas Eko Riyadi.

 

Pusham Unimed sebagai salah satu peserta FGD tentu menyambut baik kegiatan ini, katanya. Hal ini juga sebagai kesempatan pertama bagi Pusham UII beraktifitas di Medan. ”Sebagai pusham yang juga terlibat aktif dalam proses pembentukan dan memberikan dukungan terhadap Pusham Unimed, Pusham UII adalah yang terbaik di Indonesia dan melalui kegiatan ini kita akan banyak mendapatkan manfaat bertukar pikiran dan pengalaman, khususnya dalam pembuatan buku ajar HAM di Indonesia,” tegas Majda El Muhtaj, Kepala Pusham Unimed.

 

”Semoga melalui FGD ini dapat dihasilkan temuan-temuan baru dalam mengartikulasikan HAM dalam upaya pendidikan HAM di perguruan tinggi. Kehadiran pusat-pusat studi HAM sangat penting dalam upaya memperkuat basis pengetahuan para pengajar dan peneliti HAM dan tentu saja dengan menggunakan buku ajar HAM ini diharapkan mampu mengikuti taraf perkembangan kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia,” kata Majda menjelaskan.

 

Sumber: waspada.co.id

Add a comment
Prev Next

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:215 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:331 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:428 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:323 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:387 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:347 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:387 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more

Polri Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

18-07-2016 Hits:446 Berita Anastasia Marbun

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan.................

Read more

Opini : Keniscayaan Transformasi menuju Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

12-07-2016 Hits:442 Berita Anastasia Marbun

MONGABAY.CO.ID — Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility,.................

Read more

Peringatan Hari Anti Penyiksaan

26-06-2016 Hits:491 Berita Yulita HTH

Pusham Unimed, Medan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar kegiatan diskusi dan buka puasa bersama pada Sabtu (25/06). Acara ini mengusung tema “Mendukung Kehidupan Setelah Penyiksaan” sebagai bentuk apresiasi.................

Read more