• image
  • image
  • image
  • image

Isu bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu yang selalu berkembang di Dewan HAM PBB, antara lain dengan disahkannya beberapa resolusi-resolusi terkait bisnis dan HAM. Melihat perkembangan ini, maka masalah bisnis dan HAM sangat penting diatur secara spesifik dalam regulasi nasional. Hal lain yang menyebabkan penting adalah isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga yakni korporasi. Ikutsertanya kalangan Bisnis (korporasi) sangat signifikan dalam proses berjalannya bisnis di wilayah Indonesia. Untuk meminimalisir terjadinya konflik ataupun dampak yang menyebabkan pelangggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi kalangan dunia internasional, PBB telah merumuskan kerangka Bisnis dan HAM yang dinamakan dengan United Nation Guilding Principle (UNGP).        

Untuk menyahuti itu, pada 26-27 April 2016 yang lalu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) bekerjasama dengan Universitas Negeri Airlangga (Unair) melaksanakan kegiatan Simposium Nasional dan Focused Group Discussion (FGD) dengan tema Mendorong Implementasi Efektif UNGP di Indonesia. Sebagai Keynote Speech dalam pembukaan kegiatan tersebut adalah Bapak Dr. (HC) Triyono Wibowo, S.H (Duta Besar LBBP/Wakil tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Swiss). Adapun Peserta yang hadir terdiri dari kalangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi, NGO, Praktisi dan Mahasiswa tentang bisnis dan HAM secara teknis dan taktis yang di rumuskan melalui FGD.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Adapun fasilitator dalam FGD dipandu oleh Bapak Rafendi Djamin (Direktur, Amnesti Internasional untuk Asia Tenggara dan Pasifik).

Point penting dari kegiatan tersebut bahwa simposium penting dilaksanakan di berbagai daerah khususnya untuk memberikan sosialisasi tentang UNGP dan dorongan regulasi nasional untuk mengatur kegiatan korporasi dalam menjalankan bisnisnya agar menghormati HAM.

Add a comment

Kisaran, MedanBisnis - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Asahan kedatangan Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed). Kunjungan bertujuan untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait penelitian tentang media dan pendidikan HAM.

FGD yang dipandu langsung Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj, diikuti Pengurus PWI Asahan, yakni Ketua Awaluddin, Sekretaris Indra Sikumbang, Bendahara Syafrizal Rany dan beberapa anggota di hotel Marina Kisaran, Rabu (13/4).

Menurut Majda, penelitian Pusham Unimed difokuskan pada peran strategis PWI dalam pendidikan HAM, khususnya di organisasi kewartawan yang tertua yakni PWI. Dan kegiatan ini dilakukan di enam PWI di Sumut. Yakni PWI Sumut, Kota Binjai, PWI Kabupaten Deli Serdang, PWI Kabupaten Labuhan Batu, PWI Kota Pematangsiantar dan PWI Kabupaten Asahan.

Tujuan penelitian, kata Majda, pertama untuk mengetahui kondisi pendidikan HAM di PWI Sumut dan di enam PWI Kabupaten/Kota di Sumut. Kedua, untuk mengetahui hambatan, tantangan dan capaian dalam mengimplementasikan relasi media dan pendidikan HAM.

"Harapan kita diskusi ini dapat memberikan manfaat bagi PWI dan masyarakat. Kita minta PWI untuk terus bangun kemintraan disegala stek holder dan memperkenalkan diri lebih luas dengan masyarakat. Dan saya minta PWI harus melawan ketidak adilan di lingkungan kewartawanan," ungkap Majda.

 

Baca selengkapnya, MedanBisnis 14 April 2016

 

Add a comment

Medan, Analisa - Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PWI Sumut) terkait penelitian tentang media dan pendidikan HAM di gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro No.4 Medan, Senin (4/4).

FGD yang dipandu langsung Kepala Pusham Unimed, Majda El Muhtaj, diikuti sejumlah Pengurus PWI Sumut, yakni Ketua Hermansjah, Sekretaris Dewan Kehormatan War Djamil, Wakil Ketua Bidang Organisasi Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal Rudi Surya, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Wilfrid B Sinaga, Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama Agus S Lubis, Sekretaris Edward Thahir, Wakil Sekretaris II Jalaluddin, dan Bendahara Zul Anwar Marbun.

Menurut Majda, penelitian Pusham Unimed difokuskan pada peran strategis PWI dalam pendidikan HAM, khususnya di PWI Provinsi Sumut, PWI Kota Binjai, PWI Kabupaten Deli Serdang, PWI Kabupaten Labuhan Batu, PWI Kabupaten Asahan, dan PWI Kota Pematang Siantar.

Tujuan penelitian, kata Majda, pertama untuk mengetahui kondisi pendidikan HAM di PWI Sumut dan di enam PWI Kabupaten/Kota di Sumut. Kedua, untuk mengetahui hambatan, tantangan dan capaian dalam mengimplementasikan relasi media dan pendidikan HAM.

Dan ketiga, untuk mengetahui upaya-upaya konkrit yang dilakukan dalam pendidikan HAM.

Untuk pelaksanaan FGD selanjutnya, kata Majda, dijadwalkan dilaksanakan di PWI Kota Binjai 6 April 2016, PWI Kabupaten Deli Serdang 7 April 2016, PWI Kabupaten Labuhan Batu 12 April 2016, PWI Kabupaten Asahan 13 April 2016, dan di PWI Kota Pematang Siantar 14 April 2016.

 

 

Baca selengkapnya, Analisa 4 April 2016

 

Add a comment

"Bila memang benar Densus 88 menghilangkan nyawa siyono dengan melanggar prosedur ? maka kasus kematian siyono merupakan pelanggaran HAM berat. Jadi siapakah sebenarnya teroris ?"


The Jakarta Post - The sinister circumstances surrounding the death of suspected terrorist Siyono and the blatant cover-up attempts by the police are no trifles. They reflect a serious loophole in the national strategy to combat terrorism that, if not immediately addressed, would only jeopardize our freedom and put us at a greater risk of terrorist attacks.

The war on terrorism is neither quick nor cheap. It is folly if we decide to prolong and exacerbate it further by allowing the police’s counterterrorism squad, the Special Detachment, or Densus 88, to casually use heavy-handed tactics or, worse, totally illegal and unconstitutional approaches to clamp down on local terrorist cells. Not only does it risk radicalizing more Muslims, it gravely compromises our civil liberties.

The police, therefore, must adequately answer the lingering questions that arose following an independent autopsy initiated by the country’s prominent Muslim organization Muhammadiyah and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) on Siyono.

The autopsy, conducted by members of the Indonesian Forensics Physicians Organization, concluded that Siyono’s body had not been examined before. This finding contradicted the police’s statement that they had carried out their own autopsy and found that Siyono succumbed to his wounds after a scuffle with Densus 88 officers when trying to escape, a claim that the forensics team proved wrong. The examination did not find any sign that Siyono had defended himself.  

So who was lying? The police or Muhammadiyah/Komnas HAM? During the press conference to announce the autopsy results, Siyono’s grieving widow, Suratmi, said she was given Rp 100 million (US$7,598) by the police, which many allege was a bribery attempt to silence her.

Of course, Suratmi could be lying, but where did she get Rp 100 million from just to frame the police? And why would Muhammadiyah and Komnas HAM make up such a damning allegation when the autopsy findings are incriminating enough to press the police to come clean on what transpired before Siyono’s death?

Muhammadiyah and Komnas HAM should not be the only institutions pushing for transparency and accountability with regard to Siyono’s highly suspicious death. Other Muslim organizations, moderate or liberal, should make the same demands for this is not about defending or having sympathy for “terrorists”. We need to do this to protect our civil rights, to reject any form of unwarranted state violence and to ensure that no citizen can be convicted of any crime without due process.

Nahdlatul Ulama (NU) chairman Said Aqil Siradj’s statement that he believed in the police’s claims about the Siyono case is at best premature. The police are not the most credible institution in the country.

 

 

Baca selengkapnya, Jakarta Post 14 April 2016

 

Add a comment
Prev Next

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:215 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:331 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:428 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:323 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:387 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:347 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:387 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more

Polri Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

18-07-2016 Hits:446 Berita Anastasia Marbun

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan.................

Read more

Opini : Keniscayaan Transformasi menuju Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

12-07-2016 Hits:442 Berita Anastasia Marbun

MONGABAY.CO.ID — Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility,.................

Read more

Peringatan Hari Anti Penyiksaan

26-06-2016 Hits:491 Berita Yulita HTH

Pusham Unimed, Medan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar kegiatan diskusi dan buka puasa bersama pada Sabtu (25/06). Acara ini mengusung tema “Mendukung Kehidupan Setelah Penyiksaan” sebagai bentuk apresiasi.................

Read more