• image
  • image
  • image
  • image

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in Indonesia, most of them for drug-related offences. He appealed to authorities to immediately reinstate a moratorium on the death penalty.

The executions will reportedly be carried out later this week at a high security prison on Nusa Kambangan island in central Java. The UN Human Rights Office expressed its deep concern about the lack of transparency throughout the process and compliance with fair trial guarantees, including the right to appeal.

“The increasing use of the death penalty in Indonesia is terribly worrying, and I urge the Government to immediately end this practice which is unjust and incompatible with human rights,” said Zeid. “I find it deeply disturbing that Indonesia has already executed 19 people since 2013, making it the most prolific executioner in South-East Asia.”

Indonesia suspended a four-year de facto moratorium on the death penalty in March 2013, in a decision that runs counter to an international trend towards the abolition of the death penalty.

Several of the individuals put to death in Indonesia since 2013 have been executed for drug-related offences.

The High Commissioner stressed that under international law, and in particular the International Covenant on Civil and Political Rights which Indonesia has ratified, in countries which have not abolished the death penalty, it may only be used for “the most serious crimes” which has been interpreted to mean only crimes involving intentional killing. Drug-related offences do not fall under this threshold of “most serious crimes”. Even then, the case has to meet stringent fair trial standards, including full transparency throughout the process.


For more information  http://www.ohchr.org

Add a comment

STUDENT PARTICIPANTS

For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration will be considered for student status.

GROUP REGISTRATIONS

For Groups Registration, we strongly recommend that you download and accomplish this form. 

EVENT DETAILS:

Conference Check-In (Payment, Attendance and Conference Kit):
Eve of the Conference (9 October 2016): 19:00-21:00 9 October 2016
First Day: Opens at 7:00

Conference Schedule:
First Day (October 10): 8:00-18:00 (Full Day)
Second Day (October 11): 8:00-18:00 (Full Day)
Third Day (October 12): 8:00-12:00 (Full Day)

About the Conference

Human rights in Southeast Asia is undergoing a difficult period where advances made in the past decade appear to have eroded away as states and private players act regressively. Examples include the military rule in Thailand, religious extremism in Indonesia, and the steady destruction of civil rights in Malaysia. More recently in the Philippines, a presidential candidate who ran on a patently anti-human rights platform won the majority vote. There are increasing threats to democratic freedoms, the rights of non-citizens, and the livelihood of those economically marginalized in the name of development. The effects of climate change pose a unique challenge to human rights, peace and security not only in the region but also globally. Though many businesses, governments and religious groups discursively embrace human rights, a lot more are actively involved in human rights violations.

For More Informarion Conference Registration

Add a comment

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan kepercayaan publik sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Pengamat kepolisian dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri medan (Unimed) Quadi Azam, mengatakan itu kepada waspada, Kamis (14/7). Dia mengomentari pernyataan Presiden Jokowi, yang memberikan dua tugas kepada Kapolri Tito Karnavian.

Saat melantik Tito Karnavian di Istana Negara, Rabu (17/7), Presien Jokowi, meminta Tito untuk menjaga persatuan , kekompakan, solidaritas internal Polri. Kemudian Presiden juga meminta Tito fokus melakukan roformasi Polri secara menyeluruh.

Sejalan dengan pernyataan Presiden, Quadi Azam mengatakan, Kapolri baru harus fokus untuk membenahi internal kepolisian. Menurutnya, kinerja kepolisian dalam hal pelayanan masyarakat sangat buruk, dan seakan tidak ada habisnya.

Katanya, pembenahan di berbagai tingkatan di kepolisian harus segera dilakukan. Karena ujung tombak pelayanan dapat dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di berbagai daerah.

Quadi Azam menilai, masih banyak terjadi pungutan liar terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Banyak contoh untuk ini. Seperti hal yang sudah wajar terjadi dan terkesan membudaya di kepolisian.

 

Baca selengkapnya, Waspada 16 Juli 2016

Add a comment

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini.

Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman mati ini tidak sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo saat kampanye lalu yang menjanjikan penghormatan terhadap HAM.

"Pemerintahan di bawahnya terus menunjukkan penolakan besar terhadap kewajiban HAM Indonesia dan jaminan perlindungan internasional yang harus dijalankan di semua kasus hukuman mati," tulis pernyataan resmi Amnesti International pada 25 Juli lalu.

Presiden Jokowi bahkan secara keras menyatakan akan menolak semua semua permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati untuk kasus-kasus narkotika, dengan menyatakan bahwa “kejahatan semacam ini tidak layak mendapatkan pengampunan”.

Di sisi lain, pihak berwenang Indonesia berulang kali menyatakan bahwa mereka menerapkan hukuman mati sesuai dengan hukum dan standar internasional, dengan mengklaim bahwa eksekusi mati dibutuhkan untuk melawan tingginya kasus-kasus kejahatan narkotika di negeri tersebut.

Namun, dalih tersebut dipatahkan Amnesty International. Lembaga yang fokus pada penegakan HAM di seluruh dunia ini menganggap tak ada bukti efek jera yang ditimbulkan dari hukuman mati.

Selain itu, kejahatan narkotika dianggap tidak memenuhi ambang batas kejahatan paling serius di mana penggunaan hukuman mati harus dilarang di bawah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Konvenan itu telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

Baca selengkapnya di Kompas.com


 

 

 

 

Add a comment

MONGABAY.CO.ID Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, disingkat CSR) belakangan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di industri lainnya.

Kekecualiannya adalah bank-bank asing yang kebetulan telah memiliki kebijakan keberlanjutan/CSR dari markas besar mereka.  Itupun, pengejawantahannya di Indonesia tentu tidak sama dengan apa yang mereka lakukan di negara asal mereka.  Studi dari Responsibank di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja bank-bank asing pun masih jauh panggang dari api.

Jelas hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.  Bank-bank di Indonesia perlu untuk berubah, karena keberlanjutan adalah keniscayaan yang tak terhindarkan, dan pilihan lainnya adalah kepunahan.  Seluruh kekuatan global dan lokal sangat tegas menunjukkan dukungan bagi dunia yang semakin ramah dan adil dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.  Dan dukungan itu bisa dirasakan sebagai tekanan oleh pihak-pihak yang enggan berubah, termasuk perusahaan perbankan.  Jadi, pilihannya adalah mengikuti—atau bahkan mendahului—arus  yang pasti datang, atau melawannya sekuat tenaga.

CSR dan Keberlanjutan Perbankan

Pertanyaannya adalah sebesar apa sesungguhnya komitmen bank-bank di Indonesia untuk mengadopsi keberlanjutan itu?  Komitmen itu sangatlah berat karena akan mensyaratkan seluruh proses bisnis ditinjau ulang untuk memastikan bahwa dampak yang timbul dari bisnis inti perbankan adalah keberlanjutan dan keadilan ekonomi-sosial-lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

CSR, sebagai proses untuk mencapai tujuan tersebut, mensyaratkan perusahaan untuk bertanggung jawab penuh atas dampak dari keputusan dan tindakannya.  Tidak seperti yang kebanyakan perusahaan di Indonesia yakini, CSR bukanlah donasi atau kegiatan filantropis, melainkan manajemen dampak bisnis.  Kalau bank memanfaatkan dana masyarakat untuk melakukan pembiayaan projek komersial dan konsumtif, maka tanggung jawab sosialnya adalah memastikan dampak dari pembiayaan itu.

 

Baca selengkapnya, Mongabay 12 July 2016

 

 

Add a comment
Prev Next

Pusham Unimed Meneliti di Polres Sergai

07-05-2018 Hits:176 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Sei Rampah, (Analisa)- Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka kegiatan penelitian Bhabinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri.................

Read more

Kebebasan Berekspresi Rentan Jelang Pemilu

16-04-2018 Hits:170 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Medan, (Analisa) - Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia cenderung rentan di masa-masa menjelang pemilu. Segenap pihak perlu mengantisipasi momen ini agar tidak menjadi arena merusak kebebasan berekspresi dan berpen­dapat. Hal itu menjadi salah.................

Read more

Warga Penghayat Kepercayaan Akan Dapat E-KTP Baru Setelah Pilkada 2018 Artikel …

12-04-2018 Hits:162 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kementerian Dalam Negeri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.................

Read more

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:949 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:1001 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:1039 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:1297 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:1535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:1340 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:1180 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more