• image
  • image
  • image
  • image

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk berkiprah secara optimal.

“Rakyat sudah ada sebelum negara. Akan tetapi, kenyataannya, negara belum sepenuhnya hadir untuk rakyat,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Rabu (3/8),  di Jakarta. Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran laporan hasil pemantauan “Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan , Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat”.

Acara tersebut diadakan oleh Komisis Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Penyusunan laporan melibatkan anggota komunitas penghayat penyintas diskriminasi berserta para pendamping, antara lain dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika.

Laporan mengumpulkan data kuantitatif kasus-kasus diskriminasi yang menimpa perempuan penghayat pada rentang tahun 2010 hingga 2015. Tim mengambil sampel dari sebelas komunitas, antara lain, Bayan Wetu Telu (Nusa Tenggara Barat), Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Kajang (Sulawesi Selatan), serta Musi (Sulawesi Utara).

“Pelanggarana berupa tidak diakuinya hak-hak sipil, disebut sebagai aliran sesat, pemaksaan berbusana sesuai agama mayoritas, kekerasan seksual, bahkan penghilangan nyawa,” ujar Kharirah Ali, Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Komnas Perempuan.

Diskriminasi dialami antara lain oleh Sarpin, warga Desa Kanakes Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Anaknya kesulitan memiliki akta kelahiran karena petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak mau menerima surat pernikahan Sarpin yang dikeluarkan oleh lembaga penghayat di wilayah tersebut. Akhirnya, akta kelahiran anak Sarpin hanya mencantumkan nama ibu.

Kharirah menjelaskan, apabila akta kelahiranhanya mencantumkan nama ibu anak tersebut dinilai sebagai anak tidak sah oleh masyarakat. Hal ini memberikan beban psikologis dan sosial bagi keluarga penghayat kepercayaan. Disamping itu, tanpa pencantuman nama ayah, anak akan mengalami kesulitan untuk mendapat hak waris.

“demikian pula dengan isteri. Ia menjadi rentan mengalami kekerasan, seperti penelantaran apabila pernikahannya tidak diakui oleh negara,” ujar Kharirah. (Selengkapnya) 

 

Sumber : Harian Kompas Edisi Kamis, 4 Agustus 2016

 

Prev Next

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:214 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:330 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:427 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:322 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:385 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:346 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:386 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more

Polri Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

18-07-2016 Hits:445 Berita Anastasia Marbun

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan.................

Read more

Opini : Keniscayaan Transformasi menuju Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

12-07-2016 Hits:441 Berita Anastasia Marbun

MONGABAY.CO.ID — Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility,.................

Read more

Peringatan Hari Anti Penyiksaan

26-06-2016 Hits:490 Berita Yulita HTH

Pusham Unimed, Medan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar kegiatan diskusi dan buka puasa bersama pada Sabtu (25/06). Acara ini mengusung tema “Mendukung Kehidupan Setelah Penyiksaan” sebagai bentuk apresiasi.................

Read more