• image
  • image
  • image
  • image

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk berkiprah secara optimal.

“Rakyat sudah ada sebelum negara. Akan tetapi, kenyataannya, negara belum sepenuhnya hadir untuk rakyat,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Rabu (3/8),  di Jakarta. Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran laporan hasil pemantauan “Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan , Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat”.

Acara tersebut diadakan oleh Komisis Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Penyusunan laporan melibatkan anggota komunitas penghayat penyintas diskriminasi berserta para pendamping, antara lain dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika.

Laporan mengumpulkan data kuantitatif kasus-kasus diskriminasi yang menimpa perempuan penghayat pada rentang tahun 2010 hingga 2015. Tim mengambil sampel dari sebelas komunitas, antara lain, Bayan Wetu Telu (Nusa Tenggara Barat), Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Kajang (Sulawesi Selatan), serta Musi (Sulawesi Utara).

“Pelanggarana berupa tidak diakuinya hak-hak sipil, disebut sebagai aliran sesat, pemaksaan berbusana sesuai agama mayoritas, kekerasan seksual, bahkan penghilangan nyawa,” ujar Kharirah Ali, Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Komnas Perempuan.

Diskriminasi dialami antara lain oleh Sarpin, warga Desa Kanakes Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Anaknya kesulitan memiliki akta kelahiran karena petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak mau menerima surat pernikahan Sarpin yang dikeluarkan oleh lembaga penghayat di wilayah tersebut. Akhirnya, akta kelahiran anak Sarpin hanya mencantumkan nama ibu.

Kharirah menjelaskan, apabila akta kelahiranhanya mencantumkan nama ibu anak tersebut dinilai sebagai anak tidak sah oleh masyarakat. Hal ini memberikan beban psikologis dan sosial bagi keluarga penghayat kepercayaan. Disamping itu, tanpa pencantuman nama ayah, anak akan mengalami kesulitan untuk mendapat hak waris.

“demikian pula dengan isteri. Ia menjadi rentan mengalami kekerasan, seperti penelantaran apabila pernikahannya tidak diakui oleh negara,” ujar Kharirah. (Selengkapnya) 

 

Sumber : Harian Kompas Edisi Kamis, 4 Agustus 2016

 

Prev Next

Pusham Unimed Meneliti di Polres Sergai

07-05-2018 Hits:176 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Sei Rampah, (Analisa)- Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka kegiatan penelitian Bhabinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri.................

Read more

Kebebasan Berekspresi Rentan Jelang Pemilu

16-04-2018 Hits:170 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Medan, (Analisa) - Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia cenderung rentan di masa-masa menjelang pemilu. Segenap pihak perlu mengantisipasi momen ini agar tidak menjadi arena merusak kebebasan berekspresi dan berpen­dapat. Hal itu menjadi salah.................

Read more

Warga Penghayat Kepercayaan Akan Dapat E-KTP Baru Setelah Pilkada 2018 Artikel …

12-04-2018 Hits:162 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kementerian Dalam Negeri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.................

Read more

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:949 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:1001 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:1039 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:1297 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:1535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:1340 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:1180 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more