• image
  • image
  • image
  • image

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk berkiprah secara optimal.

“Rakyat sudah ada sebelum negara. Akan tetapi, kenyataannya, negara belum sepenuhnya hadir untuk rakyat,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Rabu (3/8),  di Jakarta. Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran laporan hasil pemantauan “Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan , Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat”.

Acara tersebut diadakan oleh Komisis Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Penyusunan laporan melibatkan anggota komunitas penghayat penyintas diskriminasi berserta para pendamping, antara lain dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika.

Laporan mengumpulkan data kuantitatif kasus-kasus diskriminasi yang menimpa perempuan penghayat pada rentang tahun 2010 hingga 2015. Tim mengambil sampel dari sebelas komunitas, antara lain, Bayan Wetu Telu (Nusa Tenggara Barat), Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Kajang (Sulawesi Selatan), serta Musi (Sulawesi Utara).

“Pelanggarana berupa tidak diakuinya hak-hak sipil, disebut sebagai aliran sesat, pemaksaan berbusana sesuai agama mayoritas, kekerasan seksual, bahkan penghilangan nyawa,” ujar Kharirah Ali, Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Komnas Perempuan.

Diskriminasi dialami antara lain oleh Sarpin, warga Desa Kanakes Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Anaknya kesulitan memiliki akta kelahiran karena petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak mau menerima surat pernikahan Sarpin yang dikeluarkan oleh lembaga penghayat di wilayah tersebut. Akhirnya, akta kelahiran anak Sarpin hanya mencantumkan nama ibu.

Kharirah menjelaskan, apabila akta kelahiranhanya mencantumkan nama ibu anak tersebut dinilai sebagai anak tidak sah oleh masyarakat. Hal ini memberikan beban psikologis dan sosial bagi keluarga penghayat kepercayaan. Disamping itu, tanpa pencantuman nama ayah, anak akan mengalami kesulitan untuk mendapat hak waris.

“demikian pula dengan isteri. Ia menjadi rentan mengalami kekerasan, seperti penelantaran apabila pernikahannya tidak diakui oleh negara,” ujar Kharirah. (Selengkapnya) 

 

Sumber : Harian Kompas Edisi Kamis, 4 Agustus 2016

 

Prev Next

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:109 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:125 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:165 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:426 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:576 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:645 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:536 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:599 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:534 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:580 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more