• image
  • image
  • image
  • image

MONGABAY.CO.ID Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, disingkat CSR) belakangan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di industri lainnya.

Kekecualiannya adalah bank-bank asing yang kebetulan telah memiliki kebijakan keberlanjutan/CSR dari markas besar mereka.  Itupun, pengejawantahannya di Indonesia tentu tidak sama dengan apa yang mereka lakukan di negara asal mereka.  Studi dari Responsibank di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja bank-bank asing pun masih jauh panggang dari api.

Jelas hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.  Bank-bank di Indonesia perlu untuk berubah, karena keberlanjutan adalah keniscayaan yang tak terhindarkan, dan pilihan lainnya adalah kepunahan.  Seluruh kekuatan global dan lokal sangat tegas menunjukkan dukungan bagi dunia yang semakin ramah dan adil dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.  Dan dukungan itu bisa dirasakan sebagai tekanan oleh pihak-pihak yang enggan berubah, termasuk perusahaan perbankan.  Jadi, pilihannya adalah mengikuti—atau bahkan mendahului—arus  yang pasti datang, atau melawannya sekuat tenaga.

CSR dan Keberlanjutan Perbankan

Pertanyaannya adalah sebesar apa sesungguhnya komitmen bank-bank di Indonesia untuk mengadopsi keberlanjutan itu?  Komitmen itu sangatlah berat karena akan mensyaratkan seluruh proses bisnis ditinjau ulang untuk memastikan bahwa dampak yang timbul dari bisnis inti perbankan adalah keberlanjutan dan keadilan ekonomi-sosial-lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

CSR, sebagai proses untuk mencapai tujuan tersebut, mensyaratkan perusahaan untuk bertanggung jawab penuh atas dampak dari keputusan dan tindakannya.  Tidak seperti yang kebanyakan perusahaan di Indonesia yakini, CSR bukanlah donasi atau kegiatan filantropis, melainkan manajemen dampak bisnis.  Kalau bank memanfaatkan dana masyarakat untuk melakukan pembiayaan projek komersial dan konsumtif, maka tanggung jawab sosialnya adalah memastikan dampak dari pembiayaan itu.

 

Baca selengkapnya, Mongabay 12 July 2016

 

 

Prev Next

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:109 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:125 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:165 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:425 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:575 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:644 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:535 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:598 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:533 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:580 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more