• image
  • image
  • image

REKRUTMEN POLRI  BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS

    Tahun Anggaran 2012, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali membuka pendaftaran penerimaan anggota Polri pada tingkat Brigadir Polisi. Pada tahap pemeriksaan administrasi awal (rikmin) tercatat 1649 pelamar dari berbagai jenjang pendidikan, yakni SMA, akademi dan sarjana. Seleksi rekrutmen yang diselenggarakan secara nasional oleh panitia-panitia daerah, termasuk Kepolisian daerah Sumatera Utara (Poldasu), tetap berkomitmen pada prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH). Dengan prinsip ini diharapkan mampu menghasilkan sosok-sosok personil Polri yang berkualitas dan profesional.


    Kapoldasu, Irjen.Pol. Wisnu Amat Sastro, menegaskan bahwa Polri, sebagaimana agenda dan komitmen reformasi organisasi Polri, terus berupaya menjalankan tupoksinya dengan benar, berkualitas dan profesional. Prinsip BETAH dalam proses rekrutmen ini merupakan implementasi dari komitmen Polri dalam mewujudkan Polri yang tangguh, terdepan dan humanis. Hal itu disampaikan saat memberikan pengarahan pada jajaran kepanitian daerah Poldasu yang diringi dengan pernyataan dan penandatanganan pakta integritas pada 26 Januari 2012 di Rupattama Tri Brata, Mapoldasu. Turut hadir Wakpoldasu, Brigjen.Pol. Sahala Allagan dan jajaran pejabat utama Poldasu.
    Majda El Muhtaj, Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) yang juga pengawas eksternal penerimaan Brigadir Polisi T.A. 2012, mengatakan kehadiran kami sebagai pengawas eksternal di sini  didasarkan pada Peraturan Kapolri No. 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Polri. Ini tahun kedua saya menjadi pengawas penerimaan anggota Polri. Bersama dengan teman-teman lainnya dari IDI Sumut, Dinas Pendidikan Sumut dan LSM, kami mengawasi seluruh tahapan seleksi penerimaaan anggota Polri. Ini adalah kemajuan Polri yang positif dan signifikan yang patut diapresiasi dan didukung masyarakat.
Rekrutmen yang berkualitas adalah “pintu masuk” yang memungkinkan Polri memperkuat kualitas performa dan kinerjanya. Dengan prinsip BETAH yang dijalankan secara maksimal, saya yakin proses rekrutmen ini mampu menghasilkan sosok-sosok terbaik personil Polri dari Sumut. Begitupun, karena ini adalah sebuah sistem dan mekanisme, tetap saja diharapkan pengawasan dari kita semua. Selain diawasi oleh pengawas eksternal, proses rekrutmen anggota Polri juga melibatkan pengawas internal dari unsur Propam Poldasu. Berdasarkan data, personil Polri saat ini sebanyak 413.509 orang; 345.417 brigadir; 29.750 pama; 12.000 pamen; dan 236 pati.©

Prev Next

Generasi Muda Kurang Peduli HAM

03-08-2015 Hits:11 Berita Fazli Rachman

Jakarta, Kompas – Generasi muda yang diharapkan menjadi agen perubahan ternyata cenderung kurang peduli terhadap persoalan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kesadaran HAM perlu ditinggakatkan mengingatkan hal itu merupakan.................

Read more

KPK Bantah Paksa OC Kaligis

02-08-2015 Hits:9 Berita Anastasia Marbun

JAKARTA, KOMPAS - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji membantah tudingan kuasa hukum Otto Cornelis Kaligis, Humphrey Djemat, yang menyebut KPK menjemput paksa kliennya untuk diperiksa. Menurut Indriyanto,.................

Read more

Pengadilan Malaysia Kukuhkan Hukuman Mati WNI

31-07-2015 Hits:17 Berita Anastasia Marbun

Kuala Lumpur, (Analisa)  —  Pengadilan banding Malaysia me­ngu­kuhkan huku­man mati terhadap warga In­donesia, La Ode Ardi Rasila (38), yang didakwa mem­bunuh pegawai Am­Bank Norazita Abu Talib pada 2013. Panel tiga hakim.................

Read more

Antisipasi Konflik, Pemerintah Minta Aparat Keamanan Jaga Rumah Ibadah

21-07-2015 Hits:24 Berita Anastasia Marbun

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, pemerintah sudah membuat surat edaran terkait peningkatan keamanan di rumah ibadah. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar.................

Read more

LIRA Desak KPK Sikat Habis Tersangka

13-07-2015 Hits:25 Berita Anastasia Marbun

Medan, Analisa — DPW Lumbung Informasi Rakyat Sumatera Utara (LIRA Sumut) mengapresiasi keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga hakim, seorang panitera Pengadilan Tata Usaha.................

Read more

Komite Jangan Jadi Arena Cuci Tangan

07-07-2015 Hits:31 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS — Pembentukan komite gabungan untuk menuntaskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu diapresiasi. Namun, keberadaan komite ini harus dilandasi prinsip pertanggungjawaban hukum dan pemenuhan kewajiban negara.................

Read more

Global HRE Community of Practice: Call for papers

07-07-2015 Hits:38 Berita Fazli Rachman

Global HRE Community of Practice: Call for papers - 6th International HumanRights Education Conference (Middelburg, 17-19 December 2015)   Dear Colleagues, The Organizing Committee of the 6th annual International Human Rights Education Conference,.................

Read more

Volume VI, Nomor 1, Juni 2015

06-07-2015 Hits:77 Berita Fazli Rachman

Perkembangan kajian dan penelitian HAM semakin menunjukkan konteksnya bagi penguatan dan pencapaian signifikan perjuangan kemartabatan manusia. Dimensi-dimensi HAM tumbuh dan berkembang. Modalitas demokrasi dengan tonggak-tonggak kemunculan kesadaran masyarakat dan penyelenggara.................

Read more

Volume V, Nomor 1, Juni 2014

06-07-2015 Hits:45 Berita Fazli Rachman

Volume V, Nomor 1, Juni  2014

(Lihat Cover Lebih Besar)  DAFTAR ISI   Artikel Pemikiran Dekonstruksi terhadap Hukum Nasional untuk Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat - Nukila Evanty;  Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan HAM di Indonesia.................

Read more

Volume V, Nomor 2, Desember 2014

02-07-2015 Hits:97 Berita Fazli Rachman

Volume V, Nomor 2, Desember 2014

(Lihat Cover Lebih Besar) DAFTAR ISI   Artikel Ranham Indonesia dan Pembangunan Berbasis HAM - Majda El Muhtaj;  Pengaruh Putusan MKRI No. 41/PUU-IX/2013 Terhadap Kewenangan Presiden dalamMembentuk Keputusan Presiden tentang Pemberian Hak Pensiun Bagi.................

Read more