• image
  • image
  • image
  • image

Gallery Foto

  • image
  • image
  • image
  • image

 Meskipun wacana HAM telah menggelinding deras di Indonesia, namun kenyataannya masih ditemukan kendala akademis dalam memposisikan kajian HAM ke dalam penelitian ilmiah.

Kenyataan ini mengharuskan perlu adanya wacana untuk membuka cakrawala pendekatan studi HAM secara multidisipliner. Apalagi sampai sejauh ini pemahaman terhadap persoalan HAM di tengah masyarakat dinilai masih cukup rendah.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan Majda El Muhtaj pada workshop Pengembangan Payung Penelitian HAM di ruang pertemuan lantai II, Gedung Lemlit Unimed, Rabu (2/11). 

 Dengan kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dalam melihat kajian HAM secara akademis dan membekali calon-calon peneliti dalam melakukan penelitian HAM, ujar Majda yang didampingi ketua panitia M Fahmi Siregar.

Dikatakan, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari upaya merekonstruksi bentuk dan ragam penelitian HAM dalam bentuk payung penelitian di lingkungan Lemlit Unimed. Penelitian HAM dilakukan dengan mengacu pada instrumen-instrumen HAM internasional dan nasional serta langkah-langkah teknis dalam menguatkan pondasi pendekatan multidisipliner dalam penelitian HAM. 

Payung penelitian HAM ini, kata Majda, merupakan pedoman yang dijadikan acuan praktis dalam melakukan penelitian HAM di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. 

"Penelitian HAM itu juga berperan penting dalam membantu nalar ideologis calon peneliti dalam mengembangkan konsep pembangunan berbasis HAM (human rights-based approach to development) dan penerapannya di Indonesia dan Sumatera Utara," ungkapnya.

Kasus Tanah

Lebih lanjut M Fahmi yang juga Bendahara Pusham Unimed mengatakan,pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) didominasi persoalan lahan. Sayangnya dalam penyelesaian kasus tanah yang merugikan masyarakat itu banyak yang tidak jelas penyelesaiannya.

"Seperti lahan di daerah Kualanamu yang sebagian masih dalam tahap pembebasan. Itu adalah salah satu kasusnya," ujarnya.

Dia mengatakan, pembebasan lahan selalu menjadi persoalan di Sumut ini. Meski pembebasan lahan yang dimaksud pemerintah baik, akan tetapi pemerintah juga sebaiknya memperhatikan dan mempertimbangkan hak rakyat terutama terkait ganti rugi yang sesuai.

"Meskipun kalau dilihat, itu untuk kepentingan banyak orang seperti pembebasan lahan Bandara Kualanamu. Tapi hak yang punya lahan juga harus disesuaikan juga ganti ruginya," ujarnya.

Terkait dengan masih rendahnya pemahaman HAM itu, Fahmi mencontohkan jumlah laporan yang masuk ke Komnas HAM tahun lalu sekitar 6.000 laporan. 

Tapi setelah diteliti ternyata hanya 15 laporan yang berkenaan dengan persoalan HAM. Begitupun, kata dia, dari 15 kasus tersebut hanya tujuh kasus yang ditindak lanjuti.

Hadir sebagai narasumber Eddyanto Salimin (Sekretaris Lemlit Unimed), Azizul Kholis (Sekretaris Dewan Riset Daerah Propinsi Sumatera Utara) dan Majda El Muhtaj (Kepala Pusham Unimed).

sumber: analisadaily.com

Prev Next

Pusham Unimed Meneliti di Polres Sergai

07-05-2018 Hits:176 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Sei Rampah, (Analisa)- Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka kegiatan penelitian Bhabinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri.................

Read more

Kebebasan Berekspresi Rentan Jelang Pemilu

16-04-2018 Hits:170 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Medan, (Analisa) - Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia cenderung rentan di masa-masa menjelang pemilu. Segenap pihak perlu mengantisipasi momen ini agar tidak menjadi arena merusak kebebasan berekspresi dan berpen­dapat. Hal itu menjadi salah.................

Read more

Warga Penghayat Kepercayaan Akan Dapat E-KTP Baru Setelah Pilkada 2018 Artikel …

12-04-2018 Hits:162 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kementerian Dalam Negeri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.................

Read more

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:949 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:1001 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:1039 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:1296 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:1534 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:1339 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:1179 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

Humanitas

Handbook

Instrumen HAM