• image
  • image
  • image
  • image

Gallery Foto

  • image
  • image
  • image
  • image

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) mendukung dan mengapresiasi sikap Pemerintah RI meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Para Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD).

Selasa (18/10), DPR bersama Pemerintah menyepakati untuk mengesahkan CRPD ke dalam hukum nasional Indonesia dalam bentuk undang-undang. Dengan langkah tersebut berarti Indonesia secara resmi telah menjadi Negara Pihak (State Party) dalam CRPD sehingga ketundukan atas prosedur dan mekanisme hukum HAM internasional menjadi keniscayaan. Sikap ini patut didukung dan diapresiasi dalam upaya mendorong langkah-langkah akseleratif perlindungan dan penemuhan HAM bagi penyandang disabilitas.

Persoalan disabilitas acapkali dipahami sebagai bentuk kelemahan dan keterbelakangan. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak mendapatkan porsi perlindungan dan pemenuhan HAM secara maksimal. Paradigma yang salah terhadap disabilitas telah sempurna melanggengkan ragam diskriminasi yang potensial dan aktual bagi penyandang disabilitas.

 

Ketentuan Pasal 4 CRPD menyatakan dengan tegas, States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability (Negara pihak perlu memastikan agar para penyandang disabilitas menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun karena disabilitas).

Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj, mengatakan, regulasi Indonesia tentang penyandang disabilitas juga sangat minim. “Bayangkan sampai sejauh ini Indonesia hanya memiliki UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat”, ujar Majda.

 

Tentu saja, dengan pengesahan CRPD, langkah pertama dan utama yang mesti dilakukan adalah mengkaji ulang segala ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut agar penyandang disabilitas benar-benar diposisikan sebagai manusia bermartabat yang melekat pada mereka HAM.

 

Lebih lanjut Majda El Muhtaj, menjelaskan, CRPD menetapkan tujuh prinsip yang mesti diperhatikan bagi para penyandang disabilitas, yakni (1) penghormatan atas martabat yang dimiliki, otonomi dan kemandirian individu; (2) non-diskriminasi; (3) partisipasi secara penuh dan efektif dan inklusi/keikutsertaan dalam masyarakat; (4) penghormatan atas perbedaan dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari kemanusiaan dan keragaman manusia; (5) kesempatan yang sama; (6) aksesibilitas; (7) kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan (8) penghormatan atas kapasitas anak penyandang disabilitas dan hak mereka untuk mempertahankan identitasnya.

 

CRPD disahkan Majelis Umum PBB pada 13 Desember 2006 dan mulai berlaku sejak 3 Mei 1998. Indonesia secara resmi turut serta menandatangani CRPD pada 30 Maret 2007.

 

“Sampai saat ini 144 negara sebagai penandatangan dan 84 negara peratifikasi CRPD. Begitupun, lagi-lagi penting ditegaskan bahwa pengesahan CRPD bukanlah akhir dari segalanya”, ucap Majda.

 

Indonesia tercatat telah meratifikasi beberapa instrumen pokok HAM internasional, seperti ICESCR 1966 melalui UU No. 11 Tahun 2005; ICCPR 1966 melalui UU No. 12 Tahun 2005; CERD 1969 melalui UU No. 22 Tahun 1999; CEDAW 1981 melalui UU No. 7 Tahun 1984; CAT 1987 melalui UU No. 5 Tahun 1998; dan CRC 1989 melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Namun demikian dalam realitasnya kemajuan normative ini belum juga mampu menampakkan perkembangan perlindungan dan pemenuhan HAM yang signifikan dan maksimal.

 

Persoalan utamanya adalah Pemerintah apalagi Pemerintahan Daerah tidak cerdas dan belum memiliki pemahaman yang utuh tentang pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam perspektif HAM. Kebaikan hati dalam bentuk tindakan-tindakan parsial dan karitatif masih membayangi ragam kebijakan. Padahal, pada diri negara, terutama pemerintah, melekat tanggung jawab dan kewajiban HAM, yakni kewajiban menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect) dan memenuhi (obligation to fulfill) sebagai kewajiban konstitusional sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945.

“Secara khusus, ini adalah tantangan nyata kepemimpinan Presiden SBY memasuki paruh kedua di akhir masa jabatannya sebagai kepala negara dan pemerintahan Indonesia untuk benar-benar merealisasikan HAM, khususnya bagi para penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan pelanggaran HAM di Indonesia”, pungkas Majda.

Prev Next

Pusham Unimed Meneliti di Polres Sergai

07-05-2018 Hits:176 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Sei Rampah, (Analisa)- Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka kegiatan penelitian Bhabinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri.................

Read more

Kebebasan Berekspresi Rentan Jelang Pemilu

16-04-2018 Hits:170 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Medan, (Analisa) - Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia cenderung rentan di masa-masa menjelang pemilu. Segenap pihak perlu mengantisipasi momen ini agar tidak menjadi arena merusak kebebasan berekspresi dan berpen­dapat. Hal itu menjadi salah.................

Read more

Warga Penghayat Kepercayaan Akan Dapat E-KTP Baru Setelah Pilkada 2018 Artikel …

12-04-2018 Hits:162 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kementerian Dalam Negeri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.................

Read more

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:949 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:1001 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:1039 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:1296 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:1534 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:1339 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:1179 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

Humanitas

Handbook

Instrumen HAM