• image
  • image
  • image
  • image

Gallery Foto

  • image

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) mendukung dan mengapresiasi sikap Pemerintah RI meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Para Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD).

Selasa (18/10), DPR bersama Pemerintah menyepakati untuk mengesahkan CRPD ke dalam hukum nasional Indonesia dalam bentuk undang-undang. Dengan langkah tersebut berarti Indonesia secara resmi telah menjadi Negara Pihak (State Party) dalam CRPD sehingga ketundukan atas prosedur dan mekanisme hukum HAM internasional menjadi keniscayaan. Sikap ini patut didukung dan diapresiasi dalam upaya mendorong langkah-langkah akseleratif perlindungan dan penemuhan HAM bagi penyandang disabilitas.

Persoalan disabilitas acapkali dipahami sebagai bentuk kelemahan dan keterbelakangan. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak mendapatkan porsi perlindungan dan pemenuhan HAM secara maksimal. Paradigma yang salah terhadap disabilitas telah sempurna melanggengkan ragam diskriminasi yang potensial dan aktual bagi penyandang disabilitas.

 

Ketentuan Pasal 4 CRPD menyatakan dengan tegas, States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability (Negara pihak perlu memastikan agar para penyandang disabilitas menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun karena disabilitas).

Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj, mengatakan, regulasi Indonesia tentang penyandang disabilitas juga sangat minim. “Bayangkan sampai sejauh ini Indonesia hanya memiliki UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat”, ujar Majda.

 

Tentu saja, dengan pengesahan CRPD, langkah pertama dan utama yang mesti dilakukan adalah mengkaji ulang segala ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut agar penyandang disabilitas benar-benar diposisikan sebagai manusia bermartabat yang melekat pada mereka HAM.

 

Lebih lanjut Majda El Muhtaj, menjelaskan, CRPD menetapkan tujuh prinsip yang mesti diperhatikan bagi para penyandang disabilitas, yakni (1) penghormatan atas martabat yang dimiliki, otonomi dan kemandirian individu; (2) non-diskriminasi; (3) partisipasi secara penuh dan efektif dan inklusi/keikutsertaan dalam masyarakat; (4) penghormatan atas perbedaan dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari kemanusiaan dan keragaman manusia; (5) kesempatan yang sama; (6) aksesibilitas; (7) kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan (8) penghormatan atas kapasitas anak penyandang disabilitas dan hak mereka untuk mempertahankan identitasnya.

 

CRPD disahkan Majelis Umum PBB pada 13 Desember 2006 dan mulai berlaku sejak 3 Mei 1998. Indonesia secara resmi turut serta menandatangani CRPD pada 30 Maret 2007.

 

“Sampai saat ini 144 negara sebagai penandatangan dan 84 negara peratifikasi CRPD. Begitupun, lagi-lagi penting ditegaskan bahwa pengesahan CRPD bukanlah akhir dari segalanya”, ucap Majda.

 

Indonesia tercatat telah meratifikasi beberapa instrumen pokok HAM internasional, seperti ICESCR 1966 melalui UU No. 11 Tahun 2005; ICCPR 1966 melalui UU No. 12 Tahun 2005; CERD 1969 melalui UU No. 22 Tahun 1999; CEDAW 1981 melalui UU No. 7 Tahun 1984; CAT 1987 melalui UU No. 5 Tahun 1998; dan CRC 1989 melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Namun demikian dalam realitasnya kemajuan normative ini belum juga mampu menampakkan perkembangan perlindungan dan pemenuhan HAM yang signifikan dan maksimal.

 

Persoalan utamanya adalah Pemerintah apalagi Pemerintahan Daerah tidak cerdas dan belum memiliki pemahaman yang utuh tentang pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam perspektif HAM. Kebaikan hati dalam bentuk tindakan-tindakan parsial dan karitatif masih membayangi ragam kebijakan. Padahal, pada diri negara, terutama pemerintah, melekat tanggung jawab dan kewajiban HAM, yakni kewajiban menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect) dan memenuhi (obligation to fulfill) sebagai kewajiban konstitusional sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945.

“Secara khusus, ini adalah tantangan nyata kepemimpinan Presiden SBY memasuki paruh kedua di akhir masa jabatannya sebagai kepala negara dan pemerintahan Indonesia untuk benar-benar merealisasikan HAM, khususnya bagi para penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan pelanggaran HAM di Indonesia”, pungkas Majda.

Prev Next

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:81 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:195 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:272 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:236 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

UN Human Rights chief calls on Indonesia to stop executions

28-07-2016 Hits:298 Berita Anastasia Marbun

GENEVA (27 July 2016) - The UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein today expressed alarm at reports that up to 14 people face imminent execution in.................

Read more

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS AND PEACE & CONFLICT IN …

27-07-2016 Hits:272 Berita Yulita HTH

STUDENT PARTICIPANTS For participants registering as students, copy of student identification card will be required for in-person registration. For graduated students at the time of the conference, date of online registration.................

Read more

Amnesty International: Kepemimpinan Jokowi Direndahkan dengan Hukuman Mati

26-07-2016 Hits:295 Berita Yulita HTH

JAKARTA, KOMPAS.com- Amnesty Inernational angkat bicara soal rencana eksekusi mati yang akan segera dilaksanakan Kejaksaan Agung terhadap para terpidana pada bulan Juni 2016 ini. Amnesty International mengkritik bahwa penerapan hukuman.................

Read more

Polri Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

18-07-2016 Hits:350 Berita Anastasia Marbun

MEDAN (Waspada) - Selain masalah in toleransi dan terorisme, buruknya citra Polri dalam pandangan masyarakat, merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh Tito Karnavian, sebagai Kapolri Baru. Polri harus menembalikan.................

Read more

Opini : Keniscayaan Transformasi menuju Perbankan Berkelanjutan di Indonesia

12-07-2016 Hits:347 Berita Anastasia Marbun

MONGABAY.CO.ID — Bank-bank yang beroperasi di Indonesia tampak baru mulai menapaki isu-isu keberlanjutan beberapa tahun belakangan.  Kalau disimak dengan baik, mereka mulai menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility,.................

Read more

Peringatan Hari Anti Penyiksaan

26-06-2016 Hits:399 Berita Yulita HTH

Pusham Unimed, Medan. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP) menggelar kegiatan diskusi dan buka puasa bersama pada Sabtu (25/06). Acara ini mengusung tema “Mendukung Kehidupan Setelah Penyiksaan” sebagai bentuk apresiasi.................

Read more

Humanitas

Handbook

Instrumen HAM