• image
  • image
  • image
  • image

Gallery Foto

  • image
  • image
  • image
  • image

 

TERM OF REFERENCE (TOR)

HUMANITAS; JURNAL KAJIAN & PENDIDIKAN HAM

VOL VII, NO. 1 JUNI 2016

_____________________


Latar Belakang

Ketentuan  Pasal  5  ayat  (3)  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM menegaskan  bahwa  setiap  orang  yang  termasuk  kelompok  masyarakat  yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.  Penjelasan  ketentuan  ini  menyatakan,  yang  dimaksud  dengan  "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.Ketentuan ini.

Melalui  ketentuan  ini  semakin  jelas  bahwa  kelompok  rentan  memiliki kedudukan  yang  jelas  dalam  HAM.  Kerentanan  atas  berbagai  pelanggaran  HAM  bagi kelompok  rentan  meniscayakan  negara  untuk  memberikan  perlindungan  dan pemenuhan HAM secara maksimal. Ruang pelanggaran HAM kepada kelompok rentan sangat  dimungkinkan  terjadi  karena  bukan  saja  persepsi  yang  acapkali  salah memandang mereka, tetapi juga tidak jarang kebijakan negara mengabaikan eksistensi kelompok  rentan.  Minimnya  partisipasi  kelompok  rentan  dalam  proses  pengambilan kebijakan negara  sesungguhnya terjadi  karena  kuatnya  daya dukung pola diskriminatif terhadap kelompok rentan. Terkendalanya akses pada pendidikan, kesehatan, informasidan  keadilan  membuat  kelompok  rentan  menjadi  semakin  berada  dalam  posisi  yang marjinal

Hadirnya Perpres  No.  75  Tahun  2015  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  HAM Tahun 2015-2019 memperkuat arah dan kebijakan HAM Pemerintah Indonesia  dalam melindungi kelompok rentan. Ketentuan ini menegaskan sebagai berikut:

Pasal-Pasal tersebut bermakna bahwa penghormatan,  pelindungan,  pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan pelindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan,  anak,  pengungsi,  masyarakat  adat,  dan  pekerja  migran.  Tanggung  jawab pemerintah  di  bidang  Hak  Asasi  Manusia  dilaksanakan  tanpa  memandang  pembedaan manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnis,  kelompok,  golongan,  status  sosial,  status ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  dan  keyakinan  politik  tertentu  dalam  mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kini, satu tahun telah berjalan pemerintahan di bawah Presiden RI Joko Widodo  dan  Wapres  Jusuf  Kalla.  Bagaimana  dan  sejauhmana  implementasi perlindungan  dan  pemenuhan  HAM  yang  menjadi  kewajiban  negara  mampu memberikan  penguatan  bagi  arah  dan  masa  depan  pembangunan  nasional Indonesia,  khususnya  bagi  kelompok  rentan,  menjadi  isu  penting  yang  akan dibentangkan dalam jurnal ilmiah HUMANITAS edisi Vol. VII No. 1 Tahun 2016.

 

Pusham Unimed mengundang saudara saudari untuk turut berkontribusi menyumbangkan karya ilmiahnya dalam bentuk jurnal ilmiah HUMANITAS edisi Vol. VII No. 1 Tahun 2016 Pusham Unimed dengan “Aksi HAM terhadap kelompok rentan.” Informasi selengkapnya silahkan unduh ToR dan panduan penulisan dibawah ini.


  1. Term of Reference (ToR) Humanitas; Jurnal Kajian & Pendidikan HAM
  2. Panduan Penulisan
Prev Next

Pusham Unimed Meneliti di Polres Sergai

07-05-2018 Hits:202 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Sei Rampah, (Analisa)- Kapolres Serdang Bedagai AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu membuka kegiatan penelitian Bhabinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri.................

Read more

Kebebasan Berekspresi Rentan Jelang Pemilu

16-04-2018 Hits:197 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

Medan, (Analisa) - Kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia cenderung rentan di masa-masa menjelang pemilu. Segenap pihak perlu mengantisipasi momen ini agar tidak menjadi arena merusak kebebasan berekspresi dan berpen­dapat. Hal itu menjadi salah.................

Read more

Warga Penghayat Kepercayaan Akan Dapat E-KTP Baru Setelah Pilkada 2018 Artikel …

12-04-2018 Hits:188 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kementerian Dalam Negeri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.................

Read more

Pembangunan Ekonomi yang Melanggar HAM Harus Ditolak

06-01-2018 Hits:979 Berita Gilang Darmawan

AKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi yang terus diakselerasi pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) tak bisa dihindarkan ketika rakyat dihadapkan dengan negara ataupun korporasi.................

Read more

Sepanjang 2017, Ombudsman Terima 7.999 Laporan Masyarakat

31-12-2017 Hits:1027 Berita Gilang Darmawan

Jakarta (29/12). Kompas, Ombudsman RI baik pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017. Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu menuturkan, laporan tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. "Lima jenis maladministrasi.................

Read more

Pusham Unimed Lakukan Penelitian Tentang Perkap No 3 Tahun 2015 Di Polres Deli S…

06-12-2017 Hits:1068 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

TribrataNewsDeliserdang – Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan SIK buka kegiatan FGD (Focused Group Discussion) yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) terhadap seluruh.................

Read more

MEMPERTANYAKAN PROFESIONALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT

31-08-2017 Hits:1324 Berita Gilang Darmawan

Medan- Pusham.Unimed.ac.id, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), mengingatkan dan menegaskan dengan jelas bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang keji, tidak manusiawi, dan tentunya bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.................

Read more

Sumut Peringkat Kedua Kasus Terbanyak Pelanggaran HAM di Indonesia

16-07-2017 Hits:1567 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Fakta mengejutkan datang dari Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, dalam diskusi “Pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM bagi anggota serikat buruh dan tani di Sektor.................

Read more

Penuhi Hak Sipil Semua Warga; Penghayat Kepercayaan Alami Diskriminasi

05-08-2016 Hits:1361 Berita Gilang Darmawan

JAKARTA, KOMPAS – Pemenuhan hak-hak sipil para anggota komunitas penghayat kepercayaan dan pelaksana ritual adat belum terwujud. Berbagai bentuk diskriminasi masih dialami oleh mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempetan untuk.................

Read more

Komnas HAM Usut Penganiayaan Warga Lingga

05-08-2016 Hits:1219 Berita Eka Nirmala Simanjuntak

KARO, Analisa - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut kasus meninggalnya warga Desa Lingga Ke­camatan Simpang, diduga dianiaya anggota Kepo­lisian Resort Tanah Karo, yang mengakibatkan korban meninggal.................

Read more

Humanitas

Handbook

Instrumen HAM